HECS : Berhutang untuk Kuliah

Disebabkan lebih karena banyaknya pengunjung web bulan ini yang sedikit lebih dari biasanya, ingin rasanya menulis lagi sebagai bentuk apresiasi terhadap comment yang telah masuk, yang berdasarkan statistic harian, web ini dilihat rata-rata oleh 128 orang dari 26 negara, 40% nya dari Indonesia dengan rata-rata 2000 hits. Hits-hits ini yang membuat saya bersemangat menambah tulisan. No Comment juga tak mengapa, yang penting tulisan saya membawa manfaat. Saya akan menulis tentang HECS, Higher Education Contribution Scheme, ditengah due paper-paper yang mendesak. HECS ini menarik untuk dilihat karena banyak dijadikan lesson drawing Negara lain dan genuine made in Australia. Selain itu, sebagai pengingat artikel yang baru saja saya baca,. Kira-kira berikut ringkasannya.

HECS adalah skema pinjaman Pemerintah Australia untuk Australian Citizens dan Permanent Residents guna melanjutkan pendidikan tinggi setingkat sarjana di Australia. Pendeknya, Pemerintah Australia memberikan bantuan financial kepada Australians yang mau melanjutkan studinya di Universitas bagi mereka yang masih ingin kuliah dan tidak bekerja setelah lulus Year 12 (kira-kira setara lulusan SMA). Kapan hutang untuk kuliah ini dibayar? Tergantung kepada kemampuan financial penghutang setelah lulus dari perguruan tinggi dan kemudian bekerja. HECS hanya dibayarkan setelah penghutang memiliki penghasilan di atas $43.000 per tahun dan diambil berdasarkan proporsionalitas progressif, artinya, semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula prosentasi pembayaran hutangnya. Bagaimana jika miskin terus dan tidak mampu membayar? Katakanlah, menganggur setelah lulus kuliah.Ya tidak usah membayar. Hutang dibawa mati, walaupun negara dengan penduduk 20 juta jiwa ini sangat sulit mencari penganggur. Bagaimana HECS bisa muncul, apa latar belakangnya?

Setidaknya, Australia melampaui empat fase penting dalam Politik Pendidikan dalam satu abad terakhir. Pertama, Fase jaman Perang dunia sampai dengan tahun 1970. Fase ini ditandai dengan mahalnya biaya pendidikan dan menjadi privilege kaum terbatas, berduit dan laki-laki . Pendidikan tinggi didominasi oleh laki-laki, kelas menengah, yang umumnya kulit putih. Pada waktu itu, orang kuliahan hanya 2.3% dari seluruh populasi penduduk berusia 17-22 tahun. Pendidikan di Universitas waktu itu sangat mentereng dan bergengsi, katakanlah hanya orang yang Sugih Mbegedhu saja yang bisa mengenyamnya. Fase ini diakhiri dengan munculnya pemerintahan baru kaum buruh dengan naiknya Whitlam menjadi Perdana menteri setelah beberapa dekade gagal menguasai kursi Parlemen di Canberra. Continue reading “HECS : Berhutang untuk Kuliah”

Permit Parking

Permit ParkingJujur saja, saya sering kehabisan ide untuk menulis disini, semenjak tinggal di Australia. Bukan berarti tidak ada yang menarik di Australia, terutama Canberra, tetapi karena saya terbiasa dengan menulis berdasarkan sesuatu yang “tidak seharusnya” atau paling tidak “bisa menjadi lebih baik lagi” dari beberapa peristiwa. Oleh karena itu, beberapa kejadian di Australia menjadi tidak menarik, karena seringkali “ya memang begitu seharusnya.” atau “sudah baik“.

 

Negara yang baik adalah negara yang dibangun oleh seluruh warga negaranya, bukan hanya pemerintah, bukan hanya rakyat, bukan hanya elemen bisnisnya dan bukan hanya parpolnya. Semuanya harus berpartisipasi dalam national development. Salah satu aspek dari partisipasi itu terlihat dari ruang yang terbuka untuk elemen diluar pengambil kebijakan, atau dalam bahasa Colebatch “attentive public” dan bukan hanya “sub-government”. Bentuk kongkritnya bisa dilihat dari keberadaan KOTAK SARAN. Katakanlah misalnya Dardias University sebagai sebuah universitas baru ingin tahu sejauh mana pelayanannya memuaskan seluruh elemen di kampus. Disediakanlah KOTAK SARAN di setiap fakultas dan juga tersedia online. Elemen kampus juga rajin mengirim kritik lewat media yang ada, managemen kampus menindaklanjutinya dengan segera bentuk partisipasi itu. Begitu seterusnya hingga terbangun situasi ideal apabila seluruh pihak berpartisipasi.

 

Dalam level negara juga demikian. Bentuk partisipasi yang dilakukan SLANK untuk anggota DPR di Senayan seharusnya disikapi dengan sangat bijak. Tidak ada kritik “yang membangun”. Semua kritik pada dasarnya tetap membangun. Terminologi “kritik membangun” sengaja dipakai rejim Soeharto untuk membungkam mereka yang “anti pembangunan” yang dengan gampang kemudian dicap sebagai “kiri atau PKI”. Mereka yang “tidak membangun” justru tidak akan meluangkan energinya untuk membuat sebuah kritik, apatis lebih baik. Tapi tunggu dulu, apatis pun juga bisa dianggap sebagai kritik, misalnya buat kawan-kawan yang memilih golput.

Jawaban KPK terhadap upaya penuntutan terhadap SLANK jelas, Al Amin ditangkap, plus PSK nya. Namanya Al Amin lho, sekali lagi Al Amin, -orang yang dapat dipercaya-. Aneh memang anggota DPR kita, lebih reaktif daripada jaman Soeharto. Iwan Fals jauh-jauh lebih keras kritiknya, judulnya saja Wakil Rakyat, dan sepertinya merupakan lagu yang selalu up to date bahkan untuk waktu yang sekian lama.

 

Australia adalah salah satu negara yang dibangun dengan bersama-sama itu. Salah satu contohnya ketika saya terkena parking fine yang bikin mangkel. Saya memang salah karena tidak memarkir Carol (nama mobil saya) di tanda PERMIT PARKING yang saya bayar $151 untuk 11 bulan. Denda untuk pelanggaran parkir ini luar biasa banyak, $159. Artinya, lebih banyak dari biaya bayar parkir tiap tahunnya. Hal ini terjadi karena sudah 40 menit mencari lokasi parkir dan semuanya penuh, dan kelas sudah menunggu. Saya beresiko dengan parkir dan ternyata RANGER ANU tengah mencari mangsa. Mobil difoto  dan sedetik setelahnya, bill pelanggaran ditempel di wiper. Sebelum saya, dua teman Indonesia juga terkena fine dengan sebab yang kurang lebih sama.

 

Continue reading “Permit Parking”