Politik Jawa SBY

Kedaulatan Rakyat-Analisis- 13 Desember 2009

Salah satu kesalahan besar dalam menganalisa langkah kepemimpinan SBY adalah ketika melihatnya dalam kerangka teori demokrasi liberal gaya barat. Padahal, sebagai orang Jawa, SBY lebih memperhatikan dan menggunakan tuntunan politik Jawa dalam pengambilan keputusan.

Artikel lama yang tetap relevan yang ditulis oleh Ben Anderson (1972), The Idea of Power in Javanese Culture secara gamblang mengidentifikasi konsep kekuasaan barat dan Jawa. Menurut Ben, konsep kekuasaan Jawa tidak hanya berbeda, tetapi pada banyak yang bersebarangan dengan model kekuasaan di barat yang menjadi dasar pengembangan ilmu politik. Orang Jawa percaya bahwa kekuasaan itu bersifat konkrit, homogen, berada pada jumlah yang sama di bumi dan tidak perlu dipertanyakan legitimasinya.

Orang Jawa percaya pada wahyu kekuasaan yang bisa berpindah dari satu orang ke yang lainnya dalam wujud yang konkrit. Pertanda bergulirnya kekuasaan bisa bermacam-macam, misalnya dari sinar yang memancar dari rahim Ken Dedes yang dipercaya akan melahirkan raja-raja Jawa. Air kelapa yang diminum Ki Ageng Pemanahan sampai kekuasaan yang mewujud pada keris Djoko Piturun di Kraton Yogyakarta saat penyerahan kekuasaan dari HB VIII ke HB IX. Selain itu, bentuk lainnya seperti sinar di angkasa sering dianggap penting dalam upaya perebutan kekuasaan di tingkat lokal.

Hal ini berkebalikan dengan paham kekuasaan barat yang menganggap kekuasaan adalah hasil kontestasi politik. Kekuasaan boleh dimiliki siapa saja asalkan lolos dalam segenap seleksi menuju kekuasaan, bukan pada wujud yang “nitis” dan tergaris dalam diri seseorang. Tak perlu memiliki keris untuk menggapai posisi politik penting.

Continue reading “Politik Jawa SBY”

Jual Mobil Lewat Internet

Salah satu ritual yang dilakukan mahasiswa yang telah selesai studinya adalah menjual beberapa barang yang dianggap berharga. Salah satunya adalah mobil istri saya. Sebenarnya selain mobil, masih ada kulkas, TV, DVD player, furnitures, microwave dll yang sebenarnya masih layak dijual yang totalnya bisa $AU 500. Tapi saya dan istri sepakat untuk menghibahkan itu semua, selain tak punya kapasitas untuk tawar menawar, yang beresiko merusak relasi, toh semua barang itu didapat dari jatah beasiswa.

IMG_3175editSelain, karena mobil dibeli tidak dari uang beasiswa alias dari utangan, harganya juga relatif masih bagus. Minggu lalu saya menjual Mobil istri Toyota Camry CSX tahun 1999. Saya mengiklankan di allclassified.com.au dengan biaya $AU 15 per foto dan di   billboard.anu.edu, dua situs andalan mahasiswa untuk mendapatkan barang bekas bermutu.

Menariknya, baru beberapa jam setelah diupload langsung dapat email yang isinya seperti berikut.

Hi,
I will like to know if the Ad is still available for sale and i will
offer you $6,300.00 hope to read from you soon.

Email ini aneh dan saya sudah tahu ini penipu. Lha wong ditawarinnya $6,200 kok ditawar $6,300. Tapi saya ingin meneruskannya, mumpung banyak waktu luang sebelum pulang. Lha setelah saya jawab, orang yang mengaku sebagai Brelia Moore ini membalas lagi.

Hi,thanks for mailing back,i want you to send me the recent photos,
i am happy to read from you and i want you to know that am buying this
for Dad…I would have prefer to come and inspect the car
and pay you in cash but i cant due to the nature of my work,I’m an
oceanist,i am at sea right now, and I am glad you accepted my offer.I
can only pay through paypal at the moment as i do not have access to
my bank account online,but i have it attached to my paypal account,
and this is why i insisted on using paypal to pay,all i will need is
your paypal email address to make the payment,and if  you do not have
a paypal account yet,its pretty easy to set one up at www.paypal.com,i
will be expecting your email.I have a pick up agent that will come for
the pick up after payment has been sorted.
Email me here.
Brelia.

Sekedar tahu saja, dalam sehari ada tiga orang yang semuanya  mengaku Oceanist dan ingin membeli tanpa menawar.  Dua email yang lain, karena pasti menipu, saya balas dengan agak keras dan lucu seperti berikut.

I dont care if you are an Oceanist or a Prime Minister, send your money to my ID at Paypal and I also don’t care if the Prime Minister Himself pick up the car after you pay it.

Tapi satu saya sisakan untuk mengetahui langkah sang penipu lebih lanjut. Setelah saya berikan account paypal, dia membalas lagi. Continue reading “Jual Mobil Lewat Internet”

Politik Dana Pencari Suaka

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 18 November 2009

Oceanic_Viking _off_IndonesiaSelama dua tahun tinggal di Canberra, ibukota Australia, tidak pernah kata “Indonesia” menghiasi berita nasional Australia sebegitu intensif selama sebulan terakhir, kecuali berkaitan dengan isu imigran gelap.

Imigran pencari suaka (asylum seekers) deras mengalir ke Australia sejak pemerintahan Kevin Rudd mulai bekerja di akhir 2007. Dibandingkan dengan pendahulunya John Howard, Kevin Rudd menerapkan soft policy (yang lebih memudahkan) bagi imigran untuk menjadi warga negara. Pencari suaka dari negara-negara konflik seperti Afganistan, Pakistan, Iraq dan Sri Lanka menjadikan Australia negara tujuan karena dianggap “paling murah” secara finansial dibandingkan dengan kawasan Eropa, Amerika atau Kanada.

Indonesia turut terseret dalam pusaran isu ini karena posisi geografisnya yang menjadi “jalur” para imigran tersebut. Umumnya, para imigran membayar calo penyelundup manusia melalui jalan darat dan udara sampai ke Malaysia. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan laut dengan kapal seadanya menuju Christmas Island di ujung barat laut Australia untuk diproses lebih lanjut menjadi Permanent Resident (penduduk tetap) di mainland. Beberapa imigran lain yang putus asa, kekurangan uang dan tak kenal calo, menjelajahi Samudra Hindia, plus segala resikonya.

duajiSaat ini, tak sedikit WNI yang dihukum lebih dari lima tahun karena tergiur uang imigran yang jumlahnya mencapai 100 juta/orang. Beberapa menggunakan cara-cara yang sangat brutal. Setelah tertangkap patrol AL Australia dengan tujuan ke mainland April lalu, kapal pengangkut diledakkan yang akhirnya “memaksa” korban ledakan ditempatkan di mainland. Cara putus asa ini memudahkan proses imigrasi selanjutnya karena yang bersangkutan telah sampai di mainland.

Continue reading “Politik Dana Pencari Suaka”

FISIPOL bukan FISIP

Mungkin sudah ribuan kali saya menemukan kesalahan yang dilakukan media.  Bahkan harian sekaliber KOMPAS  (221009) pun salah menuliskan riwayat hidup Muhaimin dan Andi Mallarangeng yang ditulis berasal dari  FISIP UGM. Kesalahannya sebenarnya sederhana, tetapi sungguh fatal, paling tidak untuk saya yang berada di dalamnya. Kesalahannya terletak pada penulisan FISIP instead of Fisipol UGM !!!

Fisipol UGM yang berdiri sejak 1955 merupakan kepandekan  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal ini berbeda dengan FISIP yang menjadi trade mark universitas lain. Mengapa FISIPOL, bukankah tidak efisien, mendingan FISIP, ngirit dua huruf.

Begini ceritanya…

Di FISIPOL UGM terdapat enam Jurusan, Jurusan Managemen dan Kebijakan Publik (dulu Ilmu Administrasi Negara), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Komunikasi, Jurusan Politik dan Pemerintahan (dulu jurusan Ilmu Pemerintahan dan dulu sekali Jurusan Ilmu Usaha Negara), Jurusan Sosiologi dan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (dulu Sosiatri). Nah dari enam Jurusan tersebut, empat  memiliki gelar kelulusan S.IP (Sarjana Ilmu Politik) dan dua memiliki gelar kelulusan S.Sos (Sarjana Sosial). Artinya wajar jika POLitiknya lebih ditekankan daripada Sosialnya. Mengingat kalau keduanya dipanjangkan terkesan wagu, misalnya menjadi FISOIPOL. Gak pantas sama sekali.

Selain itu, kata FISIP terkesan berupa singkatan yang belum selesai. Berbeda dengan FISIPOL, sepertinya mantep dan POL, dan tuntas sampai ujung.  Kalau gak percaya coba anda ucapkan. Suku kata POL ini penting karena membuat hati jadi lega. Ibaratnya, kalau FISIPOL ini tuntas sampai puncak, sedangkan FISIP baru pemanasan doang hehehe… hush!!!

Ketika singkatannya sedikit dipanjangkan, walaupun kurang nyaman, menjadi Fakultas Isipol, sejajar dengan Fakultas Teknik, Fakultas Filsafat dan Fakultas Kedokteran, tetap lebih indah dibanding Fakultas ISIP UGM. Apa boleh buat, nama fakultas kami memang  panjang dari 18 fakultas yang ada di UGM, hanya kalah panjang dari MIPA. Sekalipun nama Fakultas lain dipanjangkan (FK UGM menjadi Fakultas Kedokteran UGM), nama FISIPOL tetap saja disingkat menjadi Fakultas Isipol. Disingkat pun tetap lebih panjang dari nama Fakultas Hukum.

Tapi lebih penting daripada itu sebenarnya adalah karena memang itu namanya. Sejak dulu namanya adalah Fisipol UGM, jadi mengurangi dua huruf berarti mengganti nama. Coba kalau sampeyan namanya GUNAWAN saya kurangi dua nama menjadi GUNAW gimana, apa sampeyan rela? Belum lagi kolega saya yang namanya NOVA, cuba saya kurangi dua menjadi NO, kan bisa repot dia ketika ada orang tanya “what is your name?” trus dijawab “NO.” Kan dikira nggak mau temenan. Lebih sengsara jika namanya Anjar, coba dibuang dua huruf menjadi Anj , repot lah, dikira misuh.

Jadi sekali lagi nama fakultas saya Fisipol UGM, jangan dikurangi, jangan ditambah-tambah.

Seandainya Mendagri (benar) dari Sipil

Jawapos 21 Okober 2009

SEANDAINYA Gamawan Fauzi benar-benar menjadi menteri dalam negeri untuk periode 2009-2014, hal ini merupakan terobosan besar. Tidak hanya dalam dinamika politik Indonesia, tetapi juga manajemen pelayanan publik. Apa saja yang dapat dibaca dari pencalonan itu?

Kedudukan Mendagri sangat strategis karena akan menjadi atasan langsung 33 gubernur, 398 bupati, dan 93 wali kota di seluruh Indonesia. Implementasi otonomi daerah bergantung, salah satunya, kepada kepiawaian Mendagri. Manajemen pemerintahan daerah di tingkat nasional dirumuskan dan dijabarkan oleh Depdagri. Di tingkat lokal, operasionalnya dilakukan oleh kepala daerah.

Walaupun telah bertransisi menuju demokrasi, reformasi sistem birokrasi pemerintahan pada level eksekutif belum mampu mengikuti cepatnya perubahan yang terjadi pada tataran legislatif. Sistem birokrasi pemerintahan masih menganut pola birokrasi kuno model Weberian yang membayangkan birokrasi sebagai satu-satunya aktor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebaliknya, pada tingkat partai, pemilu, dan parlemen, dinamika yang terjadi sangat cepat. Tampilnya tiga partai politik sebagai pemenang dalam tiga pemilu adalah buktinya. Tanpa perubahan yang nyata dalam sistem pemerintahan daerah, agenda reformasi akan pincang dan tersendat-sendat.

Dalam kasus Mendagri baru, dua terobosan penting kabinet SBY jilid II adalah dominasi sipil atas militer di pemerintahan dan cara pandang efektivitas pemerintahan yang meninggalkan cara pandang NKRI.

Continue reading “Seandainya Mendagri (benar) dari Sipil”

Demokrasi Tanpa Pilgub

Kedaulatan Rakyat, 11 Oktober 2009

Seolah isu lain dalam RUUK tidak penting, segenap energi, baik pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun warga Yogyakarta tersedot untuk isu tunggal, akankah Gubernur DIY dipilih langsung? Jika ditetapkan pemerintah pusat, akankah hal ini berlawanan dengan semangat demokrasi?

Sebelum mengambil kesimpulan bahwa penetapan bukanlah langkah yang demokratis, perlu kiranya dipertimbangkan tentang perkembangan kajian demokrasi di dunia. Dua catatan kecil tentang kajian demokrasi sebagai berikut:

Pertama, kajian  demokrasi biasanya mengambil negara sebagai unit analisis dan tidak untuk unit yang lebih kecil dari negara. Sangat jarang bagian dari negara semisal provinsi, negara bagian atau tingkat yang lebih kecil dari itu menjadi fokus kajian. Hal ini mudah dimengerti karena dalam tataran international, negaralah yang diakui. Selain itu aturan hukum mengikat yang membentuk sebuah sistem (moneter, ekonomi, politik) hanya dapat ditemukan pada level negara.

Kedua, demokrasi yang memberikan hak sama kepada setiap orang dewasa bukanlah hal yang telah berlangsung lama. Sebelumnya, hak untuk memilih yang menjadi jantung demokrasi dilakukan secara sedikit demi sedikit. Mula-mula hanya laki-laki dari golongan elit yang berhak untuk memilih seperti jaman Yunani yang bertahan ribuan tahun. Di Perancis, hak untuk memilih bagi seluruh laki-laki baru muncul tahun 1914 dan di Inggris tahun 1918. Pada tahun 1920-an perempuan juga menuntut untuk diberi hak memilih yang dikenal dengan women suffrage di Eropa. Perancis memberi hak wanita untuk memilih tahun 1944 dan Kuwait tahun 2005, Arab Saudi belum memberikan hak memilih bagi perempuan. Continue reading “Demokrasi Tanpa Pilgub”

Orde Terberat Partai Golkar

Radar Jogja, 09 Oktober 2009

Dimuat Juga di Jawa Pos, Radar Timika, Radar Sulteng, Radar Banten, Jambiekspress dll, dengan judul Jalan Terjal Hadang Golkar.

ABURIZAL Bakrie bakal memimpin Partai Golkar lima tahun ke depan. Di tengah kekecewaan Surya Paloh, dan dua kandidat lainnya, Ical optimistis bisa membawa Golkar menjadi lebih baik. Bisakah target ideal itu direalisasikan? Bagaimanakah kemungkinan perpaduan Golkar baru dan pemerintahan SBY-Boediono, berdasarkan rekam jejak Golkar setelah Soeharto jatuh?

Terlepas dari kekalahan di pemilu lalu dari Partai Demokrat, harus diakui, saat ini Golkar adalah salah satu partai politik dengan institusi partai yang mapan. Wajar seandainya posisi ketua umum Golkar menjadi stepping stone untuk meraih posisi puncak negeri ini.
Hal ini lebih disebabkan karena Golkar menikmati perlakukan khusus selama Orba. Kantor cabang Golkar di daerah selalu berada di pusat kota dan megah, lengkap dengan pohon beringin yang tumbuh lebat, berbeda dengan partai lainnya yang masih bersusah payah membangun kantor baru agar bisa pindah dari kantor kontrakan. Golkar juga memiliki sistem partai yang baik dan kader-kader yang kenyang pengalaman.
Itu sebabnya, Golkar mampu mereposisi diri setelah pemilu 1999 dan akhirnya memenangkan pemilu 2004. Dalam sepuluh tahun terakhir, kader Golkar menduduki jabatan strategis di tingkat pusat dan daerah. Tapi nampaknya, langkah Golkar ke depan akan semakin terjal karena kehilangan Golkar di dua ranah penting sekaligus, eksekutif dan legislatif.
Pertama, inilah pertama kalinya Golkar kehilangan posisi sebagai Ketua DPR sejak pemilu 1971. Ketika Soeharto jatuh, Golkar masih mampu menempatkan kadernya, Akbar Tanjung dan Agung Laksono di posisi ketua DPR. Posisi itu sekarang dipegang Marzuki Alie dari Demokrat. DPR memiliki arti penting karena menjadi kekuatan politik baru Indonesia pasca empat Amandemen UUD 1945.
DPR, selain melakukan fungsi legislasi, kontrol dan anggaran juga memiliki peran signifikan dalam menentukan pejabat negara. Presiden memerlukan DPR dalam menyatakan keadaan perang, mengangkat duta dan memberikan amnesti dan abolisi. Selain itu, persetujuan dan kerjasama DPR dibutuhkan untuk mengisi posisi di seluruh lembaga penting negeri ini, misalnya KPK, KPU, MK, Gubernur BI dll.
Kuatnya posisi politik DPR juga menjadi daya tarik hadirnya politik uang. Karena itu banyak anggota DPR yang ditanggkap KPK dalam proses pengisian jabatan-jabatan tersebut. Fungsi ketua DPR dalam menjalankan keseluruhan tugas-tugas baru DPR ini jelas signifikan.
Hal ini berkebalikan dengan MPR yang hanya berfungsi seremonial. Tanpa agenda amandemen UUD 1945 dan Presiden yang baik-baik saja, fungsi MPR hanya melantik Presiden yang dipilih langsung rakyat. Dua fungsi MPR, memilih Presiden dan membuat GBHN telah digantikan dengan Pilpres. Selain ruangan yang besar, hampir tak ada yang bisa dibanggakan dari posisi ketua MPR.
Kedua, kekalahan Kalla di Pilpres semakin memudarkan harapan kader Golkar dapat menduduki posisi strategis di pemerintahan SBY-Boediono. Seandainya Golkar di bawah Ical akan bergabung dalam barisan koalisi SBY, posisi paling tinggi yang dapat diraih hanyalah posisi menteri. Dalam pemerintahan sebelumnya, Kalla masih berada di posisi cukup menentukan sebagai Wapres yang berbagi peran dengan presiden. Selain itu, beberapa pos penting seperti kepala Bappenas masih dipegang kader Golkar.
Jika diumpamakan sebagai pemudik, Golkar yang terlambat masuk bus, dipaksa berdesakan untuk mendapatkan kursi yang telah terisi pendukung koalisi. Sementara itu, kursi semakin sulit didapat setelah Banteng lebih dulu melompat naik bus. Karakter sopir yang ingin merangkul semua golongan, mempersilahkan siapa saja masuk bus, walaupun sadar kursinya tak cukup lagi. Continue reading “Orde Terberat Partai Golkar”

Kembalinya Keluarga Cendana

Kedaulatan Rakyat-Analisis-30082009

picture1Kabar mengejutkan keluarga Cendana kembali menjadi perdebatan penting. Dua anggotanya yang paling banyak menghiasi berita, Mbak Tutut dan Tommy, tertarik masuk pentas politik lewat Munas VII Partai Golkar (PG) di Pekanbaru Oktober mendatang. Tommy jelas mengungkapkan ketertarikannya, sedangkan Mbak Tutut tengah mempertimbangkannya. Apakah yang membuat mereka tertarik dengan Partai Golkar dan bagaimana peluangnya di pentas politik nasional?

Bagaimanapun, PG tetap merupakan kendaraan politik terbaik bagi keluarga Cendana dalam politik karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, sisa-sisa dukungan rejim Orde Baru selama 32 tahun masih tampak jelas menggurat dalam tubuh PG. Secara kasat mata, hanya PG yang memiliki jaringan kuat di hampir seluruh kabupaten/kota, kecuali di daerah pemekaran. Selain pengorganisasian, jalur karir dan manajemen yang jelas dan bagus, infrastrukstur PG juga paling kuat. Kantor-kantor cabang PG di daerah terletak di lokasi strategis. Kekuatan infrastruktur ini sulit disaingi partai lain yang masih banyak yang mengontrak, atau bertempat di rumah salah satu pengurusnya. Artinya walaupun dana yang dikeluarkan untuk menjadi pucuk pimpinan PG besar, hal ini hanya secuil dibandingkan dengan membangun sendiri seluruh sistem organisasi dan infrastruktur tersebut.

Kedua, PG memiliki banyak kader yang berkualitas yang dibuktikan oleh kuatnya persaingan di dalam organisasi. Dibandingkan dengan PDIP dan PD, PG relatif tidak memiliki pimpinan karismatis tapi tetap mampu mendapatkan suara yang signifikan. Artinya, “keberhasilan” PG menjadi runner up pemilu 2009 dapat dibaca sebagai hasil kerja keras kader berkualitas. Selain itu, pada Pilpres 2004, hanya PG yang memberlakukan konvensi internal untuk kandidat presiden. Walaupun hal ini tidak diteruskan di Pilpres 2009, hal ini menandakan begitu kompetitifnya persaingan didalam tubuh partai. PG juga tercatat sebagai partai yang paling banyak “meluluskan” alumninya di berbagai partai politik. Kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah di lebih 200 kabupaten/kota, baik atas dukungan PG atau partai lainnya. Continue reading “Kembalinya Keluarga Cendana”

Kabinet Dapur

Kedaulatan Rakyat-Analisis-21 Agustus 2009

Kasak-kusuk pembentukan kabinet SBY II sudah bergulir sejak pencalonannya dilakukan. Menteri-menteri strategis, misalnya menteri Pendidikan yang memegang 20% APBN, diincar banyak partai, bahkan secara terang-terangan. Dengan modal sekitar 26% kursi DPR dan satu putaran Pilpres, seharusnya SBY berani memilih anggota kabinet dengan pertimbangan profesional daripada kabinet “pelangi” untuk menghindari pengulangan kesalahan kitchen cabinet.

Istilah Kitchen Cabinet (Kabinet Dapur) pertama kali digunakan untuk mendiskripsikan tingkah laku Presiden ketujuh Amerika, Andrew Jackson di awal tahun 1830-an. Kitchen Cabinet adalah para penasihat Presiden tidak resmi yang pararel dengan Kabinet sebenarnya. Langkah politik Presiden sangat  ditentukan oleh “bisik-bisik” di belakang meja dapur dan bukan di the real cabinet.

Dengan membentuk kabinet pelangi, SBY akan sulit mewujudkan janji kampanyenya, sebagaimana terjadi di pemerintahan 2004-2009. Kemenangan SBY tidak disebabkan karena terealisasinya janji kampanye Pilpres 2004 tetapi lebih kepada politik populis BLT (Mietzner 2009). Belajar dari kesalahan kabinet Indonesia bersatu, beberapa faktor kurang efektifnya pemerintahan disebabkan antara lain. Pertama, SBY tidak leluasa memilih orang-orang yang benar-benar dikehendaki menjadi menteri. Faktor-faktor yang diterapkan untuk memilih menteri menjadi sangat beragam. Faktor keahlian dikalahkan dengan faktor politik strategis lima tahun. Kedua, terjadinya rangkap jabatan menteri dan pengurus partai politik. Setiap menteri yang berasal dari partai politik akan hadir dalam identitas ganda, sebagai menteri dan sebagai wakil partai di kabinet sekaligus. Tarik ulur kepentingan partai dan posisi menteri membuat birokrasi tidak efektif.

Continue reading “Kabinet Dapur”

Parkir Waton Gratis….

Saya kaget membaca berita di Kompas tentang parkir berbayar di UGM bersamaan dengan satu pintu masuk ke UGM. Komentar di berita itu didominasi penolakan terhadap rencana parkir berbayar (belakangan, saya baru tahu jika ternyata surat edaran ttd Prof. Ainun Naim tidak berbicara tentang bayar membayar, hanya ujicoba pengaturan lalu lintas di UGM- download link dibawah).  UGM dianggap komersial, menghancurkan predikat sebagai kampus kerakyatan dsb. Saya tidak terlalu risau dengan parkir barbayar, dan justru mendukung ide ini. Tapi ide tentang satu pintu masuk mengganjal di kepala. Bagaimana bisa satu pintu karena lokasinya yang terbuka, dipisahkan jalan kaliurang dan memiliki RS Sardjito yang menjadi RS Rujukan:roll:? Mungkin sudah banyak yang berubah di UGM sejak saya tinggalkan hampir dua tahun, tetapi apakah memang sedrastis itu perubahannya?

Ada beberapa alasan untuk mendukung ide parkir berbayar di UGM. Alasan itu antara lain:

Pertama, parkir berbayar bukan isu yang baru, sejak saya kuliah (1997-2002), parkir di UGM sudah membayar. Setiap terjadi perhelaan besar di UGM, kendaraan yang parkir selalu harus membayar. Jika ada wisuda, pameran computer di GSP, Mantenan di GSP atau wisma KAGAMA, seingat saya parkirnya tidak gratis. Selain itu, pengelolaan dan transparansinya perlu dipertanyakan.

Beberapa tempat sudah menerapkan parkir berbayar sejak lama.  Parkir di Perpustakaan Pusat Unit 1 juga selalu membayar sejak dulu. Setiap Sholat Jumat di Masjid UGM atau “sarapan” di Sunday Market UGM juga bayar.  Parkir di sekitar kantor pos, Kosudgama dan KU juga bayar. Jadi, jika alasan membayar menjadi polemik, kenapa tidak dari dulu ? Artinya ketika dikelola sendiri-sendiri, tidak jelas tranparansinya mengapa tidak diprotes, sedangkan ketika akan dikelola secara lebih sistematis mengapa ditolak?

Continue reading “Parkir Waton Gratis….”

Makan Siang Terjauh

Seberapa jauhkan anda “tersesat” di perjalanan dan akhirnya hanya memutuskan untuk makan siang? Jika jawabannya “masih” dalam kisaran puluhan kilometer, anda masih beruntung. Perjalanan Sabtu (14/3/2009), lima bulan lalu sungguh menakjubkan. Saya makan siang di KFC setelah menempuh perjalanan 218 km dari Queanbeyan menuju kota kecil Shellharbour di pesisir timur Australia. Melenceng 110 km dari tujuan utama di Goulburn, kota antara Canberra dan Sydney. Bagaimana itu bisa terjadi?

Tidak cukup hanya menaiki mobil dengan kondisi bagus dan tubuh dengan kondisi fit, berkendara di Australia praktis membutuhkan perangkat penting lainnya: google maps dan GPS. Google Maps diperlukan untuk menganalisa jarak, waktu tempuh sesuai dengan rute yang dipilih. GPS memandu perjalanan dengan bantuan satelit, termasuk estimasi waktu kedatangan. Di Australia, tidak ada pedagang atau orang-orang di pinggir jalan yang bisa ditanyai dan sulit berhenti di pinggir jalan. Menembus kepadatan Sydney dan Melbourne hampir mustahil dilakukan tanpa GPS dan (minimal) peta.

Masalahnya, database di google maps terbatas, dan disinilah awal mula bencana tersebut. Rencananya, istri saya yang menjadi anggota Management Committee di Queanbeyan City Council ingin ikut menghadiri acara multicultural di Belmore Park di Goulburn. Tapi hanya mengetikkan Belmore Park, sehingga entry pertama yang muncul adalah Belmore Park di Shellharbour. Sedikit sentuh-sentuh di GPS, meluncurlah kami ke Shellharbour. Nah, tiga setengah jam kemudian, barulah kami sadar bahwa kami menyetir terlalu jauh. Tak apalah, kami akhirnya menikmati kota kecil di pinggir laut ini setelah telebih dahulu makan siang di KFC. Lagian, perjalanannya juga mengasikkan. Daripada dibawa stress, mendingan dibawa ketawa iya gak?

Silly thing isn’t it?

Pemilu Berbayang Putusan Hukum

Kedaulatan Rakyat-Analisis-30 Juli 2009

Putusan MA tentang penentuan kursi DPR kembali menimbulkan prahara baru dalam politik Indonesia. Dapatkah logika hukum dipakai untuk menyelesaikan perselisihan politik? Bagaimana dampaknya terhadap arsitektur politik Indonesia?

Otto von Bismarck, Perdana menteri pertama Jerman pernah mengatakan frasa yang sangat terkenal, “Laws are like sausages, it is better not to see them being made” (hukum itu seperti sosis, lebih baik tidak melihat bagaimana ia dibuat). Dalam politik kontemporer Indonesia, bukan hanya prosesnya yang tidak layak untuk dilihat, dampak keputusan hukum tidak menyenangkan, terutama bagi partai-partai yang kehilangan kursi DPR.

Arsitektur politik sebuah negara dengan sistem demokrasi tidak langsung sangat ditentukan oleh desain sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan aturan main yang menentukan siapa pemenang dan bagaimana kandidat berkompetisi untuk mentransformasikan suara rakyat menjadi kursi. Bahkan, sistem pemilu menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Lebih jauh, Pippa Norris (2004) menuliskan bahwa electoral engineering tidak hanya mempengaruhi bagaimana sistem politik terbentuk, tetapi juga berpengaruh terhadap perilaku aktor-aktor politik di dalamnya. Pendeknya baik buruknya bangsa salah satunya ditentukan oleh pilihan sistem pemilu.

Dalam negara demokrasi, sistem pemilu merupakan hasil negosiasi politik antar kekuatan-kekuatann politik. Dalam sistem presidensial murni di Indonesia, kekuatan politik utamanya adalah parlemen dan presiden. Keduanya memiliki mandat langsung dari rakyat melalui pemilu.

Menariknya, desain politik tidak hanya ditentukan oleh eksekutif dan legislatif tetapi juga ditentukan oleh yudikatif. Secara filosofi, hadinya legislatif dimaksudkan untuk memastikan bahwa peraturan memang menjadi “the only game in the town” dan tidak dimaksudkan untuk membuat “game” itu sendiri. Namun demikian dua putusan hukum oleh MK maupun MA berdampak kuat dalam keseluruhan sistem politik Indonesia. Continue reading “Pemilu Berbayang Putusan Hukum”

Teror yang Gagal

Kedaulatan Rakyat-Analisis-21 Juli 2009

RUANGAN Education 424 University of Sydney itu mendadak sunyi ketika panitia menyampaikan berita tentang dua bom yang mengguncang Jakarta. Jumat 17/7/09 adalah hari terakhir dilaksanakannya Indonesian Council Open Conference (ICOC) 2009 yang dihadiri Indonesianists (ahli Indonesia) dari seluruh dunia. Dua bom itu seolah menghancurkan asumsi dasar konferensi yang didirikan di atas pilar-pilar perdamaian, kesetaraan dan demokrasi yang jauh dari teror. Sukseskah dua bom itu membalikkan pandangan dunia atas Indonesia?


Sampai saat ini, tidak ada definisi jelas tentang terorisme. Tetapi setidaknya beberapa kriteria terorisme dapat dirangkum sebagai berikut (Richardson (2006), Deen (2005) dan Pape (2005)): Pertama, tindakan teror bertujuan untuk memberikan rasa takut (fear). Kedua, tujuan jangka panjang jauh lebih penting daripada akibat jangka pendek. Ketiga, tindakan teror adalah upaya untuk mewujudkan sesuatu ideologi. Keempat, memiliki korban dari kalangan sipil dan bersifat massal. Kelima, dilakukan pada waktu dan tempat yang tidak terduga. 


Berdasarkan definisi tersebut, sebenarnya tindakan teror bom di dua hotel mewah di Jakarta dapat dikatakan gagal daripada berhasil. Keberhasilan teror tersebut terletak pada output-nya saja yaitu bom yang meledak dan gagal mencapai tujuan lainnya (outcome) yang jauh lebih besar dilihat dari beberapa fakta sebagai berikut.


Pertama, bom tersebut gagal memberikan rasa takut kepada masyarakat Indonesia dan dunia. Hampir tidak ada perubahan yang berarti dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama Jakarta. Ekonomi Indonesia tidak terguncang. Selain itu, tidak terjadi eksodus di berbagai bandara di Indonesia, pusat perbelanjaan berjalan normal, tingkat hunian hotel di Jakarta relatif stabil dan aktivitas Jakarta yang berjalan normal.


Kedua, bom tidak berhasil membawa korban yang jauh lebih besar yang bisa jadi, menjadi tujuan utama peledakan. Ceritanya akan jauh berbeda jika bom ‘berhasil’ menewaskan pasukan Manchester United (MU) dan Tim All Star Indonesia. Paling tidak, pesan penting pelaku teror akan membekas seumur hidup di pecinta sebakbola dan menghancurkan satu generasi sebakbola Indonesia dan Inggris. Selain itu, dalam Piala Dunia di Afrika Selatan tahun depan, pesan teroris akan kembali menggema di seluruh dunia.


Ketiga, agenda teroris untuk memanjangkan isu selama mungkin terkubur oleh pernyataan presiden sore hari yang menghubungkan teror tersebut dengan pilpres. Pernyataan ini telah mengaburkan motif dan agenda sebenarnya dari pemboman karena menjadi spesifik dan sempit hanya berkaitan dengan kekecewaan pada pilpres. Tindakan teror tidak dilakukan berdasarkan fenomena ‘dadakan’ seperti ketidakpuasan pilpres, tetapi lebih merupakan kumpulan dendam yang terbentuk sedikit demi sedikit dalam waktu lama. Dua buku otobiografi karya Iman Samudra dan Amrozi jelas mengindikasikan hal tersebut. 


Keempat, dilihat dari dampaknya, bom saat ini belum sebanding dengan bom mobil di JW Marriot tahun 2003 atau bom Bali 2002. Hal ini penting untuk melihat tingkat kekuatan teroris di Indonesia. Artinya, aparat keamanan Indonesia sebenarnya telah berhasil mereduksi secara signifikan jaringan dan kekuatan teroris di Indonesia. Kita seharusnya bangga dengan kinerja para aparat yang rela berpisah berbulan-bulan dengan keluarga demi memburu para teroris tersebut. Jika kita mencelanya, hal ini hanya akan menambah luas senyuman di mulut para teroris yang masih berkeliaran.


Kelima, ‘Bom MU’ juga gagal menghapus predikat Indonesia sebagai negara paling demokratis di Asia Tenggara. Demokratis atau tidaknya sebuah negara tidak ditentukan oleh 10-16 orang (jumlah teroris di Indonesia seperti diprediksi media Australia) yang di dalam otaknya tidak ada pikiran lain selain membunuh kaum westerners. Demokrasi ditentukan oleh 176 juta orang yang telah berhasil memilih Presiden Indonesia secara langsung untuk kedua kalinya, dan 171 juta rakyat Indonesia yang berhasil memilih wakilnya di DPR dan DPD.


Walaupun demikian, peristiwa ‘Bom MU’ tersebut kembali menegaskan kegagalan demokrasi untuk mereduksi terorisme. George W Bush menggunakan asumsi bahwa dengan menjadikan negara-negara di Arab ‘terinstal’ demokrasi akan meminimalisir kemunculan terorisme. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan keamanan warga Amerika sendiri. Dimulailah serangkaian proses ‘instalasi’ demokrasi tersebut dengan cara-cara yang jauh dari demokratis. Namun tampaknya demokrasi bukanlah solusi untuk terorisme (Gause, 2005).

 

 

Oposisi Setengah Hati

 

Kedaulatan Rakyat -Tajuk Rencana- 16 Juli 2009

Tinggal menunggu waktu, SBY hampir bisa dipastikan memimpin Indonesia untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, para penantang yang kalah, berikut barisan koalisinya, gundah. Kemanakah layar mereka akan tertuju? Bergabung bersama penguasa, menjadi oposan, atau tidak menjadi dua-duanya?

Oposisi dapat dipahami sebagai gabungan partai-partai politik di DPR yang berseberangan dengan pemerintah. Wacana oposisi kemungkinan besar akan muncul sebagai bagian dari berita politik, setidaknya sampai pemerintahan baru berjalan Oktober kelak. Wacana oposisi juga akan dipakai sebagai tawar menawar partai untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet. Namun demikian arsitektur politik Indonesia menyulitkan hadirnya oposisi. Beberapa sebab itu antara lain:

Pertama, Indonesia menganut sistem presidential murni yang memisahkan secara tegas garis antara eksekutif dan legislatif. Oposisi lazim muncul dalam sistem parlementer dimana eksekutif/pemerintah menyatu dengan parlemen. Pemimpin tertinggi pemerintahan yang biasanya disebut Perdana Menteri berikut kabinetnya adalah bagian dari parlemen. Begitu juga sebaliknya, pimpinan oposisi adalah bagian dari parlemen. Artinya, dalam pemerintahan parlementer, pemilihan hanya dilaksanakan satu kali dalam periode tertentu untuk memilih seluruh anggota parlemen termasuk kabinet. Lazim terjadi, pimpinan partai pemenang kemudian menjadi perdana menteri. Indonesia pernah mencoba melakukan praktik parlementer pada awal kemerdekaan, walaupun kurang berhasil.

Continue reading “Oposisi Setengah Hati”