Peti Mati Bernama Hercules

Dimuat di TANDEF

Salah satu pesawat TNI AU terjatuh lagi pagi ini. Belum jelas apa penyebabnya, yang jelas petaka adalah ini musibah berikutnya setelah pesawat Fokker jatuh di Bandung dan menewaskan putra terbaik di PaskhasAU. Saya langsung mengganti status di Facebook menjadi “Audit TNI !!!!”. Banyak komentar masuk. Musibah jatuhnya pesawat TNI AU sangat emosional buat saya. Mengapa?

Salah seorang sahabat, Norman Nugroho, tewas bersama jatuhnya Chopper Superpuma di Wonosobo dua hari sebelum tsunami Aceh di akhir 2004. Waktu itu pangkatnya masih Letnan Satu. Saya berdebar-debar menunggu berita di tagline TV setelah ditelpon kawan-kawan berkali-kali tentang kabar Norman adalah salah satu dari 14 korban. Norman adalah teman baik ketika SMA dan kami mendaki beberapa gunung bersama, termasuk berbagai kegiatan di SMA antara lain Pramuka. Dia Ketua PMR saya ketua Glacial (Pecinta Alam). Kami sering kerja bareng. Bersama teman saya yang lain, kami bertiga pernah ikut Geowisata di Bantul yang diselenggarakan Mapala Geologi UGM selama tiga hari. Ini peristiwa yang sangat mengesankan. Diantara teman tentara yang lain, dia yang paling tidak pelit untuk diajak diskusi. Darinya, saya tahu tentang berbagai posisi “sikap” di AAU. Setiap pesawat jatuh selalu mengingatkan saya pada sosok kalem Norman.

Saat menulis status tersebut di Facebook, saya tidak bermaksud memojokkan TNI AU. Maksudnya adalah, dengan diaudit, akan jelas kebutuhan “standar” TNI. Kalau kurang sebaiknya ditambah, kalau belum beres dibenahi. Kalau standarisasinya masih kurang, mungkin perlu sertifikasi management. Dengan cuaca yang bagus seperti di foto evakuasi (tidak seperti ketika Superpuma jatuh), jelas ada yang tidak beres, baik di internal TNI, maupun di luarnya. Mari diperinci satu-satu.

Secara politis, posisi TNI sangat-sangat jauh berbeda sejak Post-Soeharto Indonesia. Kebetulan, saya sedang membaca buku Marcus Mietzner (2009), dosen saya, Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation. Pemerintah Indonesia pasca Soeharto yang mengusung ideologi Huntingtonian yang menganggap tentara harus militer professional. Dengan pandangan ini, Dwi Fungsi ABRI dihapus, dan dampaknya sungguh sangat luar biasa. Keuangan Prajurit menciut drastis. Saat ini muncul desakan agar bisnis TNI dipreteli yang juga masih berakar pada ideologi Huntingtonian ini. Kini menjadi tentara tidak segagah sebelumnya. Di lain pihak, rakyatpun menolak militer termasuk pensiunan, ke kancah politik. Sekitar 8% pensiunan TNI dan Polri yang berlaga di Pilkada sebagian besar kalah (Mietzner, Inside Indonesia, January 2006). Saat ini sulit mencari Gubernur yang berasal dari TNI/Polri. Di Jawa hanya tersisa di Jateng. Di Jaman Soeharto, seluruh Gubernur di Jawa dari TNI. Dari lebih dari separuh kepala daerah di Indonesia yang berasal dari TNI selama Orba, hanya menyisakan kurang dari 10 orang di 400 lebih kabupaten kota dan 33 Provinsi atau sekitar 2%-3% saja. Posisi TNI di Di DPR/DPRD semakin masuk dalam kategori “endangered species.”

Continue reading “Peti Mati Bernama Hercules”