Kembalinya Keluarga Cendana

Kedaulatan Rakyat-Analisis-30082009

picture1Kabar mengejutkan keluarga Cendana kembali menjadi perdebatan penting. Dua anggotanya yang paling banyak menghiasi berita, Mbak Tutut dan Tommy, tertarik masuk pentas politik lewat Munas VII Partai Golkar (PG) di Pekanbaru Oktober mendatang. Tommy jelas mengungkapkan ketertarikannya, sedangkan Mbak Tutut tengah mempertimbangkannya. Apakah yang membuat mereka tertarik dengan Partai Golkar dan bagaimana peluangnya di pentas politik nasional?

Bagaimanapun, PG tetap merupakan kendaraan politik terbaik bagi keluarga Cendana dalam politik karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, sisa-sisa dukungan rejim Orde Baru selama 32 tahun masih tampak jelas menggurat dalam tubuh PG. Secara kasat mata, hanya PG yang memiliki jaringan kuat di hampir seluruh kabupaten/kota, kecuali di daerah pemekaran. Selain pengorganisasian, jalur karir dan manajemen yang jelas dan bagus, infrastrukstur PG juga paling kuat. Kantor-kantor cabang PG di daerah terletak di lokasi strategis. Kekuatan infrastruktur ini sulit disaingi partai lain yang masih banyak yang mengontrak, atau bertempat di rumah salah satu pengurusnya. Artinya walaupun dana yang dikeluarkan untuk menjadi pucuk pimpinan PG besar, hal ini hanya secuil dibandingkan dengan membangun sendiri seluruh sistem organisasi dan infrastruktur tersebut.

Kedua, PG memiliki banyak kader yang berkualitas yang dibuktikan oleh kuatnya persaingan di dalam organisasi. Dibandingkan dengan PDIP dan PD, PG relatif tidak memiliki pimpinan karismatis tapi tetap mampu mendapatkan suara yang signifikan. Artinya, “keberhasilan” PG menjadi runner up pemilu 2009 dapat dibaca sebagai hasil kerja keras kader berkualitas. Selain itu, pada Pilpres 2004, hanya PG yang memberlakukan konvensi internal untuk kandidat presiden. Walaupun hal ini tidak diteruskan di Pilpres 2009, hal ini menandakan begitu kompetitifnya persaingan didalam tubuh partai. PG juga tercatat sebagai partai yang paling banyak “meluluskan” alumninya di berbagai partai politik. Kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah di lebih 200 kabupaten/kota, baik atas dukungan PG atau partai lainnya. Continue reading “Kembalinya Keluarga Cendana”

Kabinet Dapur

Kedaulatan Rakyat-Analisis-21 Agustus 2009

Kasak-kusuk pembentukan kabinet SBY II sudah bergulir sejak pencalonannya dilakukan. Menteri-menteri strategis, misalnya menteri Pendidikan yang memegang 20% APBN, diincar banyak partai, bahkan secara terang-terangan. Dengan modal sekitar 26% kursi DPR dan satu putaran Pilpres, seharusnya SBY berani memilih anggota kabinet dengan pertimbangan profesional daripada kabinet “pelangi” untuk menghindari pengulangan kesalahan kitchen cabinet.

Istilah Kitchen Cabinet (Kabinet Dapur) pertama kali digunakan untuk mendiskripsikan tingkah laku Presiden ketujuh Amerika, Andrew Jackson di awal tahun 1830-an. Kitchen Cabinet adalah para penasihat Presiden tidak resmi yang pararel dengan Kabinet sebenarnya. Langkah politik Presiden sangat  ditentukan oleh “bisik-bisik” di belakang meja dapur dan bukan di the real cabinet.

Dengan membentuk kabinet pelangi, SBY akan sulit mewujudkan janji kampanyenya, sebagaimana terjadi di pemerintahan 2004-2009. Kemenangan SBY tidak disebabkan karena terealisasinya janji kampanye Pilpres 2004 tetapi lebih kepada politik populis BLT (Mietzner 2009). Belajar dari kesalahan kabinet Indonesia bersatu, beberapa faktor kurang efektifnya pemerintahan disebabkan antara lain. Pertama, SBY tidak leluasa memilih orang-orang yang benar-benar dikehendaki menjadi menteri. Faktor-faktor yang diterapkan untuk memilih menteri menjadi sangat beragam. Faktor keahlian dikalahkan dengan faktor politik strategis lima tahun. Kedua, terjadinya rangkap jabatan menteri dan pengurus partai politik. Setiap menteri yang berasal dari partai politik akan hadir dalam identitas ganda, sebagai menteri dan sebagai wakil partai di kabinet sekaligus. Tarik ulur kepentingan partai dan posisi menteri membuat birokrasi tidak efektif.

Continue reading “Kabinet Dapur”

Parkir Waton Gratis….

Saya kaget membaca berita di Kompas tentang parkir berbayar di UGM bersamaan dengan satu pintu masuk ke UGM. Komentar di berita itu didominasi penolakan terhadap rencana parkir berbayar (belakangan, saya baru tahu jika ternyata surat edaran ttd Prof. Ainun Naim tidak berbicara tentang bayar membayar, hanya ujicoba pengaturan lalu lintas di UGM- download link dibawah).  UGM dianggap komersial, menghancurkan predikat sebagai kampus kerakyatan dsb. Saya tidak terlalu risau dengan parkir barbayar, dan justru mendukung ide ini. Tapi ide tentang satu pintu masuk mengganjal di kepala. Bagaimana bisa satu pintu karena lokasinya yang terbuka, dipisahkan jalan kaliurang dan memiliki RS Sardjito yang menjadi RS Rujukan:roll:? Mungkin sudah banyak yang berubah di UGM sejak saya tinggalkan hampir dua tahun, tetapi apakah memang sedrastis itu perubahannya?

Ada beberapa alasan untuk mendukung ide parkir berbayar di UGM. Alasan itu antara lain:

Pertama, parkir berbayar bukan isu yang baru, sejak saya kuliah (1997-2002), parkir di UGM sudah membayar. Setiap terjadi perhelaan besar di UGM, kendaraan yang parkir selalu harus membayar. Jika ada wisuda, pameran computer di GSP, Mantenan di GSP atau wisma KAGAMA, seingat saya parkirnya tidak gratis. Selain itu, pengelolaan dan transparansinya perlu dipertanyakan.

Beberapa tempat sudah menerapkan parkir berbayar sejak lama.  Parkir di Perpustakaan Pusat Unit 1 juga selalu membayar sejak dulu. Setiap Sholat Jumat di Masjid UGM atau “sarapan” di Sunday Market UGM juga bayar.  Parkir di sekitar kantor pos, Kosudgama dan KU juga bayar. Jadi, jika alasan membayar menjadi polemik, kenapa tidak dari dulu ? Artinya ketika dikelola sendiri-sendiri, tidak jelas tranparansinya mengapa tidak diprotes, sedangkan ketika akan dikelola secara lebih sistematis mengapa ditolak?

Continue reading “Parkir Waton Gratis….”

Makan Siang Terjauh

Seberapa jauhkan anda “tersesat” di perjalanan dan akhirnya hanya memutuskan untuk makan siang? Jika jawabannya “masih” dalam kisaran puluhan kilometer, anda masih beruntung. Perjalanan Sabtu (14/3/2009), lima bulan lalu sungguh menakjubkan. Saya makan siang di KFC setelah menempuh perjalanan 218 km dari Queanbeyan menuju kota kecil Shellharbour di pesisir timur Australia. Melenceng 110 km dari tujuan utama di Goulburn, kota antara Canberra dan Sydney. Bagaimana itu bisa terjadi?

Tidak cukup hanya menaiki mobil dengan kondisi bagus dan tubuh dengan kondisi fit, berkendara di Australia praktis membutuhkan perangkat penting lainnya: google maps dan GPS. Google Maps diperlukan untuk menganalisa jarak, waktu tempuh sesuai dengan rute yang dipilih. GPS memandu perjalanan dengan bantuan satelit, termasuk estimasi waktu kedatangan. Di Australia, tidak ada pedagang atau orang-orang di pinggir jalan yang bisa ditanyai dan sulit berhenti di pinggir jalan. Menembus kepadatan Sydney dan Melbourne hampir mustahil dilakukan tanpa GPS dan (minimal) peta.

Masalahnya, database di google maps terbatas, dan disinilah awal mula bencana tersebut. Rencananya, istri saya yang menjadi anggota Management Committee di Queanbeyan City Council ingin ikut menghadiri acara multicultural di Belmore Park di Goulburn. Tapi hanya mengetikkan Belmore Park, sehingga entry pertama yang muncul adalah Belmore Park di Shellharbour. Sedikit sentuh-sentuh di GPS, meluncurlah kami ke Shellharbour. Nah, tiga setengah jam kemudian, barulah kami sadar bahwa kami menyetir terlalu jauh. Tak apalah, kami akhirnya menikmati kota kecil di pinggir laut ini setelah telebih dahulu makan siang di KFC. Lagian, perjalanannya juga mengasikkan. Daripada dibawa stress, mendingan dibawa ketawa iya gak?

Silly thing isn’t it?

Pemilu Berbayang Putusan Hukum

Kedaulatan Rakyat-Analisis-30 Juli 2009

Putusan MA tentang penentuan kursi DPR kembali menimbulkan prahara baru dalam politik Indonesia. Dapatkah logika hukum dipakai untuk menyelesaikan perselisihan politik? Bagaimana dampaknya terhadap arsitektur politik Indonesia?

Otto von Bismarck, Perdana menteri pertama Jerman pernah mengatakan frasa yang sangat terkenal, “Laws are like sausages, it is better not to see them being made” (hukum itu seperti sosis, lebih baik tidak melihat bagaimana ia dibuat). Dalam politik kontemporer Indonesia, bukan hanya prosesnya yang tidak layak untuk dilihat, dampak keputusan hukum tidak menyenangkan, terutama bagi partai-partai yang kehilangan kursi DPR.

Arsitektur politik sebuah negara dengan sistem demokrasi tidak langsung sangat ditentukan oleh desain sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan aturan main yang menentukan siapa pemenang dan bagaimana kandidat berkompetisi untuk mentransformasikan suara rakyat menjadi kursi. Bahkan, sistem pemilu menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Lebih jauh, Pippa Norris (2004) menuliskan bahwa electoral engineering tidak hanya mempengaruhi bagaimana sistem politik terbentuk, tetapi juga berpengaruh terhadap perilaku aktor-aktor politik di dalamnya. Pendeknya baik buruknya bangsa salah satunya ditentukan oleh pilihan sistem pemilu.

Dalam negara demokrasi, sistem pemilu merupakan hasil negosiasi politik antar kekuatan-kekuatann politik. Dalam sistem presidensial murni di Indonesia, kekuatan politik utamanya adalah parlemen dan presiden. Keduanya memiliki mandat langsung dari rakyat melalui pemilu.

Menariknya, desain politik tidak hanya ditentukan oleh eksekutif dan legislatif tetapi juga ditentukan oleh yudikatif. Secara filosofi, hadinya legislatif dimaksudkan untuk memastikan bahwa peraturan memang menjadi “the only game in the town” dan tidak dimaksudkan untuk membuat “game” itu sendiri. Namun demikian dua putusan hukum oleh MK maupun MA berdampak kuat dalam keseluruhan sistem politik Indonesia. Continue reading “Pemilu Berbayang Putusan Hukum”