Merinding

Ketika Indonesia dikalahkan Uruguay 1-7, saya hanya menonton babak pertama dan baru tahu skor itu pagi harinya. Waktu itu, saya sempat berpikir, apa bangganya menjadi bagian dari Indonesia? Menegasikan kaos yang ditawarkan Amri, bikinan PPIA (Perkumpulan Pelajar Indonesia Australia) yang cukup sering dipakai di kampus dengan tulisan besar PROUD TO BE INDONESIAN.

Coba bayangkan, Indonesia yang memiliki penduduk lebih dari 230 juta jiwa, tak mampu menyediakan 11 pemain berikut beberapa pemain cadangan, untuk bisa cukup bernama di sepakbola, bahkan hanya untuk level Asia Tenggara. Setali tiga uang dengan itu adalah bulutangkis. Sedikit demi sedikit, pemain-pemain Pelatnas tumbang, bahkan di babak-babak awal melawan pemain yang tidak diunggulkan, Asian Games kali ini menunjukkan hal itu. Hal ini jauh berbeda dengan suasana pemutaran film KING produksi ALENIA di Coombs Building hampir setahun lalu. Nia Zulkarnaen sempat terisak ketika di akhir film, hampir seluruh penonton berdiri, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya tentang keteguhan mengejar cita-cita itu. Semangat nasionalisme kami terangkat sedemikian tinggi. Begitu bangganya menjadi Indonesia.

Apakah semangat nasionalisme mendadak menjadi tinggi ketika kita tinggal di luar negeri? Bisa jadi jawabannya adalah “ya”. Nasionalisme adalah rasa emosional. Seperti rasa yang lainnya, ia begitu dibutuhkan justru ketika menjauh. Mirip-mirip suasana rindu kepada kekasih. Semakin jauh, semakin rindu.

Tetapi begitu menginjakkan kaki kembali ke Indonesia, sontak seluruh rasa itu seperti hilang. Di Jakarta sana, kejahatan yang tidak bisa dibayangkan terjadi dengan sangat terang-terangan. Lihatlah kasus Gayus yang menonton pertandingan tenis internasional ketika seharusnya berada di bawah pengawasan polisi. Sejak Juli, sudah 68 kali Gayus pergi dari tahanan. Polisi begitu gampang disogok, hukum begitu gampang dibeli.

Di panggung derita yang lain, bibir atas Sumiati hampir hilang akibat pukulan kayu bertubi-tubi. Lebih konyol lagi adalah solusi bapak Presiden yang terhormat, dengan mempersenjatai TKW yang diberi Handphone. Bapak presiden gagal melihat sumber dari masalah, akar masalah, atau meta-masalah. Meta-masalahnya adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara TKW dan majikan yang menganggapnya sebagai budak, disamping managemen TKW yang buruk, bukan kepada akses komunikasi. Relasi kuasa yang timpang tidak dapat diselesaikan dengan memberi HP sebagai sarana komunikasi. Jangankan HP, paspor yang merupakan identitas personal saja disita majikan, apalagi HP. Belum lagi masalah charging baterai, pulsa dls. Jangankan berharap bapak Presiden menyelesaikan masalah, mencari akar persoalannya pun gagal. Dalam teori analisa kebijakan publik, kegagalan mencari meta-masalah dari sebuah fenomena adalah pangkal dari kebijakan yang salah. Ibarat dokter, kesalahan mendiagnosis sebab sebuah penyakit tidak pernah akan menghasilkan kesembuhan karena treatment yang pasti akan salah sasaran.

Di sudut Merapi yang dekat, para pengungsi masih menjerit. Pemerintah datang dengan janji membeli sapi, para pedagang mendekat dengan uang kontan. Stadiun Maguwoharjo yang menjadi sentra pengungsi, dipenuhi penjual mainan dan aneka macam jajanan. Jika pengungsi hanya membawa selembar baju, apa yang akan mereka lakukan ketika anaknya meminta mainan yang tidak gratis itu?

Kegagalan kita menjadi bangsa, yang menjadi salah satu sumbu sentimentalisme nasionalisme itu seolah merangsek pada seluruh aspek kehidupan. Benarkah? Ternyata tidak.

Continue reading “Merinding”

Mbah Maridjan dan Sujudnya

Saya mengenal sosok mbak Maridjan dari Almarhum Prof. Riswandha Imawan yang merupakan sahabat mbah Maridjan.  Awalnya saya tak percaya. Isu yang dibawa Alm. Pak Ris selalu controversial dan dibawakan dengan gaya yang khas. Salah satunya ketika almarhum mengatakan mendaki Merapi dengan sepeda bersama mbah Maridjan. Semua itu kemudian dibuktikannya dengan menunjukkan sejumlah foto-foto mendaki gunung (termasuk memakai sepeda) bersama Mbah Maridjan muda ketika Pak Ris masih mahasiswa. Mbah Maridjan juga terlihat melayat Pak Ris, yang biasa disapanya dengan sebutan “Mas Guru”.

Kini keduanya telah meninggal dunia. Keduanya juga mendapatkan publikasi yang cukup luas ketika meninggal. Saya tak mengenal Mbah Maridjan cukup dekat, hanya sekali menemuinya sebelum Merapi meletus tahun 2006. Keluguan dan ketulusannya sangat mudah dibaca dalam 15 menit pertemuan itu. Saya mencoba mengingat apa yang disampaikan Alm. Pak Ris tentang mbah Maridjan. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang masih belum menemukan jawaban di benak banyak orang.

Mengapa Mbah Maridjan menolak mengungsi?

Mbah Maridjan mendapatkan amanat untuk menjaga gunung Merapi dari Sri Sultan HB IX. Perintah menjaga ini difahami sebagai perintah untuk tidak meninggalkan Kinahrejo, dusun tertinggi di lereng Merapi yang berjarak 4 km dari puncak. Meninggalkan pos tersebut difahami sebagai desersi. Itu sebabnya, menjadi masuk akal ketika mbah Maridjan meninggal di Kinahrejo, karena dia menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

Sultan HB IX telah meninggal, bagaimana kelanjutan amanah tersebut?

Mbah Maridjan meyakini, bahwa amanah tersebut belum pernah dicabut dan masih berlaku. Dia percaya, walaupun Sultan HB IX telah meninggal, dia dapat berkunjung kapan saja melalui mimpi kepada mbah Maridjan jika ingin mencabut amanahnya tersebut.

Bukankah Sultan HB IX sudah digantikan oleh Sultan HB X, mengapa Mbah Maridjan menolak turun ketika diminta HB X tahun 2006?

Walaupun sama-sama sebagai raja Kasultanan Yogyakarta, kepatuhan Mbah Maridjan tidak kepada Sultan HB X melainkan kepada Sultan HB IX. Kesetiaan abdi dalem tidak begitu saja berubah ketika kepemimpinan berubah. Struktur kekuasaan Jawa tidak dapat dimaknai seperti struktur kekuasaan modern dimana ketaatan bergantung kepada penguasa saat itu. Ada dimensi immaterial (termasuk Jagad Cilik dan Jagad Gedhe) yang menjadi pertimbangan kesetiaan. Dilihat dari posisinya meninggalnya yang bersujud, beliau mengedepankan nilai kepasrahan terhadap sang Pencipta. Ada stuktur yang lebih berkuasa dari dirinya, untuk itulah beliau bersujud. Sebuah level kepasrahan sempurna.

Continue reading “Mbah Maridjan dan Sujudnya”

Membongkar Kabinet LEGO

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 19 Oktober 2010

Wacana untuk membongkar-pasang kabinet begitu terasa setelah satu tahun perjalanan KIB II. Momen tuntutan pergantian kabinet ini bersinggungan dengan ulang tahun ke 9 Partai Demokrat dan Rapim Golkar. Seandainya akan ada pergantian menteri, SBY dan PD tetap akan memperhitungkan kemungkinan jangka panjang, terutama menyambut 2014 yang semakin dekat. Tak ada salahnya kita menyimak survey LSI.

Menurut survey Lingkaran Survey Indonesia yang dirilis akhir minggu lalu, hanya PD dan Golkar yang menunjukkan tren peningkatan suara pada pemilu 2014. Berdasarkan survey di seluruh Indonesia tersebut, perolehan untuk PD meningkat dari 20,9% menjadi 26,1%. Golkar meningkat dari 14,5% menjadi 17,3%. Ketiga partai lainnya, menunjukkan tren tetap atau menurun yaitu PDIP, PKS dan PAN. Empat partai lain yang duduk di DPR saat ini diperkirakan tidak akan mampu melewati Parliamentary Threshold (PT) jika dinaikkan menjadi 5%. Suara mereka diperkirakan akan menyebar ke lima partai yang lain. Walaupun terlalu dini untuk berspekulasi, survey tersebut layak menjadi bahan evaluasi.

Dilihat dari kecenderungan beberapa minggu terakhir, Golkar dan Demokrat masing-masing memasang perang urat syaraf. PD mengindikasikan kinerja menteri dari Golkar tidak maksimal, sementara Golkar mengancam keluar dari Setgab. Besar kemungkinan, Golkar tak akan keluar dari Setgab dan tak ada satupun menteri Golkar yang diganti karena keduanya saling membutuhkan. Tantangan Demokrat, selalu akan ditanggapi enteng Golkar karena merasa masih kuat di daerah dengan memenangkan lebih dari 50% pilkada.

Dalam teori tentang Presidentialisme, Lijphart (1992) menyatakan bahwa presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan memiliki otoritas dalam menentukan menteri-menteri. Hal ini tergambar jelas dalam konstitusi kita. Tetapi dalam prakteknya, semua orang tahu, bukan hal itu yang terjadi. Kemenangan satu putaran menyakinkan di Pilpres tak cukup kuat untuk membawa 20% suara PD di Pileg menjadi percaya diri. Hal ini yang menyebabkan kombinasi multipartai dan presidensialisme kita tidak menghasilkan presidensialisme yang efektif (Mainwaring 1993). Hal ini juga yang membuat Cheibub (2007) menyatakan parliamentarisme lebih stabil dibanding presidensialisme, dengan mengambil studi di negara-nagara Amerika Latin.

Continue reading “Membongkar Kabinet LEGO”

Buat Pak Presiden Tercinta

Saya membuka Kompas.com. Kakak saya sedang mudik menuju Magelang, saya harus membantunya memantau berita mudik. Tak sengaja saya membaca berita tentang ulang tahun Bapak Presiden yang ke 61. Saya turut mendoakan bapak disini, semoga bapak diberi pencerahan oleh Allah tentang sisa waktu bapak menjadi Presiden.

Kemarin saya menangis di jalan raya. Di depan saya, ada keluarga pemudik menggunakan motor berplat B. Satu anak balita diantara kedua orang tuanya. Si Ibu di belakang, kesulitan menutupi balita dari semburan asap knalpot yang berwarna hitam. Saya teringat kisah beberapa tahun lalu, saking eratnya sang ibu mendekap anaknya, tak sadar bahwa jalan nafasnya tertutup. Lama kelamaan, tubuh sang anak menjadi dingin, setelah malaikat maut menjemputnya. Saya gemetar membayangkan sang ibu yang menjadi pembunuh anaknya tercinta, tanpa sengaja. Keluarga itu, tentu tak segembira bapak besok pagi.

Saya tidak tahu apakah bapak Presiden membaca berita itu. Seandainya tidak, semoga sekian banyak orang yang selalu siap menerima perintah bapak, menyampaikan berita pilu itu. Saya berdoa agar bapak diberi ketabahan untuk mendengar semua cerita itu.

Pada saat bapak menjadi presiden untuk yang pertama, nama bapak tidak pernah masuk dalam bursa Presiden setahun sebelumnya. Bapak cukup luar biasa melaju mengalahkan kandidat terkuat Megawati dalam dua putaran. Bapak sangat terlihat santun di media. Gaya bapak memukai banyak orang untuk memilih bapak. Mungkin itu sebabnya, bapak menang satu putaran saja tahun lalu.

Tetapi selama enam tahun bapak menjabat presiden, setiap menjelang lebaran, cerita sedih yang sama selalu saja muncul. Macet disini, pasar tumpah disana, banjir disitu, terlambat di terminal dan seterusnya dan seterusnya. Berita menyedihkan mudik yang selalu panjang. Saya tidak tahu kenapa, bapak masuk lubang yang sama selama enam kali. Guru SD saya pernah bilang, kita dilarang masuk ke lubang yang sama dua kali, hanya orang bodoh yang melakukan itu. Saya tahu bapak bukan orang bodoh. Bapak adalah lulusan terbaik di Magelang dan berkarier dengan otak untuk menjadi jenderal.

Saya sedih karena kakak saya terpaksa harus menyewa mobil yang melelahkan, 23 jam dari Depok ke Magelang. Jalanan di Indonesia, selalu dipenuhi malaikat maut yang siap mencabut nyawa pengendara, terutama pemudik bermotor. Tak ada transportasi mudik yang nyaman dan kalau bisa murah. Panjang Rel Kereta api sekarang, habis dipotong-potong selama kita merdeka. Jika ada kereta, mungkin kakak saya bisa naik kereta dari Depok ke Magelang setelah transit di Yogyakarta. Sayang, rel Yogyakarta-Semarang, sudah habis terjual di tukang loak.

Saya berdoa, anak bapak yang bersekolah di Australia dan Amerika tentu bisa bercerita tentang bagaimana nyamannya mereka berkendara di sana dan menikmati angkutan publik. Jika malam hari, “lampu kucing” yang ada di kiri dan tengah jalanan menjadi lampu yang menyala terang. Jika menyalip, tidak perlu mengambil jalan seberang, dimana malaikat maut rajin menunggu. Kereta juga nyaman dan jarang sekali terlambat.

Saya tahu bahwa semua itu butuh biaya yang mahal. Tetapi saya yakin pula kalau semua itu bisa diusahakan, terutama jika uang pembangunan tidak dikorupsi. Saya sedih sekali bapak presiden memberikan remisi kepada para koruptor kemarin itu. Tapi saya maklum, mungkin itu upaya untuk menyenangkan bapak menjelang ulang tahun.

Saya hanya berdoa, semoga mudik tahun depan, pemudik motor semakin sedikit, dan fasilitas mudik semakin banyak. Syukur-syukur jalur ganda rel kereta api bisa dipercepat dan jalur lain selain jalur Daendels sudah bisa diandalkan. Semoga, saya tak perlu lagi mengingat petuah Guru SD saya.

Memindah Ibukota

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 2-8-2010

Wacana usang untuk memindah ibukota negara kembali bergulir. Beban ekonomi, psikologis dan sosial Jakarta sudah sangat mengganggu. Area yang dipersiapkan Belanda untuk menampung tidak lebih dari 10 juta jiwa ini, dipaksa menjadi tempat hidup oleh lebih dari 20 juta jiwa di siang hari, atau setara dengan jumlah penduduk Australia. Selalu seiring dengan pemindahan itu, Kota Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah dicalonkan menjadi ibukota baru. Marilah kita mencoba melihat seluruh kemungkinan ini.

Pemisahan ibukota pemerintahan dan pusat bisnis menjadi hal normal yang terjadi di banyak negara misalnya di Amerika yang memisahkan New York dan Washington. Contoh lainnya adalah pilihan Australia untuk membuat ibukota pemerintahan di pegunungan tandus Canberra, yang terletak 3 jam (darat) dari Sydney dan 7 jam dari Melbourne, dua kota bisnis  yang saling bersaing untuk memperebutkan ibukota. Kemajuan  Canberra tidak pernah seperti kota dengan akses laut.

Hanya saja, negara-negara yang menjadi tolok ukur tersebut tidak pernah dihadapkan dengan masalah dimana 7% dari luas sebuah negara dihuni oleh 50% dari seluruh jumlah penduduk atau sekitar 120 juta jiwa. Karena itu, Jawa dinobatkan The Guiness Book of Record sebagai “the most populous island in the world” atau pulau paling banyak dihuni di dunia. Indonesia mewarisi kesalahan ratusan tahun lalu yang menjadikan Jawa sebagai konsentrasi aktifitas. Pembangunan tidak pernah diupayakan untuk menyebarkan konsentrasi ekonomi ke luar Jawa.

Hal ini membuat pemindahan ibukota ke luar jawa tidak sesederhana seperti memindah rumah. Infrastuktur dasar seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi dll, tentu dapat dipersiapkan dalam 10-15 tahun. Yang menjadi masalah serius sebenarnya adalah tercerabutnya separuh penduduk Indonesia dari dekatnya akses ke pemerintahan. Artinya, Jakarta memang bisa jadi tidak macet lagi, tetapi apa artinya menghilangkan kemacetan dengan terhambatnya pelayanan publik. Continue reading “Memindah Ibukota”

Legalisasi Politik Uang

Usulan Partai Golkar (PG) untuk mendapatkan dana aspirasi 15 milliar per anggota dewan dapat dibaca dari beragam sudut pandang. Setidaknya terdapat dua hubungan sebab akibat. Pertama, usulan PG merupakan wujud riil dari kontestasi politik di DPR. Kedua, kontestasi itu menghasilkan upaya legalisasi politik uang yang tercermin dalam usulan dana aspirasi.

Alasan kontestasi politik dapat dilacak sejak kekalahan Partai Demokrat (PD) dan koalisinya di DPR dalam membendung isu Century, yang ternyata berimplikasi serius dan berjangka panjang. Dalam hitungan matematis pada masa awal setelah Pilpres, koalisi memiliki 317 kursi (atau 423 kursi jika Golkar bergabung), sementara gabungan PDIP, Hanura dan Gerinda hanya memiliki 137 kursi. Waktu itu, koalisi PD sangat yakin mampu mensukseskan suara dan program pemerintah di DPR. Nyatanya gabungan antara pengalaman politik, kemampuan personal dan kecanggihan menggiring isu menggunakan media lebih penting dari sekedar hitungan matematis. Pasca Century, posisi tawar PG menjadi signifikan dalam konstelasi politik DPR. Sebaliknya, PD kehilangan PD (Percaya Diri) dan terus berupaya untuk tetap mendapat dukungan PG, setidaknya sampai 2014. Harapannya, usulan dana aspirasi (karena diusulkan PG), akan disetujui Pemerintah dan koalisi PD yang butuh dukungan PG di DPR.

Hal ini mirip dengan melegalkan politik uang (walaupun berwujud program), langsung kepada konstituen. Dana aspirasi digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan dan menjaga dukungan politik. Rakyat akan terus memilih anggota dewan A karena jembatan telah dibangunnya, dan jalan diaspal oleh anggota partai B. Klaim semacam ini yang pasti akan muncul, tidak sehat untuk pendidikan politik rakyat.

Usulan dana aspirasi jelas menguntungkan PG yang memiliki pendukung kuat dan cukup merata di Indonesia Barat, Tengah dan Timur. PG yang terbiasa mendapatkan dukungan dana besar selama Orba, harus mencari sumber alternatif untuk dapat merawat dukungan politik. Walaupun sebagai dampaknya, dana aspirasi akan merubah anggota DPR menjadi inisiator atau pimpinan proyek. Continue reading “Legalisasi Politik Uang”

Anas, SBY dan 2014

Kedaulatan Rakyat-analisis-250510

Seandainya SBY masih bisa berlaga di Pemilu 2014, konggres Partai Demokrat tentu tidak semenarik saat ini. Posisi ketua PD menjadi strategis menjadi salah satu prasyarat menjadi RI 1. Besarkah peluang Anas Urbaningrum memimpin Indonesia 2014-2019 dan apakah sajakah tantangannya?

Banyak analis politik menyebutkan bahwa PD adalah partai yang menggelembung seperti balon dan rawan kempes (Sigit Pamungkas 2010). Semua pihak, bahkan internal PD sendiri, sadar dan meyakini bahwa satu-satunya “pompa” balon PD itu adalah figur SBY. Pemilih, terutama yang masuk dalam kategori swing voters, pemilih yang mudah berganti dukungan, terpikat oleh gaya santun SBY dan juga kucuran dana luar biasa lewat BLT (Mietzner 2009). Dengan fenomena ini, tugas terberat Anas adalah menjaga agar balon tak kempes, syukur-syukur makin menggelembung.

Menariknya, pemilih yang gampang bergeser ini ditengarai menentukan arah kemenangan pemilu dalam tiga pemilu terakhir. Berturut-turut, swing voters memenangkan PDIP dengan 33, 73% di pemilu 1999, Golkar dengan 21,6 % di pemilu 2004 dan PD dengan 20, 83% di pemilu 2009. Kunci memenangkan pemilu 2014 terletak pada kemampuan menarik simpati swing voters yang terbukti mampu memenangkan tiga partai yang berbeda sama sekali ideologi dan basis pendukung dalam tiga pemilu demokratis.  Masalahnya, tidak ada yang tahu siapa dan apa saja keinginan 20 – 30 juta pemilih ini.

Selain swing voters, pemilu Indonesia juga dihadapkan kepada fenomena ticket-splitting atau split-ticket voting yaitu kondisi yang terjadi di Amerika dimana pemilih memilih kandidat dari partai yang berbeda untuk jabatan politik yang berbeda. Misalnya memilih kandidat dari Partai Republik untuk jabatan Presiden dan memilih kandidat dari partai Demokrat untuk jabatan Gubernur. Artinya terdapat kecenderungan besar bahwa pemilih memberikan dukungan yang berbeda untuk tingkatan jabatan politik yang berbeda, baik di eksekutif maupun legislatif. Di Indonesia yang memiliki tingkatan-tingkatan pemilu yang jauh lebih kompleks, ticket-splitting lebih mudah terjadi. Pada pemilu 2009 misalnya, di Aceh pemilih sadar betul untuk memilih Partai Aceh di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, dan menyalurkan dukungan untuk PD di tingkat Nasional.

Pendeknya, perolehan signifikan PD diuntungkan yang didapatkan dari swing voters dan ticket-splitting. Satu-satunya cara untuk mempertahankan dukungan PD adalah dengan menjaga citra seperti yang sukses dilakukan dalam pemilu 2009. Tetapi nampaknya hal ini jauh lebih sulit dilakukan karena beberapa pertimbangan dan cacat politik yang terus terjadi.

Continue reading “Anas, SBY dan 2014”

Demokrasi ‘Jupe’

Kedaulatan Rakyat – Analisis – 270410

Upaya artis Julia Perez (Jupe) dan Maria Eva dalam meraih jabatan politik lewat Pemilukada di Pacitan dan Sidoarjo memunculkan kecemasan publik. Ketakutan tidak hanya mencuat karena daerah dipimpin oleh figur yang mungkin kurang kompeten, tetapi juga keraguan atas kemampuan partai politik melakukan proses rekruitmen politik. Wajarkah kekhawatiran itu?

Tahun 2010 menandai lima tahun pemilihan kepala daerah langsung yang dilakukan sejak 2005. Apabila di tahun 2005 dilangsungkan 226 Pemilukada (11 provinsi, 179 kabupaten dan 36 kota), di tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi 244 Pemilukada (7 provinsi, 202 kabupaten dan 35 kota). Dengan jumlah sebanyak ini, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran terhadap naiknya artis dalam politik lokal karena beberapa alasan, yaitu:

Pertama, posisi politik tertinggi yang selama ini dapat digapai oleh seorang artis “hanyalah” posisi Wagub di Provinsi Jabar yang diraih Dede Yusuf. Posisi lainnya antara lain dipegang Dicky Chandra (Wabup Garut) dan Rano Karno (Wabup Tangerang). Dilihat dari posisinya sebagai wakil, yang bersangkutan tidak serta merta menentukan arah perubahan politik karena masih terdapat kepala daerah.

Fenomena Indonesia juga tidak terlalu menghawatirkan ketika disandingkan dengan pengalaman negara-negara lain. Filipina yang memilih Joseph Estrada menjadi Presiden (1998-2001) pada akhirnya harus mengaku salah. Estrada dijatuhkan oleh gerakan rakyat karena korupsi dan divonis penjara seumur hidup.

Bahkan di negara tempat literatur demokrasi dikembangkan seperti Amerika, tidak steril dari dorongan berkuasa bagi public figure. Arnold Schwarzenegger, artis yang memiliki otot seperti Gathotkaca menjadi Gubernur di California. Aktor Ronald Reagon, setelah menjadi Gubernur, menjadi Presiden ke 40 Amerika sampai dua periode.

Continue reading “Demokrasi ‘Jupe’”

Reformasi Korupsi

Nama Gayus Tambunan menampar wajah Kementrian Keuangan (Kemkeu) sebagai Kementrian yang pertama kali menerapkan reformasi birokrasi. Salah satu poin dari reformasi birokrasi adalah penambahan renumerasi yang berarti penambahan penghasilan resmi per bulan. Penambahan ini diiringi dengan peningkatan kinerja birokrat yang berujung pada peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, reformasi birokrasi juga dimaksudkan untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Selain Polri sebagai institusi terkorup (Transparency International (TI) 2007) Kemkeu merupakan salah satu sarang para koruptor, terutama untuk penyuapan. Alasan bahwa korupsi di Kemkeu terjadi karena rendahnya gaji pegawai dapat ditepis dengan memberikan tambahan pengasilan yang signifikan. Untuk Gayus dengan golongan IIIA, gaji PNS nya sekitar 2,4 juta dengan renumerasi 8,2 juta. Ditambah beberapa sumber “halal” lainnya, dia menerima gaji bulanan sekitar 12 juta. Gaji PNS di Kemkeu kira-kira lima kali lipat PNS dari kementrian lainnya yang belum “mereformasi”, yang sangat layak untuk hidup.

Korupsi secara literatur didefinisikan sebagai selama ini didefinisikan sebagai ”the use of public office for private gain” (TI, Hart 2001, Sherlock 2002, Larmour 2007) atau penggunaan posisi publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini luas dan idealmenjerat koruptor dengan efektif. Sayangnya di Indonesia, hal ini direduksi dengan mamasukkan unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan reduksi ini, pelaku penyuapan lebih sulit dijerat di pengadilan apabila tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara. Selain itu, pembuktian terbalik juga tidak berlaku. Aparat tidak bisa meminta Gayus Tambunan membuktikan rumah mewah di Gading Park View dan rekening 25 miliar  dari gaji 12 jutanya.

Selain itu, jangan lupa bahwa pelaku korupsi juga mereformasi diri. Sebagian besar perilaku korupsi yang berbentuk penyuapan semakin canggih dalam menyuap. Proses penyuapan berlangsung semakin rumit, dengan melibatkan banyak aktor dan semakin sulit terlancak. Seandainyapun korupsi itu terlacak, sudah ada sebarisan pengacara yang faham betul bagaimana menyiasati peraturan yang menghasilkan resiko hukuman yang minimal. Ditambah mafia kasus, semuanya semakin bisa diatur.

Continue reading “Reformasi Korupsi”

Tentang Nikah Siri

Isu berkaitan dengan urusan bawah perut tak pernah surut, begitu juga dengan upaya proses pidana bagi pelaku nikah siri. Polemik segera muncul, berkaitan dengan diabaikannya hak anak dan istri korban nikah siri, sampai perdebatan moral dan religius tentang menikah. Sebenarnya, layakkah negara mengatur urusan pribadi seperti menikah?

Salah satu fungsi dari negara adalah mengatur seluruh kehidupan warga negara mulai sejak lahir sampai meninggal. Ketika lahir, anak harus dibuatkan akte kelahiran. Setelah ajal menjemput, ahli waris harus meminta surat kematian. Didalamnya termasuk urusan menikah.

Hanya saja, derajat pengaturan pemerintah untuk mengatur pernikahan sangat bervariasi sesuai dengan ideologi yang dianut sebuah negara. Di negara-negara liberal seperti Australia, apabila seseorang telah tinggal bersama (sejenis atau berlainan jenis) selama setahun atau lebih dan keduanya sepakat untuk saling mendaftarkan “pasangannya” dalam sistem administrasi negara, keduanya menerima hak dan kewajiban seperti pasangan yang menikah resmi, seperti pembagian gono-gini, pendapatan, pajak dls. Negara-negara liberal, lebih berfokus kepada dampak dari sebuah hubungan, daripada hubungan itu sendiri. Akibatnya, tidak ada perbedaan signifikan apakah yang bersangkutan tersebut menikah, kumpul kebo, berzina dan (mungkin) nikah siri. Selama masing-masing pihak tidak ada yang merasa terampas haknya, negara tidak memiliki peluang untuk masuk dalam urusan pribadi.

Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dimana hukum dan peraturan lebih menakutkan daripada moral dan dogma seperti agama dan pranata masyarakat. Dengan tingkat religiusitas yang rendah, yang dapat dilihat dari sepinya tempat ibadah, alasan seseorang melakukan perbuatan baik dan buruk bukanlah harapan untuk mendapatkan pahala dan ancaman mendapatkan dosa. Alasannya lebih kepada kepedulian dan ketakutan mendapatkan sanksi hukum.

Continue reading “Tentang Nikah Siri”

Kerbau Pak Presiden

Kedaulatan Rakyat-Analisis- 080210

Seandainya pak Presiden tidak curhat ke mana-mana, sebenarnya isu-sua dalam demo 28 Januari memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono akan berakhir. Justru karena curhat itulah, isu-isu yang disampaikan demonstran terus terpelihara media. Presiden seringkali melakukan blunder politik yang tidak menguntungkan dirinya dan pemerintahannya.

Dalam sistem presidensial murni yang dianut Indonesia, Presiden memegang peran paling signifikan dalam pemerintahan. Artinya, Presiden menjadi nahkoda terhadap ke mana bangsa akan diarahkan. Walaupun dalam melakukan kerjanya, Presiden mendapatkan oversight dari lembaga-lembaga negara yang lain, dirinya tetap bertanggungjawab terhadap kesuksesan dan kegagalan pemerintahan.

Hanya saja, lebih sering terjadi, pembantu-pembantu presiden menjadi bumper terhadap buruknya kinerja pemerintahan. Hal ini seringkali membuat dinamika pemerintahan berlarut-larut. Sebuah pertanyaan sederhana, mengapa Pansus Century tidak menghadirkan Presiden yang menjadi penentu seluruh kebijakan ekonomi? Bukankah ketika Presiden datang, semuanya lebih jelas terlihat dan lebih cepat selesai? Di lain pihak, menyangkut kebijakan populis, Presiden sendiri yang maju ke depan. Contohnya sederhana, ketika BBM naik, pembantu Presiden yang mengumumkan, ketika BBM turun, Presiden dengan wajah berbinar sendiri yang mengumumkannya.

Demonstrasi 100 hari SBY-Boediono, terlepas dari sebagian yang dibayar oleh musuh politik SBY, mengarah langsung ke jantung pemerintahan. Target demonstrasi yang dibidik jelas, SBY-Boediono dianggap kurang berhasil dalam 100 hari pertama. Demonstran seolah ingin menunjukkan bagaimana sistem presidensial dijalankan. Untuk itulah, dibawa seekor kerbau yang ditulis SiBuYa. Apakah itu melanggar norma-norma ketimuran? Continue reading “Kerbau Pak Presiden”

Penjara Swasta

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 250110

Penjara mewah Ayin, Aling dan Darmawati Dareho di Rutan Pondok Bambu membuat banyak orang tersentak. Ternyata busuknya sistem hukum di negeri ini tidak hanya pada proses menentukan seseorang dihukum di tingkatan pengadilan, tapi juga bagaimana seseorang akhirnya dihukum. Kira-kira, apa penyebab maraknya jual beli sel penjara?

Harus diakui bahwa daya tampung penjara yang ada saat ini sangat jauh dari layak. Karena itulah saya lebih senang menyebutnya sebagai penjara, bukan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Penghuni penjara sulit menjadi lebih bermasyarakat ketika dijejal-jejalkan di sel. Kata rumah juga tidak tepat, karena penjara bukan tempat untuk narapidana untuk selalu kembali, sebagaimana kita selalu merindukan untuk kembali pulang ke rumah. Kata Rumah hanya cocok untuk Ayin yang menyediakan permainan mandi bola bagi anak adopsinya.

Data resmi menunjukkan, setidaknya terdapat 35% kelebihan daya tampung penjara, terparah di Jakarta dan Sumatera Utara. Bahkan ada penjara yang dihuni delapan kali jumlah kapasitas maksimalnya. Pertanyaannya, apakah semakin banyak orang jahat di Indonesia? Bisa jadi jawabannya tidak. Pemerintah tidak mampu menambah jumlah penjara seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Padahal, jumlah penghuni penjara bertambah mengikuti penduduk yang beranak pinak.

Karena daya tampungnya yang terbatas, sel penjara menjadi barang langka (scare resource) dan menjadi komoditas yang menarik untuk ditransaksikan. Sejak jaman purba, ekonomi berkutat dengan distribusi barang langka tersebut. Semakin sedikit sumber daya (sel) dan semakin banyak orang butuh, semakin tinggi harganya. Teori dasar (persediaan dan permintaan) Demand and Supply berlangsung. Tidak mengherankan, harga sel ‘layak’ di penjara bisa ratusan juta. Jika tidak mampu, tentu ada paket hematnya, berdesakan dengan napi lain, termasuk bromocorah kelas kakap yang untuk kentut pun harus antri.

Dalam managemen sektor publik, telah terdapat inovasi-inovasi untuk memberikan kesempatan kepada pihak non-pemerintah ‘membantu’ terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dikenal sebagai konsep privatisasi. Artinya, pelayanan publik bukan monopoli pemerintah untuk mengatur, menyiapkan, mengelola dan mengevaluasi. Pemerintah seringkali hanya bertugas untuk mengatur dengan membuat regulasi, selebihnya, distransferlah beberapa urusan tersebut ke pihak swasta untuk dikelola.

Pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan telah sejak dulu melibatkan pihak ketiga untuk mengelolanya. Dalam banyak hal, sektor swasta banyak yang lebih kompetitif dan efisien dibandingkan dengan pemerintah. Bisakah penjara diswastakan? Continue reading “Penjara Swasta”

Menyerang SBY

Kedaulatan Rakyat-Analisis-120110

Jika diperhatikan dengan seksama, dalam bulan-bulan belakangan ini, muncul serangan-serangan telak yang ditujukan kepada Presiden SBY. Ibarat serial silat SH Mintardja, penyerang mengeluarkan jurus-jurus dalam serangan sporadis. SBY pun dipaksa berkelit dengan jurus jitu lainnya, dibantu seluruh pendukung padepokan. Perang jurus ini tak akan berhenti  sebelum sang pendekar yang sedang memimpin dunia persilatan jatuh.

Serangan lebih gencar dilakukan terutama setelah SBY terpilih sebagai Presiden untuk yang kedua kalinya. Serangan pertama diungkapkan presiden sendiri dengan menunjukkan foto dirinya yang menjadi sasaran tembak kelompok teroris radikal Islam pada pertengahan Juli. Sampai sekarang, publik masih bertanya-tanya tentang motif dan strategic issues yang menjadi latar belakangnya. Semuanya tetap menjadi rahasia Densus 88.

Serangan berikutnya lebih mengarah kepada upaya untuk menyerang SBY secara non-fisik, yang jika berhasil, dampaknya sangat destruktif untuk struktur politik yang ada. Sasarannya adalah kepribadian dan karakter SBY baik sebagai pribadi maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakannya. Tujuannya jelas, menciptakan distrust di lingkungan dalam SBY dan juga masyarakat terhadap pemerintahan.

Menariknya, serangan yang diarahkan kepada SBY ini tidak ditunjukkan dalam bentuk vulgar dan langsung, tetapi bermain cantik dengan menggoyang orang-orang dekat Presiden. Jika pilar-pilarnya telah rapuh, bangunan akan mudah runtuh. Mari kita urai serangan ini lebih mendalam.

Pada saat puncak konflik KPK-Polri, SBY diuji untuk mampu bertindak cepat dan gesit mengatasi isu ini. Serangan muncul dengan membangun citra SBY yang dianggap lamban dalam bersikap ditengah dukungan Chandra-Bibit berlangsung 24 jam lewat facebook. SBY jitu dalam mengelak serangan mematikan ini dengan membentuk Tim Delapan. Walaupun namanya sempat dicatut dalam rekaman Anggodo, secara umum publik puas atas respon SBY terhadap isu ini.

Serangan ketiga ditujukan khusus untuk dua figur penopang pemerintahan SBY, Boediono dan Sri Mulyani lewat kasus Century. Gabungan dua cendikiawan ekonomi dari dua universitas terbaik di Indonesia, UGM dan UI, menjadi back up penting Menko Ekuin Hatta Rajasa. Cara termudah menghancurkan pemerintahan SBY adalah menjatuhkan dua pilar kebijakan ekonominya. Dengan kondisi ekonomi terpuruk, presiden sangat mudah jatuh. Pengalaman 1998 jelas menunjukkan hal itu. Continue reading “Menyerang SBY”

Ketika Sakit

Ketika sakit, banyak nikmat yang dicabut Allah dari kemewahan yang selama ini kita nikmati. Dalam dua minggu sejak pulang dari Australia, saya didera dua kesakitan, diare dan terkilir di pinggang.

Sakit pertama sebenarnya sudah seharusnya diantisipasi. Sebabnya gampang, perut tidak lagi bertoleransi dengan bakteri Indonesia yang terkenal piawai memainkan enzim-enzim di usus besar. Bakteri yang sangat nyaman bermukim di makanan jalanan, sampai yang terbang terbawa debu dan mendarat di mangkuk yang masih tersisa soto dari pelanggan sebelumnya. Tetapi penyebab paling masuk akal adalah tidak ada atau setidaknya minimnya antibody. Pasukan bertahan terlalu dimanjakan iklim, suhu dan kebersihan Canberra yang nyaris tanpa debu. Saking bersihnya, si Carol, tidak dicuci setahunpun tak kelihatan kotor amat.

Sebagai ganjarannya, dua hari saya terbaring di Jogja International Hospital, rumah sakit paling dekat dengan rumah mas Danang dan Mas Ando yang seharusnya menjadi tempat bermalam. Saya terpaksa mengganggu mas Danang yang sedang bertelponan mesra J, karena badan sudah lemas, mulut sudah kering dan dizzy . Dalam kamar yang seharusnya diisi enam orang, saya satu-satunya penghuni. Mungkin karena kasus Omni, rumah sakit yang pelayanannya tidak mengecewakan ini ikut-ikutan sepi, karena memakai nama international. Sayangnya, pelayanan itu harus ditebus dengan bayaran seharga TV 29”. Alhamdulillah, sejak keluar rumah sakit jam 12 noon, saya sudah di Sumedang keesokan harinya. Continue reading “Ketika Sakit”