Demokrasi ‘Jupe’

Kedaulatan Rakyat – Analisis – 270410

Upaya artis Julia Perez (Jupe) dan Maria Eva dalam meraih jabatan politik lewat Pemilukada di Pacitan dan Sidoarjo memunculkan kecemasan publik. Ketakutan tidak hanya mencuat karena daerah dipimpin oleh figur yang mungkin kurang kompeten, tetapi juga keraguan atas kemampuan partai politik melakukan proses rekruitmen politik. Wajarkah kekhawatiran itu?

Tahun 2010 menandai lima tahun pemilihan kepala daerah langsung yang dilakukan sejak 2005. Apabila di tahun 2005 dilangsungkan 226 Pemilukada (11 provinsi, 179 kabupaten dan 36 kota), di tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi 244 Pemilukada (7 provinsi, 202 kabupaten dan 35 kota). Dengan jumlah sebanyak ini, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran terhadap naiknya artis dalam politik lokal karena beberapa alasan, yaitu:

Pertama, posisi politik tertinggi yang selama ini dapat digapai oleh seorang artis “hanyalah” posisi Wagub di Provinsi Jabar yang diraih Dede Yusuf. Posisi lainnya antara lain dipegang Dicky Chandra (Wabup Garut) dan Rano Karno (Wabup Tangerang). Dilihat dari posisinya sebagai wakil, yang bersangkutan tidak serta merta menentukan arah perubahan politik karena masih terdapat kepala daerah.

Fenomena Indonesia juga tidak terlalu menghawatirkan ketika disandingkan dengan pengalaman negara-negara lain. Filipina yang memilih Joseph Estrada menjadi Presiden (1998-2001) pada akhirnya harus mengaku salah. Estrada dijatuhkan oleh gerakan rakyat karena korupsi dan divonis penjara seumur hidup.

Bahkan di negara tempat literatur demokrasi dikembangkan seperti Amerika, tidak steril dari dorongan berkuasa bagi public figure. Arnold Schwarzenegger, artis yang memiliki otot seperti Gathotkaca menjadi Gubernur di California. Aktor Ronald Reagon, setelah menjadi Gubernur, menjadi Presiden ke 40 Amerika sampai dua periode.

Continue reading “Demokrasi ‘Jupe’”

Reformasi Korupsi

Nama Gayus Tambunan menampar wajah Kementrian Keuangan (Kemkeu) sebagai Kementrian yang pertama kali menerapkan reformasi birokrasi. Salah satu poin dari reformasi birokrasi adalah penambahan renumerasi yang berarti penambahan penghasilan resmi per bulan. Penambahan ini diiringi dengan peningkatan kinerja birokrat yang berujung pada peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, reformasi birokrasi juga dimaksudkan untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Selain Polri sebagai institusi terkorup (Transparency International (TI) 2007) Kemkeu merupakan salah satu sarang para koruptor, terutama untuk penyuapan. Alasan bahwa korupsi di Kemkeu terjadi karena rendahnya gaji pegawai dapat ditepis dengan memberikan tambahan pengasilan yang signifikan. Untuk Gayus dengan golongan IIIA, gaji PNS nya sekitar 2,4 juta dengan renumerasi 8,2 juta. Ditambah beberapa sumber “halal” lainnya, dia menerima gaji bulanan sekitar 12 juta. Gaji PNS di Kemkeu kira-kira lima kali lipat PNS dari kementrian lainnya yang belum “mereformasi”, yang sangat layak untuk hidup.

Korupsi secara literatur didefinisikan sebagai selama ini didefinisikan sebagai ”the use of public office for private gain” (TI, Hart 2001, Sherlock 2002, Larmour 2007) atau penggunaan posisi publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini luas dan idealmenjerat koruptor dengan efektif. Sayangnya di Indonesia, hal ini direduksi dengan mamasukkan unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan reduksi ini, pelaku penyuapan lebih sulit dijerat di pengadilan apabila tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara. Selain itu, pembuktian terbalik juga tidak berlaku. Aparat tidak bisa meminta Gayus Tambunan membuktikan rumah mewah di Gading Park View dan rekening 25 miliar  dari gaji 12 jutanya.

Selain itu, jangan lupa bahwa pelaku korupsi juga mereformasi diri. Sebagian besar perilaku korupsi yang berbentuk penyuapan semakin canggih dalam menyuap. Proses penyuapan berlangsung semakin rumit, dengan melibatkan banyak aktor dan semakin sulit terlancak. Seandainyapun korupsi itu terlacak, sudah ada sebarisan pengacara yang faham betul bagaimana menyiasati peraturan yang menghasilkan resiko hukuman yang minimal. Ditambah mafia kasus, semuanya semakin bisa diatur.

Continue reading “Reformasi Korupsi”

Tentang Nikah Siri

Isu berkaitan dengan urusan bawah perut tak pernah surut, begitu juga dengan upaya proses pidana bagi pelaku nikah siri. Polemik segera muncul, berkaitan dengan diabaikannya hak anak dan istri korban nikah siri, sampai perdebatan moral dan religius tentang menikah. Sebenarnya, layakkah negara mengatur urusan pribadi seperti menikah?

Salah satu fungsi dari negara adalah mengatur seluruh kehidupan warga negara mulai sejak lahir sampai meninggal. Ketika lahir, anak harus dibuatkan akte kelahiran. Setelah ajal menjemput, ahli waris harus meminta surat kematian. Didalamnya termasuk urusan menikah.

Hanya saja, derajat pengaturan pemerintah untuk mengatur pernikahan sangat bervariasi sesuai dengan ideologi yang dianut sebuah negara. Di negara-negara liberal seperti Australia, apabila seseorang telah tinggal bersama (sejenis atau berlainan jenis) selama setahun atau lebih dan keduanya sepakat untuk saling mendaftarkan “pasangannya” dalam sistem administrasi negara, keduanya menerima hak dan kewajiban seperti pasangan yang menikah resmi, seperti pembagian gono-gini, pendapatan, pajak dls. Negara-negara liberal, lebih berfokus kepada dampak dari sebuah hubungan, daripada hubungan itu sendiri. Akibatnya, tidak ada perbedaan signifikan apakah yang bersangkutan tersebut menikah, kumpul kebo, berzina dan (mungkin) nikah siri. Selama masing-masing pihak tidak ada yang merasa terampas haknya, negara tidak memiliki peluang untuk masuk dalam urusan pribadi.

Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dimana hukum dan peraturan lebih menakutkan daripada moral dan dogma seperti agama dan pranata masyarakat. Dengan tingkat religiusitas yang rendah, yang dapat dilihat dari sepinya tempat ibadah, alasan seseorang melakukan perbuatan baik dan buruk bukanlah harapan untuk mendapatkan pahala dan ancaman mendapatkan dosa. Alasannya lebih kepada kepedulian dan ketakutan mendapatkan sanksi hukum.

Continue reading “Tentang Nikah Siri”