Legalisasi Politik Uang

Usulan Partai Golkar (PG) untuk mendapatkan dana aspirasi 15 milliar per anggota dewan dapat dibaca dari beragam sudut pandang. Setidaknya terdapat dua hubungan sebab akibat. Pertama, usulan PG merupakan wujud riil dari kontestasi politik di DPR. Kedua, kontestasi itu menghasilkan upaya legalisasi politik uang yang tercermin dalam usulan dana aspirasi.

Alasan kontestasi politik dapat dilacak sejak kekalahan Partai Demokrat (PD) dan koalisinya di DPR dalam membendung isu Century, yang ternyata berimplikasi serius dan berjangka panjang. Dalam hitungan matematis pada masa awal setelah Pilpres, koalisi memiliki 317 kursi (atau 423 kursi jika Golkar bergabung), sementara gabungan PDIP, Hanura dan Gerinda hanya memiliki 137 kursi. Waktu itu, koalisi PD sangat yakin mampu mensukseskan suara dan program pemerintah di DPR. Nyatanya gabungan antara pengalaman politik, kemampuan personal dan kecanggihan menggiring isu menggunakan media lebih penting dari sekedar hitungan matematis. Pasca Century, posisi tawar PG menjadi signifikan dalam konstelasi politik DPR. Sebaliknya, PD kehilangan PD (Percaya Diri) dan terus berupaya untuk tetap mendapat dukungan PG, setidaknya sampai 2014. Harapannya, usulan dana aspirasi (karena diusulkan PG), akan disetujui Pemerintah dan koalisi PD yang butuh dukungan PG di DPR.

Hal ini mirip dengan melegalkan politik uang (walaupun berwujud program), langsung kepada konstituen. Dana aspirasi digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan dan menjaga dukungan politik. Rakyat akan terus memilih anggota dewan A karena jembatan telah dibangunnya, dan jalan diaspal oleh anggota partai B. Klaim semacam ini yang pasti akan muncul, tidak sehat untuk pendidikan politik rakyat.

Usulan dana aspirasi jelas menguntungkan PG yang memiliki pendukung kuat dan cukup merata di Indonesia Barat, Tengah dan Timur. PG yang terbiasa mendapatkan dukungan dana besar selama Orba, harus mencari sumber alternatif untuk dapat merawat dukungan politik. Walaupun sebagai dampaknya, dana aspirasi akan merubah anggota DPR menjadi inisiator atau pimpinan proyek. Continue reading “Legalisasi Politik Uang”

Anas, SBY dan 2014

Kedaulatan Rakyat-analisis-250510

Seandainya SBY masih bisa berlaga di Pemilu 2014, konggres Partai Demokrat tentu tidak semenarik saat ini. Posisi ketua PD menjadi strategis menjadi salah satu prasyarat menjadi RI 1. Besarkah peluang Anas Urbaningrum memimpin Indonesia 2014-2019 dan apakah sajakah tantangannya?

Banyak analis politik menyebutkan bahwa PD adalah partai yang menggelembung seperti balon dan rawan kempes (Sigit Pamungkas 2010). Semua pihak, bahkan internal PD sendiri, sadar dan meyakini bahwa satu-satunya “pompa” balon PD itu adalah figur SBY. Pemilih, terutama yang masuk dalam kategori swing voters, pemilih yang mudah berganti dukungan, terpikat oleh gaya santun SBY dan juga kucuran dana luar biasa lewat BLT (Mietzner 2009). Dengan fenomena ini, tugas terberat Anas adalah menjaga agar balon tak kempes, syukur-syukur makin menggelembung.

Menariknya, pemilih yang gampang bergeser ini ditengarai menentukan arah kemenangan pemilu dalam tiga pemilu terakhir. Berturut-turut, swing voters memenangkan PDIP dengan 33, 73% di pemilu 1999, Golkar dengan 21,6 % di pemilu 2004 dan PD dengan 20, 83% di pemilu 2009. Kunci memenangkan pemilu 2014 terletak pada kemampuan menarik simpati swing voters yang terbukti mampu memenangkan tiga partai yang berbeda sama sekali ideologi dan basis pendukung dalam tiga pemilu demokratis.  Masalahnya, tidak ada yang tahu siapa dan apa saja keinginan 20 – 30 juta pemilih ini.

Selain swing voters, pemilu Indonesia juga dihadapkan kepada fenomena ticket-splitting atau split-ticket voting yaitu kondisi yang terjadi di Amerika dimana pemilih memilih kandidat dari partai yang berbeda untuk jabatan politik yang berbeda. Misalnya memilih kandidat dari Partai Republik untuk jabatan Presiden dan memilih kandidat dari partai Demokrat untuk jabatan Gubernur. Artinya terdapat kecenderungan besar bahwa pemilih memberikan dukungan yang berbeda untuk tingkatan jabatan politik yang berbeda, baik di eksekutif maupun legislatif. Di Indonesia yang memiliki tingkatan-tingkatan pemilu yang jauh lebih kompleks, ticket-splitting lebih mudah terjadi. Pada pemilu 2009 misalnya, di Aceh pemilih sadar betul untuk memilih Partai Aceh di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, dan menyalurkan dukungan untuk PD di tingkat Nasional.

Pendeknya, perolehan signifikan PD diuntungkan yang didapatkan dari swing voters dan ticket-splitting. Satu-satunya cara untuk mempertahankan dukungan PD adalah dengan menjaga citra seperti yang sukses dilakukan dalam pemilu 2009. Tetapi nampaknya hal ini jauh lebih sulit dilakukan karena beberapa pertimbangan dan cacat politik yang terus terjadi.

Continue reading “Anas, SBY dan 2014”