Mbah Maridjan dan Sujudnya

Saya mengenal sosok mbak Maridjan dari Almarhum Prof. Riswandha Imawan yang merupakan sahabat mbah Maridjan.  Awalnya saya tak percaya. Isu yang dibawa Alm. Pak Ris selalu controversial dan dibawakan dengan gaya yang khas. Salah satunya ketika almarhum mengatakan mendaki Merapi dengan sepeda bersama mbah Maridjan. Semua itu kemudian dibuktikannya dengan menunjukkan sejumlah foto-foto mendaki gunung (termasuk memakai sepeda) bersama Mbah Maridjan muda ketika Pak Ris masih mahasiswa. Mbah Maridjan juga terlihat melayat Pak Ris, yang biasa disapanya dengan sebutan “Mas Guru”.

Kini keduanya telah meninggal dunia. Keduanya juga mendapatkan publikasi yang cukup luas ketika meninggal. Saya tak mengenal Mbah Maridjan cukup dekat, hanya sekali menemuinya sebelum Merapi meletus tahun 2006. Keluguan dan ketulusannya sangat mudah dibaca dalam 15 menit pertemuan itu. Saya mencoba mengingat apa yang disampaikan Alm. Pak Ris tentang mbah Maridjan. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang masih belum menemukan jawaban di benak banyak orang.

Mengapa Mbah Maridjan menolak mengungsi?

Mbah Maridjan mendapatkan amanat untuk menjaga gunung Merapi dari Sri Sultan HB IX. Perintah menjaga ini difahami sebagai perintah untuk tidak meninggalkan Kinahrejo, dusun tertinggi di lereng Merapi yang berjarak 4 km dari puncak. Meninggalkan pos tersebut difahami sebagai desersi. Itu sebabnya, menjadi masuk akal ketika mbah Maridjan meninggal di Kinahrejo, karena dia menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

Sultan HB IX telah meninggal, bagaimana kelanjutan amanah tersebut?

Mbah Maridjan meyakini, bahwa amanah tersebut belum pernah dicabut dan masih berlaku. Dia percaya, walaupun Sultan HB IX telah meninggal, dia dapat berkunjung kapan saja melalui mimpi kepada mbah Maridjan jika ingin mencabut amanahnya tersebut.

Bukankah Sultan HB IX sudah digantikan oleh Sultan HB X, mengapa Mbah Maridjan menolak turun ketika diminta HB X tahun 2006?

Walaupun sama-sama sebagai raja Kasultanan Yogyakarta, kepatuhan Mbah Maridjan tidak kepada Sultan HB X melainkan kepada Sultan HB IX. Kesetiaan abdi dalem tidak begitu saja berubah ketika kepemimpinan berubah. Struktur kekuasaan Jawa tidak dapat dimaknai seperti struktur kekuasaan modern dimana ketaatan bergantung kepada penguasa saat itu. Ada dimensi immaterial (termasuk Jagad Cilik dan Jagad Gedhe) yang menjadi pertimbangan kesetiaan. Dilihat dari posisinya meninggalnya yang bersujud, beliau mengedepankan nilai kepasrahan terhadap sang Pencipta. Ada stuktur yang lebih berkuasa dari dirinya, untuk itulah beliau bersujud. Sebuah level kepasrahan sempurna.

Continue reading “Mbah Maridjan dan Sujudnya”

Membongkar Kabinet LEGO

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 19 Oktober 2010

Wacana untuk membongkar-pasang kabinet begitu terasa setelah satu tahun perjalanan KIB II. Momen tuntutan pergantian kabinet ini bersinggungan dengan ulang tahun ke 9 Partai Demokrat dan Rapim Golkar. Seandainya akan ada pergantian menteri, SBY dan PD tetap akan memperhitungkan kemungkinan jangka panjang, terutama menyambut 2014 yang semakin dekat. Tak ada salahnya kita menyimak survey LSI.

Menurut survey Lingkaran Survey Indonesia yang dirilis akhir minggu lalu, hanya PD dan Golkar yang menunjukkan tren peningkatan suara pada pemilu 2014. Berdasarkan survey di seluruh Indonesia tersebut, perolehan untuk PD meningkat dari 20,9% menjadi 26,1%. Golkar meningkat dari 14,5% menjadi 17,3%. Ketiga partai lainnya, menunjukkan tren tetap atau menurun yaitu PDIP, PKS dan PAN. Empat partai lain yang duduk di DPR saat ini diperkirakan tidak akan mampu melewati Parliamentary Threshold (PT) jika dinaikkan menjadi 5%. Suara mereka diperkirakan akan menyebar ke lima partai yang lain. Walaupun terlalu dini untuk berspekulasi, survey tersebut layak menjadi bahan evaluasi.

Dilihat dari kecenderungan beberapa minggu terakhir, Golkar dan Demokrat masing-masing memasang perang urat syaraf. PD mengindikasikan kinerja menteri dari Golkar tidak maksimal, sementara Golkar mengancam keluar dari Setgab. Besar kemungkinan, Golkar tak akan keluar dari Setgab dan tak ada satupun menteri Golkar yang diganti karena keduanya saling membutuhkan. Tantangan Demokrat, selalu akan ditanggapi enteng Golkar karena merasa masih kuat di daerah dengan memenangkan lebih dari 50% pilkada.

Dalam teori tentang Presidentialisme, Lijphart (1992) menyatakan bahwa presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan memiliki otoritas dalam menentukan menteri-menteri. Hal ini tergambar jelas dalam konstitusi kita. Tetapi dalam prakteknya, semua orang tahu, bukan hal itu yang terjadi. Kemenangan satu putaran menyakinkan di Pilpres tak cukup kuat untuk membawa 20% suara PD di Pileg menjadi percaya diri. Hal ini yang menyebabkan kombinasi multipartai dan presidensialisme kita tidak menghasilkan presidensialisme yang efektif (Mainwaring 1993). Hal ini juga yang membuat Cheibub (2007) menyatakan parliamentarisme lebih stabil dibanding presidensialisme, dengan mengambil studi di negara-nagara Amerika Latin.

Continue reading “Membongkar Kabinet LEGO”