Anggaran dan Kinerja DPR

Kedaulatan Rakyat-Analisis-13 Mei 2011

Kritik terhadap kunjungan ke LN oleh anggota DPR kembali bergulir. Dalam sebuah diskusi dengan mahasiswa Indonesia di Melbourne, anggota DPR tidak bisa memberikan alamat email resmi yang pada tahun 2010 dianggarakan sebesar 10,9 milyar. Pertanyaan ini hanyalah salah satu dari sekian persoalan berkaitan dengan kunjungan DPR ke LN.

Kunjungan DPR tidak tepat karena dilakukan pada saat Parlemen Australia sedang reses. Selain itu, 16 orang dari Komisi VIII datang berkaitan dengan RUU Fakir Miskin tidak mengunjungi daerah miskin di bagian Utara, tetapi justru ke tiga kota besar, Sydney, Canberra dan Melbourne dimana jejak-jejak kefakiran sulit terlihat. Kemampuan bahasa juga menjadi persoalan tersendiri.

Anehnya, walaupun kunjungan kerja telah menjadi sorotan publik, anggaran untuk kunjungan LN terus saja meningkat, tiga setengah kali lipat dalam tiga tahun terakhir dan lebih dari 23 kali lipat sejak tahun 2005. Pada tahun 2005 anggaran kunjungan kerja ke LN hanya 23,6 M dan meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir: 2010 (162, 9 milyar); 2011 (301 milyar); 2012 (541 milyar).

Anggaran total yang dikucurkan untuk mendukung kinerja 560 anggota DPR juga meningkat signifikan. Anggaran DPR meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Anggaran DPR berturut turut untuk 2008-2012 adalah: 1,7 trilyun, 2,021 trilyun, 2,7 trilyun, 3, 025 trilyun dan lebih dari 3,5 trilyun untuk tahun depan. Artinya setiap anggota dewan di tahun 2012 akan mendapatkan dukungan anggaran kira-kira 6,25 milyar setahun atau setara dengan 17 juta perhari. Anggaran yang fantastis ini tentu tidak diberikan jreng ke anggota dewan, tetapi dibagi menjadi dukungan sekretariat, tenaga ahli dll. Angka itu juga digunakan untuk menjamin terlaksananya tiga fungsi: angaran, legislasi dan pengawasan. Tetapi tetap saja, angka ini menciptakan keheranan terutama jika dikaitkan dengan kinerja DPR.

Jumlah produk undang-undang yang dihasilkan DPR pada tahun 2008 dan 2009 hanya 56 dan 52 undang-undang. Hal ini termasuk sedikit karena setara sepuluh anggota DPR hanya menghasilkan satu undang-undang setiap tahun. Pada fungsi pengawasan, DPR lebih banyak bereaksi ketika masalah sudah terlanjur mencuat. Padahal, jika pengawasan berjalan baik, resiko bisa diminimalisir.

Pertanyaannya, walaupun seluruh elemen civil society termasuk media telah dengan sangat keras mengkritik anggaran dan kinerja DPR, perilakunya cenderung tidak berubah dan bahkan semakin menjadi. Mengapa?

Continue reading “Anggaran dan Kinerja DPR”

Kartu Kredit dan Neoliberal

Ini cerita sederhana dan bukan tentang sesuatu yang baru. Anda semua saya yakin sebagian besar tengah mengalaminya. Tetapi ditengah kesederhanaan dan “kebiasaan” tersebut, sebenarnya terungkap bagiamana kapitalisme ekonomi bekerja dengan luar biasa.

Beberapa hari yang lalu saya ingin membeli barang dari ebay karena tidak dijual di Indonesia, tepatnya Amazon tidak bersedia mengirimkan Kindle nya ke Indonesia. Beberapa negara lain juga mengalami blockade ini. Tetapi sekarang Krisdayanti bisa membeli Kindle, karena walaupun menolak mengirim ke Indonesia, Amazon bersedia mengirim ke Timor Leste, negara baru yang menurut beberapa literature terancam menjadi negara gagal.

Untuk mendapatkan Kindle, alternative lainnya adalah membeli via ebay. Walaupun lebih mahal, tetapi itu pilihan terbaik yang ada. Ada beberapa toko online di Indonesia yang menjual Kindle, tapi harganya dua kali lipat dari harga resmi Amazon. Masalahnya, uang di paypal  tidak pernah saya gunakan lagi sejak ke Indonesia. Saya mencoba membuat paypal baru, tetapi paypal Indonesia menolak menerima transfer uang dari rekening debit. Bahkan, dari keluhan di media,  beberapa rekening kredit juga ditolak. Pendeknya saya harus memiliki kartu kredit, untuk bisa berbelanja. Singkatnya lagi, walaupun punya uang (debit) saya tetap harus berhutang (kredit).

Hutang ini menjadi tren di dunia yang dikuasai dan dijalankan dengan ekonomi neoliberal yang dalam filosofi ekonomi, disebut neoliberalism. Kaum neoliberalism percaya bahwa negara seharusnya tidak turut campur dalam mekanisme pasar yang akan berlangsung sesuai dengan logika dan cara kerjanya sendiri. Selain itu, negara juga seharusnya tidak mengambil pajak besar yang progressif kepada kaum berpunya. Negara seharusnya menghargai para orang kaya yang sudah bekerja keras untuk mencapai kekayaannya. Negara tidak seharusnya “menghukum” kaum berpunya dengan kewajiban membayar pajak yang besar. Justru orang kaya harus diberi diskon pajak, karena kontribusinya terhadap ekonomi.

Continue reading “Kartu Kredit dan Neoliberal”