Raja dan Presiden

Kedaulatan Rakyat, 7 Januari 2013

Download PDF disini

 

Sebentar lagi Indonesia akan mencari presiden baru. Seluruh elemen bangsa mencari-cari figur ideal untuk menggantikan SBY sehingga tahun 2013 adalah tahun yang panas yang membuat suhu politik mendidih. Jangan-jangan, rujukan pemimpin tak perlu jauh-jauh diambil dari kisah dimana konsep demokrasi dilahirkan. Rujukan itu ada di bangsa Indonesia, yang sudah dipraktekkan berabad-abad.

Konsep ketatanegaraan yang bersejarah panjang di Indonesia bisa ditemukan di kerajaan-kerajaan. Dalam dua abad terakhir, sejarah raja-raja Mataram Islam yang paling kuat diantara kerajaan lain di Nusantara yang bisa dijadikan rujukan. Kita bisa menyebutknya kekuasaan Jawa karena praktis, hanya kerajaan Mataram yang bertahan di tanah Jawa.

Konsep kekuasaan Jawa mengandalkan pada sandaran kekuasaan yang melekat pada Raja, sebagai figur pilihan Tuhan di muka bumi. Namun, kekuasaan absolut ini mensyaratkan raja yang betul-betul menunjukkan kapasitas individu sebagai sosok istimewa. Sejarah membuktikan kegagalan raja memegang amanat manusia pilihan yang bekerja melebihi manusia normal, membuatnya terjungkal dari kursi kekuasaan, bisa melalui konflik internal dengan saudara-saudaranya, atau pemberontakan dari luar.

Dalam konsep kekuasaan Jawa dikenal hubungan saling mempengaruhi antara rakyat dengan kekuasaan dan pemerintahan. Raja dibayangkan sebagai figur yang “berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta” (meluap budi luhur mulia dan sifat adilnya terhadap semua yang hidup)  dan wicaksono (Moedjanto 1987).

Raja tidak hanya bertanggungjawab terhadap manusia, tetapi juga memikul beban untuk keserasian alam dan mampu mengayomi semua yang hidup dan bernyawa. Raja harus bisa “wenang wiseso ing sanagari” (memegang kekuasaan tinggi di seluruh negeri) atau “gung binanthara, bau dhendha nyakrawati” (sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia). Artinya, setelah berdaulat di seluruh negara, raja juga berdaulat di mata internasional.

Baca Juga:  Demokrasi Tanpa Pilgub

Dari sisi rakyat, timbul istilah “nderek karso dalem” (mengikuti kehendak raja). Rakyat tunduk pada pengaturan Raja karena dianggap individu paling baik. Ketundukan ini bukan ketundukan pasif, melainkan ketundukan aktif. Suatu saat, rakyat dapat akan melancarkan pemberontakan jika Raja tak lagi menjalankan keadilan.

Indonesia sekarang berada di titik nadir mencari pemimpin. Pemimpin yang adil, mengayomi dan individu terbaik belum muncul karena konfigurasi politik saat ini. Di sisi lain rakyat mudah sekali protes, tak mau tunduk pada aturan sistem yang berlaku yang  antara lain karena tidak mendapatkan keadilan.

Salah satu contoh paling menggelisahkan adalah demonstrasi kepala desa beberapa waktu lalu di Jakarta yang bisa dilihat sebagai bentuk pembangkangan. Walaupun tuntutan untuk menjadi PNS sama sekali tidak masuk akal, toh ketua DPR tetap saja mengatakan akan memperjuangkan. Dalam sistem birokrasi pemerintahan, PNS adalah alat pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai birokrat, PNS tunduk pada aturan jenjang karier, kepangkatan dan seleksi yang diatur oleh pemerintah sebagai tuan.

Hal ini berbeda dengan pejabat politik yang dipilih melalui pemilu dalam berbagai tingkatan. Kepala desa adalah pejabat politik yang dipilih sehingga tak mungkin menjadi birokrat.

Sayangnya, pembangkangan ini didukung oleh pemimpin yang tak lagi menerapkan keadilan. Dampaknya bukan hanya manusia, tetapi semua yang hidup. Contoh ketidakadilan paling nyata adalah kebijakan berkaitan dengan politik anggaran subsidi BBM. Tahun 2012 subsidi energi (BBM dan listrik) mencapai 202 T dengan anggaran infrastruktur hanya 174 T. Tahun depan, subsidi energi dianggarkan 274 trilyun, dengan infrastruktur 188 T. Sementara, subdisi untuk pupuk 2013 yang menghidupi 55% penduduk Indonesia berbasis pertanian hanya 13 trilyun.

Baca Juga:  Politik Jawa SBY

Dari berbagai hasil kajian, subsidi dinikmati oleh golongan kelas menengah dan tidak sehat secara ekonomi. Indonesia menjadi negara aneh dimata dunia internasional karena berhutang untuk subsidi BBM, bukan untuk pembangunan infrastruktur (defisit 2013 sekitar 150 T). Jika tak ada subsidi BBM, kita akan segera memiliki jembatan Selat Sunda yang diperkirakan butuh dana 225 T. Atau, tak perlu pemerintah sibuk minta bantuan swasta untuk membangun pembangkit listrik dan jalan tol, karena bisa dibiayai dari kantong sendiri.

Jadi sudah saatnya kita mencari pemimpin yang adil yang berani mengambil keputusan dan dengan demikian, rakyat akan ‘nderek kersane pemerintah’. Bukankah hal itu kisah yang bisa ditarik dari pengalaman raja Jawa selama berabad-abad?

Print Friendly, PDF & Email
Be Sociable, Share!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *