Gubernur Ganjar dan Sekolah Favorit yang Kesulitan Mencari Murid

Gubernur Ganjar Pranowo mengeluarkan Pergub 9/2017 disini dan petunjuk teknisnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No 421/05238 disini. Kedua aturan ini merupakan turunan Permendikbud No. 17 tahun 2017 yang sifatnya cukup umum dan menugaskan detailnya ke pemerintah daerah. Tujuan Permendikbud dan Pergub ini sebenarnya mulia, tapi jika tidak diaplikasikan dengan baik dan kalkulasi yang ceroboh, sekolah favorit SMAN 1 Magelang yang dalam beberapa tahun terakhir meraih nilai tertinggi UN SMA di Jateng akhirnya kekurangan murid. Selain itu, hak bersekolah anak di Kabupaten Magelang terampas.

Pergub ini membatasi kriteria penerimaan siswa baru menjadi tiga kategori berturut-turut berdasarkan: nilai UN, kekayaan, lokasi, dan prestasi. Kuota dan sistem penilaiannya pun sudah ditentukan melaui sistem online yang dilakukan serentak di Jawa Tengah. Tujuannya adalah munculnya diskriminasi positif kepada mereka yang kurang mampu dan tinggal di lingkungan sekitar agar muncul prestasi yang setara.

Ada beberapa catatan penting terkait Pergub dan tersebut:

Pertama, ketentuan yang mengatur tentang kuota siswa dengan orangtua tidak mampu. Dalam Bab V Bagian A angka 1 huruf h Kep. Kepala Dinas disebutkan,”Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.”

Prosentase penambahan pun sudah ditentukan dengan detail dan dibuktikan dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Tidak Mampu dan tinggal di tempat tinggal sekolah mendapatkan tambahan nilai 3, dalam satu provinsi 2 dan tidak miskin berada di lingkungan sekolah 1. Penambahan nilai 3 sama dengan prestasi juara tiga nasional atau juara satu provinsi. Atau siswa yang Tidak Mampu dan tinggal di dalam Kab/Kota tapi nilainya 6 disamakan dengan yang mampu dengan nilai 9 di satu mata pelajaran. Penambahan 3 poin adalah durian runtuh bagi siswa yang bersaing di nol koma.

Kedua, terkait rayonisasi. BAB IV huruf C Penetapan Rayonisasi adalah wilayah Kecamatan atau beberapa kecamatan. Selain itu, Pergub Huruf H poin 4 mengatur secara detail prosentase berdasarkan domisili. Bukti domisili dilakukan dengan KK dan untuk Aparat Sipil dan Militer Negara menggunakan SK Penugasan. Rayonisasi diatur detail sebagai berikut: Tinggal di dalam rayon paling sedikit 50%, di dalam kab/kota paling banyak 40%, di luar kab/kota paling banyak 7% dan di luar provinsi paling banyak 3%.

Berdasarkan keputusan Kep Dinas Jateng, Dinas Pendidikan Kota Magelang membagi rayon menjadi tiga berdasarkan tiga kecamatan yang ada di Kota Magelang. Rayon Magelang Utara (SMAN 5 (228 Siswa) dan SMAN 2(228 siswa) ), Magelang Tengah (SMAN 1 (300 siswa) dan SMAN 3(228 siswa) dan Rayon Magelang Selatan (SMAN 4 (256 Siswa)). Kelima sekolah ini bersaing untuk mendapatkan siswa.

Jika diaplikasikan di SMAN 1 Magelang, kira-kira detailnya akan menjadi seperti ini. SMAN 1 Magelang memiliki kuota 300 siswa, minimal 60 siswa (20%) yang berasal dari keluarga miskin yang harus diterima. Selanjutnya berdasarkan faktor lokasi: 50% Rayon Magelang Tengah yang berhimpitan dengan batas administratif Kecamatan Magelang Tengah yang terdiri dari enam desa; maksimal 40% harus berasal dari dua kecamatan (rayon) yang lain di kota Magelang, 7% dari kabupaten Magelang (karena Kota Magelang dikelilingi Kab. Magelang) dan 3% dari provinsi luar Jateng.

Apa hasilnya? Sampai batas akhir pendaftaran online yang sesuai aturan teknis ditutup tanggal 14 Juni 2017 jam 10.00 WIB SMAN 1 Kota Magelang kekurangan murid. Sucahyo Wibowo, sebagaimana dikutip di detik mengatakan, “Jumlah siswa belum memenuhi kuota 50% kuota SMAN 1 Kota Magelang.” Selanjutnya, mereka yang tidak mampu (atau mengaku tidak mampu) berjumlah 68 siswa atau lebih dari 20% dari kuota. Karena yang mendaftar kurang dari 150 siswa, 68 siswa tidak mampu menjadi mendominasi atau hampir separuh jumlah keseluruhan siswa. Selanjutnya, Sucahyo mengatakan mereka yang pintar tersingkir dari mereka yang nilainya rendah tetapi menggunakan SKTM. Mengapa ini bisa terjadi?

Data BPS tentang jumlah penduduk Kota Magelang

Pertama, Pergub dan petunjuk teknis Kepala Dinas Pendidikan Jateng menetapkan Rayonisasi tanpa melihat variasi daerah. Kota Magelang luasnya hanya 18,12 km2 dan dikelilingi oleh Kabupaten Magelang. Seusai amanat UU 32/2004 yang mengharuskan minimal ada tiga kecamatan di sebuah Kab/Kota, Kota Magelang memekarkan diri dan membentuk Kecamatan Magelang Tengah. Tetapi sebenarnya jumlah penduduknya tidak banyak berubah. Data BPS menunjukkan penduduk Kota Magelang hanya 131.703 jiwa di tahun 2014. Dari 2011 sampai 2014 hanya meningkat 2,147 jiwa atau sekitar 700 jiwa per tahun. Melalui kebijakan Rayonisasi, sekolah-sekolah akan berburu murid karena memang jumlah lulusan SMP nya sedikit. Sampai 16 Juni, seluruh  lima SMAN di Kota Magelang tidak mendapatkan siswa yang cukup. Pertanyaannya, darimana SMA di Magelang memperoleh murid di tahun sebelumnya?

Kedua, SMA Negeri di Magelang memperoleh murid dari Kabupaten Magelang yang jumlah SMA Negerinya terbatas. Menurut data Kemendikbud di http://sekolah.data.kemdikbud.go.id, Kabupaten Magelang yang memiliki penduduk 1.245.496 sesuai data BPS di tahun 2015 hanya memiliki 10 SMA Negeri dan tiga SMK Negeri di Ngablak, Salam dan Windusari. SMAN di Kabupaten Magelang berada di Kecamatan Bandongan, Dukun, Mungkid, Muntilan, Candimulyo, Ngluwar, Grabag, Mertoyudan dan Salaman. Di Grabag, ada dua SMA Negeri. Artinya, dari 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang, tidak ada SMA Negeri di 12 Kecamatan. Di Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Magelang, yaitu Kecamatan Tegalrejo yang berpenduduk 56 ribu dan di Kecamatan Secang yang berpenduduk 80 ribu, tidak ada SMA Negeri. Selama ini siswa dari Tegalrejo atau Secang bersekolah di SMAN 2 Magelang karena kemudahan transportasi umum. Setelah Rayonisasi, SMAN 2 baru memperoleh 115 siswa dari biasanya 236 siswa.

Kuota dan Pendaftar SMAN di Kota Magelang (16/6/2017)

Nama SMAN Kuota Terisi Kekurangan
SMAN 1 300 260 40
SMAN 2 236 115 121
SMAN 3 256 222 34
SMAN 4 298 194 104
SMAN 5 288 158 130
Total 1378 (100%) 949 (69%) 429 (31%)

Sumber: Detik, 16 Juni 2017

Dampak dari sistem rayonisasi adalah hilangnya hak siswa di Kabupaten Magelang untuk bersekolah di SMA karena selain tidak ada SMA Negeri. Ini adalah dampak terburuk dan jumlahnya dapat mencapai 429 siswa. Mereka yang ingin bersekolah di Kota Magelang hanya dibatasi kuotanya menjadi 7%. Karena ketiadaan pasokan dari Kabupaten ini, SMAN di Magelang kekurangan murid. Ini adalah hal miris untuk kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Magelang. Sejak SMAN 1 Magelang hadir sejak 1960an, belum pernah ada dalam sejarah sekolah tersebut kekurangan murid. Bahkan, saking ketatnya seleksi, kuotanya 300 siswa, tertinggi di Kota Magelang.

Dampak selanjutnya adalah resiko dan keamanan jalan dan hilangnya penghasilan mereka yang bergantung dari transportasi dari Kabupaten ke Kota. Kota dan Kabupaten Magelang adalah kesatuan sistem infrastuktur dan transportasi yang hanya dipisahkan oleh batas administrative tak kasat mata. Persoalannya, di peta Kota Magelang yang ditempel di setiap ruangan, Kabupaten Magelang ini warnanya putih, seakan tidak ada. Sistem rayonisasi bisa dibuat dalam sekejap mata, tetapi infrastuktur jalan dan transportasi butuh proses panjang. Hampir semua moda transportasi di Kabupaten Magelang selalu mengarah ke Kota Magelang. Jika toh ada jalan antar kecamatan, jalannya kecil, berliku dan berbahaya. Pembuat kebijakan mungkin belum pernah mencoba jalan Kaliangkrik ke Borobudur atau Bandongan ke Windusasi. Niatan Rayonisasi yang ingin mendekatkan siswa dengan sekolah tidak terjadi karena selain tidak ada sekolah, sekarang siswa dipaksa harus bersekolah di kecamatan tetangga yang infrastuktur dan moda angkutannya tidak mendukung. Akibatnya, siswa akan dipaksa untuk menggunakan sepeda motor yang justru lebih beresiko.

Bahkan di Salatiga, peraih nilai UN tertinggi gagal masuk SMAN 1 Salatiga hanya karena tinggal di desa. Ini merupakan pelecehan terhadap intelektualitas.

SKTM bagi anggota Polri?

Ketiga, muncul orang-orang miskin baru karena sekolah wajib menerima dan menambah tiga poin. Protes terjadi di banyak tempat (lihat kumpulan berita di bagian akhir) . Di Solo, orang tua siswa berdemonstrasi dan meminta PPDB Jateng diulang. Continue reading “Gubernur Ganjar dan Sekolah Favorit yang Kesulitan Mencari Murid”

Tentang Tiga Raja Yogyakarta

Selama melakukan penelitian lapangan untuk studi PhD sejak akhir 2015, saya setidaknya sudah mewawancarai tak kurang dari 21 raja dan sultan termasuk mereka yang mengaku raja dan punya pengikut yang signifikan. Jika ditambahkan dengan orang kedua, semacam perdana menteri atau putra-putri dan permaisuri, jumlahnya menjadi puluhan orang. Itu diluar puluhan pejabat adat, politisi, wartawan, akademisi, sejarawan dan budayawan yang jika ditotal jumlahnya menjadi 286 di 11 Provinsi dan 17 Kab/Kota. Tak sedikit yang saya temui berulang kali.

Ada beragam kharakter dari raja-raja tersebut. Ada raja yang tidak percaya diri untuk diwawancari sendirian, sehingga harus mengajak bawahannya, yang entah mengapa, berbicara lebih banyak daripada rajanya. Ada yang ketika saya datang ke rumahnya disebuah kompleks perumahan sesuai jam yang dijanjikannya, istrinya keluar sebentar dan meminta saya menunggu di luar gerbang garasi. Empat puluh menit saya harus berdiri di bawah terik matahari. Ada juga yang memang berlagak menjadi penguasa sungguhan. Cerita tentang tiga raja Yogyakarta yang saya temui empat mata ini menarik untuk dikisahkan. Mereka adalah Sri Paduka Paku Alam IX, Sri Paduka Paku Alam X dan Sultan HB X. Saya mulai dari yang pertama.

Foto dari Kompas

Protokoler Wakil Gubernur DIY menelpon saya, dan mengabarkan bahwa saya ditunggu Sri Paduka Paku Alam IX jam 7.30 pagi. Bah! Mana ada pejabat yang datang sepagi itu. Jangankan setingkat Wakil Gubernur, pernah seorang bupati enam kali ingkar janjian dengan saya, tiga janji diantaranya terucap dari mulutnya sendiri. Setiap kali saya datang dan menunggu berjam-jam, dia selalu menjanjikan ketemu lain kali.

Pagi itu beberapa hari kemudian, istri saya sudah mengingatkan ketika saya sarapan jam 7 pagi bahwa janjian jangan sampai telat. Sekali lagi saya jawab, “Ah mana ada pejabat yang datang jam 7 pagi, jam kantor saja jam 8.” Akhirnya saya datang ke Kepatihan jam 7.45. Ruangan kepatihan yang telah berusia dua ratus tahun itu sebelah Barat ruangan Gubernur dan sebelah Timurnya ruangan Wagub. Tidak nampak seseorangpun disitu. Setelah sampai dan ke toilet, protocol yang akhirnya menemukan saya setelah mencari kesana-kemari mengatakan bahwa Wagub sudah menunggu sejak jam 7 pagi! Saya kehilangan kata selain minta maaf berkali-kali. Sri Paduka yang ketika muda bekerja di perusahan kapal dan fasih beragam bahasa ini menjawab santai, ”Saya kan siap-siap lebih dulu. Siapa tahu bapak datang lebih awal.” Blaik!

Sri Paduka, dengan gestur yang sangat biasa dan akrab, menjawab wawancara saya selama hampir dua jam. Sesekali saya harus menunggu lama karena beliau harus mengatur napas, atau menunggu sedotan rokok yang hampir menghabiskan separuh bungkus itu. Setelah selesai, beliau lebih dulu berterimakasih sudah dikunjungi, dan menambah teman. Malu saya di awal, menjadi berlipat di akhir.

Foto dari Suara Pembaruan

Putra beliau, Sri Paduka Paku Alam X, pertama kali saya temui di ruang tunggu bandara Lombok dalam perjalanan menuju Festival Keraton Nusantara IX Bima 2014. Dari kesan pertama, sudah terlihat dirinya yang merakyat. Pada acara Opening Dinner FKN, beliau tampil dengan baju Jawa lengkap yang dipakai putra mahkota dalam jamuan resmi (dilihat dari beskap, blangkon, keris dan batik bawahannya).  Di antara sekian banyak raja dan pejabat yang hadir, saya kira, beliaulah kandidat pejabat tertinggi yang sudah digaransi oleh UU sebagai Wakil Gubernur (beliau dinobatkan sebagai Paku Alam X pada Januari dan menjadi Wagub DIY pada Mei 2016). Tapi tampil biasa saja dan tidak menjadi pusat perhatian, padahal beliaulah perwakilan tertinggi dari kontingen Yogyakarta saat itu. Sehingga kehadiran dan sikapnya tidak mengundang media. Ketika berfoto bersama, beliau juga tidak memaksa berdiri di tengah, seperti para raja abal-abal. Seperti yang sudah-sudah, FKN selalu menjadi ajang unjuk gigi raja abal-abal. Panitia juga sepertinya tidak begitu faham dengan sebaran politik para tamunya. Ketika saya sibuk berkenalan dengan para raja, beliau pamit,” Mas, saya pulang duluan ya.” Sampai di penginapan saya berpikir, “Siapa saya sampai dipamiti putra mahkota Pakualaman!”

Di salah satu pertemuan berikutnya, ketika saya yang kebetulan sedang di kampus, diajak bertemu di sekitar kampus. Sebenarnya beliau ingin main ke rumah saya, tapi saya malu ketika itu. Akhirnya kami bertemu di foodcourt di dekat lembah UGM. Seperti biasa, tidak ada yang istimewa, beliau menyetir sendiri mobil karimun hijau yang sudah cukup tua. Tak jauh beda dengan ayahnya yang menemui saya sambil terpincang karena jatuh dari sepeda motor beberapa minggu sebelum wawancara. Beliau santai saja ketika saya potong jawaban-jawabannya sehingga sesuai dengan kebutuhan data (belakangan ketika mendengarkan kembali rekamannya, saya menyesal melakukannya, seharusnya saya lebih bersabar sehingga mendapat informasi lebih banyak). Setelah selesai, saya bertanya ke pramusaji, ”Mas tahu nggak kalau yang barusan kesini itu adalah Paku Alam yang baru saja dinobatkan?” Tentu saja, tak ada yang menyangka bahwa beliaulah yang poster-poster besarnya menghiasi Yogyakarta selama sebulan terakhir. Jadi jangan kaget, ketika melihat Wagub DIY mengantri tiket nonton pameran motor custom yang menjadi kegemarannya, mengesampingkan undangan VVIP yang berada di mejanya.

Foto dari Okezone

Yang ketiga adalah Sri Sultan Hamengku Buwono (atau Bawono) X. Continue reading “Tentang Tiga Raja Yogyakarta”