PKI yang Mati, tak Mungkin Hidup Lagi

Tulisan ini ingin menjawab satu pertanyaan: Mungkinkah PKI yang telah dibubarkan tahun 1966 hidup kembali menjadi kekuatan politik pasca Reformasi?

Jawabannya adalah: hampir tidak mungkin. Berikut beberapa alasannya.

Pertama, politik kiri tidak laku dalam pemilu di Indonesia setelah reformasi[i]. Kita telah melampaui empat kali pemilihan umum dan pemilu 1999 adalah yang paling penting untuk menentukan matinya politik kiri di Indonesia. Politik kiri yang dimaksud bukan hanya komunisme, tetapi politik kiri secara umum yang dipahami di ilmu politik yang seringkali mengandung, ide persamaan social seperti sosialisme dan social demokrat.

Setelah reformasi, para tokoh kiri yang oleh Orde Baru menjadi buronan dan membentuk partai dengan ideologi sosialis, ternyata tidak laku. PKI sejatinya telah mati sesaat setelah 500,000 anggota dan simpatisannya dibunuh[ii], tetapi Orde Baru selalu menyebut atau setidaknya menyamakan sosialis sebagai komunis. Sehingga, menarik melihat sepak terjang para tokoh ini. Mochtar Pakpahan misalnya, tokoh pergerakan buruh yang sering menjadi headline di media semasa Orde Baru hanya memperoleh 0.13 % pemilih Partai Buruh Nasional dan gagal mendudukkan wakil di DPR. Budiman Sudjatmiko, yang mendirikan Partai Rakyat Demokratik tetapi masih dipenjara ketika pemilu, juga hanya memperoleh 0.07% suara. Seluruh partai dengan nama Buruh atau Pekerja, tak menggembirakan perolehan suaranya.

Sejak 1999, partai-partai kiri absen dalam politik Indonesia di tingkat nasional. Jika toh ada perwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (sampai 2009, hanya diberlakukan electoral threshold), mereka umumnya tidak menjadi penentu utama politik lokal. Politik lokal dan nasional tetap dikuasai oleh partai-partai besar.

Kedua, tokoh-tokoh kiri bergabung dengan partai-partai besar atau di pemerintahan karena mereka gagal menjadi politisi melalui partai-partai yang secara idealis mereka dirikan. Budiman Sudjatmiko misalnya, sekarang menjadi anggota DPR dari PDIP. Ketika bergabung, dia membawa serta 51 aktifis PRD[iii]. Andi Arief, karibnya, menjadi pemikir di Partai Demokrat. Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa menjadi legislator Gerindra. Dita Indah Sari, penggemar Lenin, setelah partainya gagal lolos persyaratan pemilu, bergabung di PKB dan di pemerintahan SBY menjadi Jubir Menakertrans[iv].

Ketika bergabung bersama partai besar, para aktifis yang dulu dituduh komunis dan dipenjara semasa Orde Baru tidak lagi menjadi dominan dalam pengambilan keputusan. Mereka harus berhadapan dengan politisi kawakan yang memegang struktur dan sumber daya di partai tersebut.  Pendeknya mereka bukanlah nila setitik yang bisa merubah warna susu sebelanga. Paling banter, mereka akan menjadi suara alternatif, yang didengar ketika sesuai dengan arah dan garis politik serta kepentingan partai.

Baca Juga:  Mengapa Menunda Pilkada?

Sementara itu, politik Indonesia tidak lagi mendengar tokoh-tokoh pergerakan kiri baru yang bisa menggerakkan massa setelah reformasi. Gerakan buruh misalnya, bukan lagi momok seperti jaman Orde Baru[v]. Buruh bergerak, memang karena hak-haknya ditindas. Alasan ini  tak pernah berubah, yang membedakan hanya respon rejim terhadapnya. Tokoh gerakan petani tak lagi muncul setelah Budiman dan tidak pernah seterorganisir seperti buruh. Gerakan dua basis fundamental PKI yang tercermin di lambang Paku Arit ini tak lagi menakutkan dan tak mampu menghasilkan pemimpin karismatik baru setelah tokoh-tokoh kiri lama melebur ke dalam kekuasaan.

Saya, Nezar Patria dan Nico Warouw di Indonesia Update 2016 ANU.

Tokoh-tokoh kiri yang tak ingin menjadi politisi, memilih jalan mereka sendiri. Nicolaas Warouw, mantan pentolan SMID yang paspornya pernah dicabut pemerintah Orba dan lari ke Belanda, sekarang tinggal di Canberra dan mengajar di UNSW. Nezar Patria yang diculik ketika reformasi 1998 sekarang menjadi aktifis AJI dan jurnalis di the Jakarta Post[vi].  Tak mungkin mengharap tokoh-tokoh lama ini bersatu kembali menyusun agenda gerakan baru.

Ketiga, semakin lama, syarat-syarat menyertakan partai politik baru di pemilu dan untuk dapat mendudukan wakil partai di parlemen semakin susah. Partai-partai besar memiliki kepentingan untuk mempersulit tumbuh dan munculnya partai baru, termasuk PKI, PKI baru atau apapun namanya. Selain itu, usaha membentuk partai baru juga semakin menurun karena prospek masa depan partai baru. Untuk pemilu 2019, hanya ada empat partai baru (PSI, Idaman, Perindo dan Partai Berkarya). Jika ditambah partai yang saat ini ada, pesertanya hanya 14 partai, itupun tak semuanya dijamin lolos Parliamentary Threshold. Bandingkan dengan peserta pemilu 1999 yang 48 partai.Salah satu sebab minimnya partai baru aturan yang membuatnya semakin sulit tumbuh. Aturan di UU Partai Politik yang baru akan menambah persyaratan untuk partai baru dibandingkan UU Parpol sebelumnya. Kemudian, UU Pemilu yang baru akan mempersulit partai yang sudah dapat ikut pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di DPR/D.

Tabel berikut mengurai bagaimana semakin sulitnya partai baru untuk dapat tumbuh dan berkembang. Mustahil PKI tiba-tiba muncul di seluruh provinsi, 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan.

Baca Juga:  Rejowinangun Versus Carrefour

Persyaratan Ambang Batas dan Sebaran Partai 1999-2014

Tahun Pemilu

Electoral Threshold Parliamentary Threshold Sebaran Cabang Partai

(UU Partai Politik)

Sebaran Cabang Partai

(UU Pemilu)

1999 2% Tidak ada Tidak ada 50% Provinsi

50% Kab/Kota

2004 3% Tidak ada 50% Provinsi

50% Kab/Kota

25% Kecamatan

2/3 Provinsi

2/3 Kabupaten/Kota

2009 Tidak ada 2.5% 60% Provinsi

50% Kab/Kota

25% Kecamatan

2/3 Provinsi

2/3 Kabupaten/Kota

2014 Tidak ada 3.5% 100% Provinsi

75% Kab/Kota

50% Kecamatan

100% Provinsi

75% Kab/Kota

50% Kecamatan

Sumber: Mietzner (2013, p. 65)[vii]

Keempat, munculnya PKI akan mendapat tantangan berat secara politik dan ekonomi. PKI akan berat berhadapan dengan partai lainnya. Sejak reformasi, ideologi politik tidak lagi menjadi penentu. Sulit membedakakan aliran ideologi partai besar saat ini. Contoh terbaik di kebijakan subsidi BBM. Apabila Demokrat memangkas subsidi, PDIP akan tegas menolak dengan alasan memberatkan rakyat kecil. Ketika PDIP berkuasa dan memangkas subsidi BBM, Demokrat mencela dengan menggunakan argumen yang persis sama. Beberapa riset terakhir bahkan menyebut politik uang lebih menentukan kemenangan kandidat. Tanpa dukungan finansial yang cukup, hampir tak mungkin PKI timbul lagi, apalagi sambil membawa beban ideologi komunis.

Itu tantangan di sistem politik, dalam sistem ekonomi, tawaran ekonomi model komunis akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan di negara-negara yang secara politik masih menggunakan model komunis seperti di Vietnam dan China, sistem ekonominya kapitalis murni. China dan US, dua kutup politik yang saling berjauhan, secara ekonomi sangat akrab. Hampir tidak ada perangkat elektronik yang saat ini komponennya tidak dibuat di China, walaupun desainnya bisa saja dibuat di US.

Kelima, sistem politik kita saat ini sangat terdesentralisasi. Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki ruang otonomi yang signifikan terutama berhubungan dengan pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Politik di tingkat nasional berbeda sekali dengan politik di tingkat lokal. Di tingkat nasional, PDIP berhadapan dengan PKS dan Gerindra. Tetapi di daerah, mereka bisa bergandengan tangan dan bernyanyi bersama mencalonkan kepala daerah yang sama.

Harapan PKI muncul dari daerah juga hampir tak ada karena seluruh mekanisme pertarungan partai dan pemilu dikontrol di tingkat pusat. Partai lokal hanya diperbolehkan di Aceh dan saya yakin, PKI akan berpikir panjang untuk memilih Aceh sebagai basis gerakannya.

Satu-satunya celah yang mungkin bisa dimasuki komunisme adalah revolusi. Revolusi akan me-reset seluruh sistem seperti kita menginstal komputer dengan OS baru. Nah harapannya, komunis bisa terinstal menjadi salah satu programnya. Tetapi komputer baru hanya akan diinstal Windows baru ketika dia sering error, crash dan hang. Artinya revolusi membutuhkan gerakan politik yang massif dan kondisi bangsa yang amburadul dan chaotic. Dua hal ini sama sekali tidak tergambar dari perkembangan ekonomi Indonesia selama dua puluh tahun terakhir. Indonesia adalah negara paling demokratis di Asia Tenggara dan kuat secara ekonommi sehingga bisa menjadi anggota G-20.

Namun demikian, sebagai ilmuwan sosial saya tak bisa memvonis “tak mungkin”. Selalu ada yang diluar prediksi dalam ilmu sosial, sehingga dalam ekosistem politik, peluang munculnya PKI dapat disimpulkan kira-kira begini: PKI yang sudah mati, hampir tak mungkin hidup lagi.

Bahan Bacaan

[i] Ford, M. (2005). Economic unionism and labour’s poor performance in Indonesia’s 1999 and 2004 elections. http://airaanz.econ.usyd.edu.au/papers/Ford.pdf

[ii] Cribb, R. (1990). The Indonesian Killings Of 1965-1966: Studies from Java and Bali: Monash: CSAA. https://works.bepress.com/robert_cribb/48/download/

[iii] Detik.com. (2004). Budiman Sudjatmiko dan 51 Aktivis Masuk PDIP. https://news.detik.com/berita/249688/budiman-sudjatmiko-dan-51-aktivis-masuk-pdip

[iv] DW. (2013). Pengagum Lenin di Rezimhttp://www.dw.com/id/pengagum-lenin-di-rezim/a-16820864

[v] Armenia, R. (2016). Kisah Pahit Dita Sari, Dipenjara& Dituduh Subversif Komunis, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160518172757-20-131713/pahit-kisah-dita-sari-dipenjara-dituduh-subversif-komunis/

[vi] Sudjatmiko, B. (2016). Nezar Patria, Teman Saya yang Asu. https://mojok.co/budiman-sudjatmiko/esai/nezar-patria/

[vii] Mietzner, M. (2013). Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia: Singapore: NUS Press Pte Ltd.

Print Friendly, PDF & Email
Be Sociable, Share!

Comments

comments