Polemik Riwayat Hidup

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 7 Maret 2015

Screen Shot 2015-03-10 at 6.04.50 AMSemuanya bermula ketika Pansus Raperdais Pengisian Jabatan Guberur dan Wakil menemui Sultan HB X, putri-putri, adik-adik beserta beberapa perangkat Kasultanan dan Pakualam IX di Keraton. Pada waktu itu, Sultan mengusulkan agar daftar riwayat hidup dipangkas tanpa menyertakan kata “istri” seperti termaktub dalam UU Keistimewaan (UUK) yang dianggap mencegah kemungkinan perempuan menjadi Gubernur DIY.

Bola politik berkembang liar, apalagi ada menantu Sultan, KRT Purbodiningrat, sebagai wakil ketua pansus. Padahal, pada masa pembahasan Raperdais periode sebelumnya, tidak muncul isu pemangkasan riwayat hidup. Paling tidak ada dua poros besar yang berkembang.

Poros pertama menghendaki bahwa jenis kelamin tidak dapat menjadi basis diskriminasi jabatan gubernur. Secara implisit dan eksplisit, hal ini mengindikasikan bahwa pemimpin tertinggi keraton Yogyakarta yang selama ini dipimpin oleh Sultan yang selalu laki-laki dapat berubah. Lebih spesifik lagi, poros ini mendorong GKR Pembayun, putri pertama Sultan untuk menjadi pemimpin tertinggi Keraton sekaligus Gubernur.

Poros kedua berada di posisi berseberangan. Tradisi keraton Mataram Islam yang selama lima abad selalu dipimpin dengan garis keturunan laki-laki tidak seharusnya dirubah. Jika ditarik dalam spektrum yang lebih luas, Continue reading “Polemik Riwayat Hidup”

Dana Istimewa

Screen Shot 2015-02-11 at 4.17.43 PMKedaulatan Rakyat, Analisis, 10 Februari 2015

Dana Istimewa 2015 yang dialokasikan 547, 45 M dapat dipastikan terlambat. Dalam tiga kali penyaluran selama ini, danais tidak pernah datang tepat waktu. Pemerintah DIY menunjuk Pemerintah Pusat yang dikoordinatori Kemendagri lambat dalam menyalurkan anggaran yang penting bagi pembangunan DIY. Penelusuran penulis di DIY dan Jakarta memberikan kesan bahwa keterlambatan Danais merupakan kombinasi dari masalah di DIY dan pusat.

Danais 2015 melalui proses yang cukup panjang. Pada 21 Feb 2014, Gub DIY mengusulkan anggaran sebesar 1,02 T rupiah untuk anggaran 2015, padahal sebulan sebelumnya, dari alokasi 2013 sebesar 231 M, hanya mampu terealisasi 54 M atau 23,5 %. Setelah melalui sekian proses, pada 15 Agustus 2014, anggaran Danais 2015 disepakati 547, 45 M.

Danais jauh berbeda dengan Dana Otsus Aceh dan Papua yang berbentuk block grant, yang segera dicairkan Kemenkeu setelah ada rekomendasi dari Kemendagri. Tidak ada ukuran keberhasilan kinerja tahun lalu untuk pencairan tahun berikutnya, entah dikorupsi, atau gagal dikelola, Dana Otsus Aceh dan tetap akan dicairkan merujuk pada prosentase dari Dana Alokasi Umum.

Sementara Danais berbasis kepada kinerja. Dana tahapan berikutnya hanya dapat dicairkan setelah hasil dari tahap sebelumnya diverifikasi. Model ini mendapat apresiasi positif dari BPK karena hasilnya lebih terukur dibanding Dana Otsus. Dalam satu tahun terdapat tiga tahap penyaluran: 25%, 55% dan 20%. Dana tahap kedua hanya dapat dicairkan setelah dana tahap pertama mencapai capaian kinerja 80%, begitu juga tahap ketiga. Pada 2013, dana turun hanya satu termin. Pada 2014, Pemda DIY hanya mampu mencairkan dua termin dan tahun ini, prosesnya masih berada di Kemendagri.

Ada beberapa masalah terkait dengan terlambatnya pencairan Danais yang berimplikasi pada capaian serapan:

Pertama, Perdais yang terlambat. UUK memberikan kewenangan besar kepada DIY. Berbeda dengan Aceh dan Papua yang membutuhkan Peraturan Pemerintah, Continue reading “Dana Istimewa”

Jokowi dan UGM

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 20 Agustus 2014

Hubungan Jokowi dengan UGM tentu sangat erat. Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Bahkan nyatanya, Jokowi adalah lulusan sarjana universitas negeri pertama di Indonesia yang menjadi presiden.

Pertama-tama, kita harus mendefinisikan dulu tentang apa yang dimaksud sebagai alumni. Dalam pengalaman penulis, alumni sebuah universitas dimaknai sebagai seseorang yang lulus dari universitas tersebut. Kartu Keluarga Alumni Gadjah Mada atau Kagama misalnya, baru didapatkan seseorang ketika yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya, apakah pendidikan profesi, D3, S1, S2 atau S3. Pendeknya, seseorang yang kuliah di UGM kemudian tidak menyelesaikan pendidikannya karena sesuatu hal, tidak dianggap sebagai alumni. Mari kita lihat profil masing-masing presiden yang pernah memerintah di Indonesia.

Presiden Pertama Sukarno disebut-sebut sebagai alumni ITB. Nyatanya, Ir. Sukarno lulus dari Technische Hogeschool (TH) pada tahun 1926. Dia adalah salah satu insiyur pertama yang diluluskan TH. TH kemudian mengalami berbagai transformasi, termasuk menjadi bagian dari Universitas Indonesia sebelum diresmikan oleh Presiden Sukarno menjadi ITB pada 2 Maret 1959. Artinya Ir. Sukarno bukan alumni ITB tetapi alumni TH yang menjadi cikal bakal ITB. TH dan ITB tentu sangat berbeda. Continue reading “Jokowi dan UGM”

Debat Capres Pertama

Screen Shot 2014-06-12 at 11.14.22 AM

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 11 Juni 2014

Seolah menjawab keraguan publik, Jokowi-JK mendominasi acara Debat Kandidat Capres sesi pertama dengan tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum. Sebaliknya, Prabowo-Hatta yang tampil cantik di tiga sesi pidato sebelumnya saat deklarasi pasangan, pengambilan nomor dan deklarasi kampanye damai tampil kurang mengesankan.

Sebelum acara debat, Jokowi-JK tampil tanpa polesan. Pidatonya sepotong-sepotong dan menghilangkan momen-momen penting untuk mendapat simpati public. Saat menerima amanat dari PDIP dan terutama saat deklarasi, pidatonya tanpa persiapan dan kurang makna. Pada acara pengambilan nomor, Jokowi justru dipanggil Bawaslu karena dilaporkan mencuri start kampanye saat memperkenalkan nomor urut. Prabowo, tampil cukup impresif dengan gaya orator yang baik, dan menimbulkan simpati.

Hanya saja, dalam debat capres pertama ini ada beberapa catatan yang menarik. Pertama, tema debat kali ini secara hitungan di atas kertas adalah tema yang menguntungkan Jokowi-JK. Jokowi berpengalaman menjadi kepala daerah dan JK berpengalaman menjadi wakil presiden. Dalam debat ini terlihat bagaimana Jokowi fasih berbicara, tidak hanya tentang visi misi, tetapi juga strategi kongkrit untuk mengatasi persoalan. Continue reading “Debat Capres Pertama”

Pelajaran dari Jembatan Timbang

Screen Shot 2014-05-14 at 5.53.38 PMAnalisis Kedaulatan Rakyat, 14 Mei 2014

TEMUAN Gubernur Jateng Ganjar Pranowo soal pungli di jembatan timbang patut diapresiasi. Hanya saja langkah itu saja tentu belum cukup untuk mengatasi persoalan menahun. Setelah otonomi daerah, banyak daerah berlomba-lomba meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya dengan memaksimalkan denda di jalanan.

Langkah itu tentu tidak salah. Di beberapa kota di Australia seperti Sydney dan Melbourne, denda parkir dan pelanggaran di jalan raya merupakan salah satu instrumen pemasukan daerah yang cukup signifikan. Dendanya pun luar biasa menguras kantong, minimal ratusan dolar bahkan sampai ribuan dolar. Sistem denda juga dibuat terintegrasi dengan ‘STNK’. Sehingga jika tidak membayar denda, justru bisa berujung penjara. Denda digunakan sebagai instrument, bukan tujuan akhir.

Tetapi seringkali, pemimpin daerah terjebak karena hanya menjadikan peningkatan PAD sebagai tujuan utama tanpa tahu makna peraturan. Misalnya, pemerintah memberikan pajak dan cukai tinggi untuk rokok dengan tujuan utama untuk mengurangi konsumsi rokok, bukan untuk menambah pemasukan negara. Jika tujuan akhir hanya untuk menambah pemasukan, pemerintah akan memromosikan rokok, karena semakin banyak orang merokok, semakin banyak pemasukan.

Jembatan timbang tidak terlepas dari peluang sesat fikir yang sama. Tujuan diadakannya jembatan timbang adalah agar kendaraan tidak mengangkut muatan berlebihan. Hal ini berbahaya, tidak hanya untuk sopir truk, tetapi juga untuk pengguna jalan lainnya yang berpotensi menjadi korban akibat rem blong. Denda adalah instrumen agar tujuan keselamatan jalan tercapai. Selain itu, dampak paling nyata adalah kerusakan jalan yang bisa jadi nilai kerugian ekonominya sangat besar. Setiap tahun dan Continue reading “Pelajaran dari Jembatan Timbang”

Catatan Pemilu Legislatif 2014

 

Screen Shot 2014-04-11 at 6.03.14 PM

Kedaulatan Rakyat, 11 April 2014

LUAR biasa. Selamat kepada seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Indonesia melangkah ke satu level yang lebih tinggi. Insiden yang cukup menghawatirkan tidak terjadi. Walaupun berbeda, simpatisan partai saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. KPU bekerja lebih baik dibandingkan 2009.

Juga menarik ketika pemilih Indonesia semakin setia dengan pilihannya karena semakin terkonsolidasi pilihan terhadap partai politik yang jumlahnya kian  rasional. Masing-masing partai telah memiliki basis massa yang relatif cukup solid dengan tidak ada yang mencapai 20% suara. Persaingan semakin setara yang menggambarkan realitas Indonesia yang beragam.

Realita yang dipaparkan quick count ternyata mengungkap bila ‘Jokowi effect’ yang diharapkan memenangkan PDIP lebih dari 20% sehingga bisa mengusung pasangan capres sendiri tidak terjadi. Justru ‘Prabowo effect’ yang mampu menaikkan suara Gerindra lebih dari kali lipat dan ‘Rhoma effect’. Inilah yang membuat hadirnya kritikan ke Puan Maharani, Ketua Bappilu PDIP yang kurang mampu menjual figur Jokowi untuk menaikkan suara PDIP. Penggemar Jokowi tidak mampu dikonsolidasikan untuk memilih PDIP.

Tidak kalah menarik dicermati adalah  dua partai yang tersangkut isu korupsi, perolehannya menurun. Paling parah penurunan dialami Partai Demokrat yang kehilangan 12% pemilih. PKS, diluar dugaan hanya kehilangan sebagian kecil pemilihnya dibandingkan dengan Pemilu 2009.

Ada fenomena baru dimana KB mampu menaikkan suaranya hampir dua kali lipat. Ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh.  (1). PKB mampu mengonsolidasi pemilihnya yang sebelumnya tersebar di beberapa partai yang tidak lolos verifikasi seperti PKNU. (2). PKB cerdik memilih vote getter, yaitu Rhoma Irama untuk golongan tua dan Ahmad Dhani untuk pemilih muda. (3). Hadirnya Rusdi Kirana, pemilik Lion Air yang suntikkan dana cukup besar ke konstituen PKB di Jawa Timur. (4). Konstituen sudah lupa terhadap konflik Muhaimin-Gus Dur. Continue reading “Catatan Pemilu Legislatif 2014”

Megawati, Jokowi dan Survey

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 7 Feb 2014Screen Shot 2014-02-12 at 9.08.47 AM

Banyak survey menunjukkan bahwa Jokowi menempati posisi tertinggi diantara tokoh nasional yang ingin berlaga dalam pentas pertarungan presiden beberapa bulan mendatang. Hanya saja, Jokowi sulit maju jika tidak mendapatkan restu dari Megawati sebagai Ketua Umum PDIP yang memberinya dukungan di Solo dan DKI. Seberapa jauh Megawati mengambil keputusan berdasarkan survey?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat kelemahan survey random sampling (pencarian acak) yang digunakan lembaga survey. Ada dua yang cukup menonjol. Pertama, survey acak, walaupun sudah dihitung berdasarkan metode acak sesuai dengan pedoman ilmiah, pada akhirnya tetap bergantung pada surveyor di lapangan. Setiap surveyor dalam sebuah survey tatap muka harus seperti robot yang menanyakan hal yang sama dengan ekspresi yang sama untuk setiap responden. Tidak mudah untuk menjadikan semua surveyor seperti robot dan harus berinteraksi yang sama pada setiap responden. Gaya bertanya dan bahkan eskpresi surveyor dapat menjadi penggiring bagi jawaban reponden.

Kedua, efek bandwagon dan underdog (Paul  Lavrakas, 2008). Efek bandwagon terjadi ketika pemilih tertarik terhadap kandidat yang tinggi perolehan berdasarkan survey. Sementara underdog efek sebaliknya, pemilih menjadi tidak tertarik terhadap kandidat yang rendah perolehannya dalam survey. Survey menggiring pemilih untuk memilih atau tidak memilih sesuatu, dan bukan merupakan ekspresi netral dari pemilih sendiri.

Megawati bukanlah sosok yang mudah tergiring oleh survey. Beberapa keputusan politik Megawati dalam tiga tahun terakhir, sama sekali tidak memperhitungkan survey. Pertama, keputusan untuk mencalonkan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI. Jokowi-Ahok adalah kandidat ayam sayur jika dibandingkan dengan Foke-Nara yang merajai semua survey. Foke malah diprediksi menang hanya dalam satu putaran. Nyatanya, hanya dengan 18% kursi di DPRD DKI, PDIP dan Gerindra sukses mengantarkan Jokowi menjadi Gubernur DKI, mengalahkan petahana.

Kedua, majunya Ganjar-Heru dalam Pilgub Jateng. Popularitas Ganjar-Heru tentu kalau berkilau dari petahana Bibit-Sudijono, atau bahkan kalah terang jika dibanding Rustriningsih-Garin yang gagal dicalonkan PDIP.  Toh akhirnya, Megawati mengambil keputusan tepat untuk mencalonkan Ganjar.

Ketiga, mencalonkan non-kader PDIP, Tri Rismaharini sebagai walikota Surabaya 2010 berpasangan dengan mantan Walikota Bambang DH. Risma, birokrat karier yang tak tertarik menjadi walikota, menyentuh hati Megawati. Walaupun diwarnai Pilkada ulang, toh Risma akhirnya disebut-sebut sebagai walikota terbaik. Continue reading “Megawati, Jokowi dan Survey”

Menjewer Australia

Screen Shot 2013-11-19 at 11.05.52 PMKedaulatan Rakyat, Analisis, 19 November 2013. Download PDF

Isu terkait penyadapan terhadap Presiden, ibu negara dan lingkaran dalam istana yang dilakukan oleh Australia tahun 2009 segera mengundang kontroversi. Padahal, berhadapan dengan Australia, Indonesia memiliki banyak keunggulan secara politik dan tidak bergantung secara ekonomi.

Dalam presentasi dengan kop Australia’s Defense Signal Directorate, terlihat jelas siapa saja yang disadap. Setelah menarik Dubes Indonesia untuk Australia yang menurunkan hubungan diplomatik, apa saja keunggulan Indonesia dibanding Australia?

Pertama, pemerintahan partai koalisi (dengan Partai Liberal sebagai partai terbesar) di Australia adalah pemerintahan baru terbentuk September lalu. Setelah enam tahun tidak memegang tampuk pemerintahan, pemerintahan baru dihadapkan pada warisan-warisan kebijakan pemerintah partai buruh yang dianggap tidak popular yang menyebabkan kekalahan yang cukup signifikan.  Penyadapan dilakukan pada masa pemerintahan Partai Buruh dan dampaknya dirasakan Partai Liberal. Partai koalisi yang belum berpengalaman, masih terbata-bata membaca peta politik kawasan, termasuk hubungannya dengan Indonesia.

Kedua, bermain isu pencari suaka. Pencari suaka merupakan isu politik paling penting bagi Australia. Marty sebaiknya menghentikan sementara kerjasama terkait pencari suaka. Sudah pasti, hal ini akan menjadi goncangan terbesar politik dalam negeri Australia. Dalam masa kampanye, Perdana Menteri terpilih Tony Abott pernah berjanji untuk membeli kapal-kapal yang digunakan pencari suaka dan menempatkan lebih banyak polisi Australia untuk mengawasi perairan Indonesia dari penyelundup manusia. Kebijakan yang dianggap merendahkan kedaulatan Indonesia ini tidak pernah mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah Indonesia. Sudah saatnya kita sedikit berwibawa menghadapi tetangga kita di Selatan.

Karena keunggulan geografis, Australia bergantung kepada Indonesia secara politik, Continue reading “Menjewer Australia”

Partai dan Korupsi

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 21 Oktober 2013. Download PDF

UnknownDalam empat tahun sejak pemilu 2009, berita politik di Indonesia dihiasi dengan potret buram korupsi yang dilakukan oleh petinggi atau pengurus partai politik. Walaupun perilaku korup wakil rakyat yang terhormat tersebut sudah terjadi sejak 1999, cakupannya berbeda. Pada periode 1999-2004 korupsi dilakukan berjamaah oleh seluruh anggota dewan di daerah tanpa pandang bulu. Setelah selesai menjabat, mereka bersidang bersama di ruang penjara. Sekarang menyasar pengurus pusat di Jakarta.

Sejak tahun 2009, korupsi menjadi isu politik yang dimainkan secara bergiliran. Tak pelak, dukungan terhadap partai, dilihat dari survey, melorot tajam. Sejak tiga  tahun lalu, korupsi menerpa partai Demokrat, meruntuhkan elektabilitas partai sampai dibawah 10%. Tiga bulan lalu isu korupsi menerpa PKS, yang mengancamnya gagal lolos batas minimal di DPR. Sejak dua minggu ini, korupsi menerpa partai Golkar. Hanya tinggal PDIP lah partai besar yang relatif masih aman. Mari kita bahas satu-persatu.

Jika tidak didera isu korupsi, bukan tidak mungkin Anas Urbaningrum menjadi presiden RI. Anas memiliki semua kriteria yang dibutuhkan, memiliki jaringan kuat, muda dan berpengalaman. Dia menjadi ketua HMI tahun 1997 (28 th) dan dua tahun berikutnya terlibat dalam perumusan paket UU politik, lalu menjadi salah satu tim seleksi partai untuk pemilu 1999. Pada umur 32 tahun, Anas menjadi anggota KPU termuda yang sukses dalam dua hal: menyelenggarakan pemilu 2004 dan tidak terjerat korupsi seperti kolega-kolega seniornya.

Continue reading “Partai dan Korupsi”

Konflik Keraton Solo

DOBRAK-PINTU-solo-260813-Sunaryo-HB-solopos

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 29 Agustus 2013

Konflik keraton Solo yang memuncak Senin lalu, meninggalkan corengan hitam terhadap proses perebutan kuasa, yang sepertinya memang nampak berharga untuk diperebutkan.

Konflik bermula tahun 2004 ketika Pakubuwono XII tidak menunjuk pewaris tahta Kasunanan Solo. Sejarah mencatat, tak cukup banyak yang bisa diapresiasi dari kepemimpinan PB XII yang bertahta sejak 1945. Pada saat masa awal menjabat, Sunan muda dihadapkan pada pilihan sulit untuk mendukung republik. Tak seperti Sultan HB IX yang supportif, Sunan terkesan menunggu dan pada akhirnya kehilangan momentum. Dirinya sempat diculik Barisan Benteng dan akhirnya status pemerintahan mandiri diturunkan menjadi karisidenan karena dianggap gagal mengelola ketertiban Surakarta.

Pada masa colonial, Belanda yang hanya memiliki SDM terbatas, cenderung memanfaatkan aristokrat lokal untuk menjamin stabilitas daerah. Dengan aristokrat ini, Belanda membuat kontrak jangka panjang dan pendek. Sebagai imbalannya, bangsawan lokal mendapatkan konsesi dari Belanda. Satu-satunya aristokrat yang kritis terhadap kontrak Belanda hanyalah Sultan HB IX (Cribb 2000) yang akhirnya setuju bertanda tangan setelah menerima bisikan leluhur. Jepang tak banyak merubah kondisi ini karena fokusnya hanya memenangkan peperangan.  Continue reading “Konflik Keraton Solo”

Tiga Karakter Kekuasaan

Kedaulatan Rakyat, 26 April 2013

 Bakal Jatah-Kursi-Parlemencalon Legislatif telah diserahkan partai politik ke KPU. Ada yang senang karena berhasil melewati rintangan partai, ada yang sedih karena gagal.  Politisi memang bukan tujuan selanjutnya setelah mendapatkan popularitas. Politisi adalah profesi yang mengutamakan negoisasi yang dengan seksama mengutamakan otak dan mulut sekaligus.

Demokratisasi di Indonesia telah menawarkan cara pandang yang sama sekali baru dalam melihat kekuasaan. Mereka yang akan bertarung tahun depan harus ingat kekuasaan saat ini memiliki tiga karakter: sulit didapatkan, sulit digunakan dan mudah terlepas.

Pertama, kekuasaan sulit didapatkan. Lihatlah tingkat persaingan yang tinggi untuk mendapatkan kekuasaan. Pemilu yang sebelumnya penunjukan dan tanpa persaingan, mendadak menjadi pemilu dengan tingkat persaingan paling tinggi di dunia. Pada pemilu 2009 lalu 7.391 caleg bersaing untuk memperebutkan 560 kursi di DPR. Akhirnya, hanya 7,5% yang berhasil.

Tahun depan yang diikuti 12 partai, tidak kalah kompetitif. Dalam Pasal 54 UU Pemilu, partai boleh mengajukan sampai 100% jumlah kursi di setiap Dapil. Karena jumlah partai yang sedikit partai yang tidak lolos akan bergabung dengan partai peserta pemilu dan sekaligus menitipkan calegnya. Sehingga kuota mendekati 100% digunakan secara maksimal untuk menjaring pemilih yang terbentuk angka 6.576 nama.

Di eksekutif, persaingan juga tinggi. Syarat menjadi kepala daerah yang sah “hanya” mendapatkan legitimasi dari 30% pemilih juga tak mudah. Padahal, dengan tingkat partisipasi sekitar separuh, pasangan kandidat hanya perlu mendapatkan dukungan solid dari 15% pemilih untuk menang di suatu daerah. Tetapi kenyataannya tak mudah memenangkan dalam satu putaran saja. Dukungan rakyat semakin sulit dan semakin mahal.

Kedua, kekuasaan sulit digunakan.  Continue reading “Tiga Karakter Kekuasaan”

Jokowi Presiden?

Kedaulatan Rakyat, 6 Maret 2013

Versi PDF silakan didownload disini

berseragam-korpri-jokowi-nekat-masuk-ke-gorong-gorong-001-mudasirSalah satu cara untuk menganalisis kondisi politik Indonesia adalah dengan teori kekuasaan Jawa. Teori ini berbeda atau bahkan berseberangan dengan teori kekuasaan barat yang selama ini mendominasi

Kekuasaan Jawa sebagaimana ditulis oleh Ben Anderson (1972) berbasis kepada bentuk, asal, jumlah dan sifat kekuasaan. Orang Jawa percaya kepada kuasa yang bentuknya konkrit, berasal dari semesta yang tunggal, jumlahnya tetap dan sifatnya mutlak sehingga tidak perlu dipertanyakan legalitasnya. Kebalikannya, kekuasaan barat bentuknya abstrak, asalnya heterogen, jumlahnya bisa berubah dan selalu dipertanyakan atau menjadi subjek gugatan.

Bagi orang Jawa, kekuasaan itu bisa berada pada benda kongkrit seperti keris, tombak bahkan gamelan atau kareta kuda. Jika Barat melihat kekuasaan dicapai melalui partai politik atau organisasi, orang Jawa percaya kuasa dari Tuhan yang hanya diberikan kepada mereka yang mendapat “Wahyu Kedathon” atau pulung kekuasaan. Apabila seseorang sudah kejatuhan pulung sebagai bentuk kongkrit kekuasaan, semesta akan mengikutinya. Cepat atau lambat yang bersangkutan akan menjadi penguasa

Wahyu Kedathon ini dipercaya berada di rahim Ken Dedes, sehingga semua bayi yang keluar dari rahimnya, entah siapa bapaknya, akan menjadi penguasa Jawa saat masa Singosari. Wahyu Kedathon juga pernah mewujud dalam air kelapa milik Ki Ageng Giring yang secara tak sengaja diminum Ki Ageng Pemanahan. Keturunan Pemanahan, kita tahu, adalah penguasa Mataran Islam hingga terus menetes ke Solo dan Yogyakarta sampai saat ini. Di keraton Yogyakarta, pemegang keris Joko Piturun lah yang akan menjadi penguasa yang saat ini otomatis menjadi Gubernur DIY.

Seluruh proses itu tidak membutuhkan jawaban dari pertanyaan: mengapa? Penguasa adalah juga wakil Tuhan di muka bumi yang menjadi sumber dari semesta yang menghasilkan kesejahteraan.

Tengoklah gelar keempat raja di tanah Jawa yang tersisa, Hamengkubuwono (memangku dunia), Pakubuwono (paku dunia), Pakualam dan Mangkunegaran (memangku negara). Semuanya menjadi pusat dari segala sesuatu. Sehingga kekuasaan itu tak terbagi sehingga tak ada matahari kembar.

Menariknya, mengetahui siapa yang mendapatkan wahyu kedathon dapat dilacak dari siapa sumber atau pusat dari jagat politik dan kuasa yang tengah terjadi. Jika pada jaman dulu sumber berita selalu berada di seputaran keraton, sekarang tidak lagi. Media memainkan posisi yang sentral.

Kalau diperhatikan pemberitaan media selama enam bulan terakhir terfokus di satu politisi: Jokowi. Tanpa diminta dan dikomando, hampir seluruh awak media mengirimkan tim khusus yang memantau gerak-gerik gubernur baru. Tanpa dinyana berita seputar Jokowi selalu menarik untuk dibaca. Media yang bekerja salah satunya berdasar permintaan pasar, mau tak mau mengikuti selera pelanggannya. Saking dasyatnya pesona Jokowi, beritanya bahkan sudah merambah tidak hanya di meja politik tetapi juga di infotainment. Gerak-gerik Jokowi bahkan tak hanya menarik Continue reading “Jokowi Presiden?”

Oh… PKS

Kedaulatan Rakyat, 1 Februari 2013

Versi PDF dapat didownload disini

602728_599731220043338_1861022271_nBerita mengejutkan itu datang ketika Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Citra PKS yang selama ini dikenal (atau diisukan) bersih dari segala macam praktek kotor korupsi langsung guncang.

LHI ditetapkan menjadi tersangka ketika suruhannya, AF tertangkap tangan menerima suap dan berdua di kamar hotel bersama seorang perempuan muda.

Sejak didirikan, tidak ada satupun anggota PK atau PKS yang menjadi tersangka apalagi terpidana kasus korupsi. Kader PKS yang cukup menghiasi layar berita adalah Misbakhun dengan kasus LC fiktif dan Arifinto yang membuka gambar porno di DPR. Misbakhun belakangan dibebaskan dan namanya direhabilitasi sedangkan Arifinto, yang juga pendiri PK , mengundurkan diri dari DPR.

Berbeda dengan dua kasus di atas, kali ini pukulan telak diterima PKS. Dengan tingkat kesuksesan perkara yang nyaris 100%, seluruh tersangka KPK akan menjalani proses hukum untuk akhirnya menghuni hotel prodeo. Belum pernah ada tersangka yang terkait dengan kasus tertangkap tangan KPK, dapat bebas dari jeratan kasus hukum.

Seluruh proses mengejutkan PKS ini terjadi diantara tiga ketidakberuntungan sekaligus:

Pertama, tersangka korupsi yang ditangkap KPK adalah Presiden PKS, pimpinan tertinggi yang menjalankan seluruh aktifitas eksekutif partai . Posisi Luthfi di PKS sejajar dengan Anas Urbaningrum di Demokrat, Megawati di PDIP atau Aburizal Bakrie di Golkar. Lebih dari itu, Luthfi juga salah satu pendiri PK.

Continue reading “Oh… PKS”

Raja dan Presiden

Kedaulatan Rakyat, 7 Januari 2013

Download PDF disini

 

Sebentar lagi Indonesia akan mencari presiden baru. Seluruh elemen bangsa mencari-cari figur ideal untuk menggantikan SBY sehingga tahun 2013 adalah tahun yang panas yang membuat suhu politik mendidih. Jangan-jangan, rujukan pemimpin tak perlu jauh-jauh diambil dari kisah dimana konsep demokrasi dilahirkan. Rujukan itu ada di bangsa Indonesia, yang sudah dipraktekkan berabad-abad.

Konsep ketatanegaraan yang bersejarah panjang di Indonesia bisa ditemukan di kerajaan-kerajaan. Dalam dua abad terakhir, sejarah raja-raja Mataram Islam yang paling kuat diantara kerajaan lain di Nusantara yang bisa dijadikan rujukan. Kita bisa menyebutknya kekuasaan Jawa karena praktis, hanya kerajaan Mataram yang bertahan di tanah Jawa.

Konsep kekuasaan Jawa mengandalkan pada sandaran kekuasaan yang melekat pada Raja, sebagai figur pilihan Tuhan di muka bumi. Namun, kekuasaan absolut ini mensyaratkan raja yang betul-betul menunjukkan kapasitas individu sebagai sosok istimewa. Sejarah membuktikan kegagalan raja memegang amanat manusia pilihan yang bekerja melebihi manusia normal, membuatnya terjungkal dari kursi kekuasaan, Continue reading “Raja dan Presiden”

Gayus, Dhana dan Ajib

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 10 Maret 2012

Kasus Ajib Hamdani, menarik perhatian untuk disimak. Walaupun diduga memiliki uang sampai dengan 17 milyar rupiah di rekeningnya, pembawaannya santai di depan media. Ada beberapa perbedaan kasus Ajib dengan kasus Dhana dan Gayus, biarpun ketiganya bekerja di Dirjen Pajak dan ditugaskan di Jakarta, lahan paling “basah” di Indonesia.

Pertama, baik Gayus maupun Dhana, keduanya ditangkap saat masih menjadi PNS aktif. Sedangkan Ajib menjadi berita justru karena pengajuan pengunduran dirinya sebagai PNS sejak 2009 tidak pernah mendapatkan kepastian. Ajib bahkan meminta jika kasus mafia pajak dibuka, oknum dibalik terhambatnya pengunduran dirinyalah yang pertama diperiksa.

Kedua, Ajib memanfaatkan media, baik media tulis melalui blog maupun media televisi untuk klarifikasi terhadap tuduhan kepadanya. Dalam tiga hari terakhir, ia sudah melakukan roadshow ke berbagai media elektronik nasional. Hal ini berbeda dengan Gayus dan Dhana yang cenderung menghindari media dengan cara sederhana, menutupi wajah dengan topi atau berlari di tengah kerumunan wartawan.

Ketiga, apabila kasus Gayus pertama kali disampaikan Susno dan ditindaklanjuti KPK, sementara Dhana ditahan Kejaksaan. Ajib justru dilaporkan Irjen Kemenkeu ke Mabes Polri. Artinya Ajib satu-satunya orang yang dilaporkan instansinya sendiri. Masalahnya, penyelidikan terhambat karena surat Mabes kepada Kemenkeu untuk meminta data tiga perusahaan belum dikabulkan sejak 8 Februari.

Keempat, walaupun ketiganya memiliki rekening fantastis, hanya Ajib yang berani melakukan pembuktian terbalik. Dalam safety box Gayus ditemukan emas dan uang senilai 74 milyar dan Dhana memiliki mobil mewah Bentley yang berharga milyaran. Sementara Ajib tak banyak mengkoleksi harta, luas rumah Ajib seluas 141 m².

Selama proses menunggu apakah status Ajib akan meningkat menjadi tersangka seperti dua orang seniornya di STAN, ada beberapa catatan kecil tentang pemberantasan korupsi. Dalam beberapa literatur korupsi, dapat dikategori dalam tiga pendekatan: individu, institusi dan budaya. Bagi pendukung liberal, korupsi adalah pilihan rasional setiap orang untuk melakukannya. Setiap orang akan memiliki perhitungan untung rugi sebelum melakukan korupsi. Seandainya keuntungan materialnya lebih besar daripada ancaman hukuman, seseorang akan korupsi. Sehingga perlu mekanisme hukuman yang berat agar seseorang tidak korupsi.

Continue reading “Gayus, Dhana dan Ajib”