Presiden dan Komposisi DPR

Kedaulatan Rakyat, Analisis- 11 Juli 2009

Dalam setiap kesempatan debat dan kampanye, setiap kandidat presiden dan wakil presiden selalu berjanji untuk melakukan banyak hal di berbagai sektor. Pengangguran akan diturunkan, pertumbuhan ekonomi ditingkatkan, pendidikan digratiskan dan kesehatan dijamin. Semudah itukah presiden terpilih merealisasikan janji kampanyenya?

Kebijakan publik tidak hanya didasarkan atas keinginan presiden semata tetapi harus dikontestasikan dalam struktur politik yang ada. Tidak seperti negara diktator yang kekuasaan tersumbu pada satu titik, negara demokratis menyebar kekuasaan “veto”-nya pada beberapa lembaga. Indonesia yang merupakan satu-satunya negara demokratis di Asia Tenggara dengan kategori “free” (Freedomhouse.org). Artinya, walaupun pasangan capres memenangkan pemilu, bahkan dengan satu putaran sekalipun, upaya mewujudkan misi dan programnya masih teramat panjang dan berliku.

Dalam sistem presidensial murni yang diterapkan di Indonesia, tantangan terbesar presiden terletak pada kemungkinan tercapainya konsensus di DPR. Proses penyusunan kebijakan publik memerlukan dukungan DPR sebagai bagian dari mekanisme checks and balances. Semakin banyak Presiden didukung di DPR, semakin mudah merealisasikan program-programnya. Untuk tujuan inilah, siapapun presiden terpilih tidak memiliki pilihan lain selain menyusun kabinet “pelangi” yang menteri-menteri berasal dari berbagai partai politik. Dengan memiliki kekuatan di eksekutif dan legislatif sekaligus, realisasi program kerja diusahakan untuk seminimal mungkin di veto oleh DPR.

Continue reading “Presiden dan Komposisi DPR”

Peti Mati Bernama Hercules

Dimuat di TANDEF

Salah satu pesawat TNI AU terjatuh lagi pagi ini. Belum jelas apa penyebabnya, yang jelas petaka adalah ini musibah berikutnya setelah pesawat Fokker jatuh di Bandung dan menewaskan putra terbaik di PaskhasAU. Saya langsung mengganti status di Facebook menjadi “Audit TNI !!!!”. Banyak komentar masuk. Musibah jatuhnya pesawat TNI AU sangat emosional buat saya. Mengapa?

Salah seorang sahabat, Norman Nugroho, tewas bersama jatuhnya Chopper Superpuma di Wonosobo dua hari sebelum tsunami Aceh di akhir 2004. Waktu itu pangkatnya masih Letnan Satu. Saya berdebar-debar menunggu berita di tagline TV setelah ditelpon kawan-kawan berkali-kali tentang kabar Norman adalah salah satu dari 14 korban. Norman adalah teman baik ketika SMA dan kami mendaki beberapa gunung bersama, termasuk berbagai kegiatan di SMA antara lain Pramuka. Dia Ketua PMR saya ketua Glacial (Pecinta Alam). Kami sering kerja bareng. Bersama teman saya yang lain, kami bertiga pernah ikut Geowisata di Bantul yang diselenggarakan Mapala Geologi UGM selama tiga hari. Ini peristiwa yang sangat mengesankan. Diantara teman tentara yang lain, dia yang paling tidak pelit untuk diajak diskusi. Darinya, saya tahu tentang berbagai posisi “sikap” di AAU. Setiap pesawat jatuh selalu mengingatkan saya pada sosok kalem Norman.

Saat menulis status tersebut di Facebook, saya tidak bermaksud memojokkan TNI AU. Maksudnya adalah, dengan diaudit, akan jelas kebutuhan “standar” TNI. Kalau kurang sebaiknya ditambah, kalau belum beres dibenahi. Kalau standarisasinya masih kurang, mungkin perlu sertifikasi management. Dengan cuaca yang bagus seperti di foto evakuasi (tidak seperti ketika Superpuma jatuh), jelas ada yang tidak beres, baik di internal TNI, maupun di luarnya. Mari diperinci satu-satu.

Secara politis, posisi TNI sangat-sangat jauh berbeda sejak Post-Soeharto Indonesia. Kebetulan, saya sedang membaca buku Marcus Mietzner (2009), dosen saya, Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation. Pemerintah Indonesia pasca Soeharto yang mengusung ideologi Huntingtonian yang menganggap tentara harus militer professional. Dengan pandangan ini, Dwi Fungsi ABRI dihapus, dan dampaknya sungguh sangat luar biasa. Keuangan Prajurit menciut drastis. Saat ini muncul desakan agar bisnis TNI dipreteli yang juga masih berakar pada ideologi Huntingtonian ini. Kini menjadi tentara tidak segagah sebelumnya. Di lain pihak, rakyatpun menolak militer termasuk pensiunan, ke kancah politik. Sekitar 8% pensiunan TNI dan Polri yang berlaga di Pilkada sebagian besar kalah (Mietzner, Inside Indonesia, January 2006). Saat ini sulit mencari Gubernur yang berasal dari TNI/Polri. Di Jawa hanya tersisa di Jateng. Di Jaman Soeharto, seluruh Gubernur di Jawa dari TNI. Dari lebih dari separuh kepala daerah di Indonesia yang berasal dari TNI selama Orba, hanya menyisakan kurang dari 10 orang di 400 lebih kabupaten kota dan 33 Provinsi atau sekitar 2%-3% saja. Posisi TNI di Di DPR/DPRD semakin masuk dalam kategori “endangered species.”

Continue reading “Peti Mati Bernama Hercules”

Memilih itu Hak

Kompas Jateng, 14 November 2008

Makna golput yang lahir atas reaksi terhadap praktik politik Golkar 37 tahun silam tidak dapat dipahami sama dengan golput masa kini.

Selain itu, apabila memilih ketika pemilu dianggap sebagai hak warga negara, memilih untuk tidak memilih pun harus dipahami dalam rangka penyaluran hak tersebut.

Pada masa lalu, golput yang dideklarasikan Arief Budiman dkk diungkapkan sebagai wujud perlawanan terhadap sistem politik yang tidak memberi ruang demokratis untuk memilih. Hal ini berimbas kepada terbangunnya pemerintahan yang tidak demokratis. Pada saat ini, dengan tingkat demokrasi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di Asia, hampir tidak ada alasan untuk memilih golput sebagai reaksi terhadap proses pemilihan. Golput lebih disebabkan karena kekecewaan terhadap elite politik yang dihasilkan dalam pemilu.

Harus dipahami, mencoblos dalam pemilu bukan satu-satunya sarana untuk menyampaikan aspirasi politik dan tidak menunjukkan tingkat budaya politik. Kesadaran politik masyarakat Indonesia sekarang ini sangat tinggi dan cepat tanggap dalam melihat fenomena politik. Tidak sedikit pejabat daerah yang turun dari jabatannya karena gesitnya masyarakat mengawasi roda pemerintahan. Tingginya kesadaran politik inilah yang menciptakan transformasi luar biasa politik Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Budaya politik Indonesia meloncat dari yang tadinya Parokial (tidak peduli) menjadi Subject (pelaku) (Larry Diamond, 1993). Artinya semakin tinggi tingkat golput tidak berarti semakin rendah budaya politik.

Continue reading “Memilih itu Hak”