Kedaulatan Rakyat, 15 Januari 2020
Kedaulatan Rakyat, Selasa 14 Januari menulis tentang berdirinya Kraton Agung Sejagat (KAS) di Purworejo Jawa Tengah. Pemimpin KAS, Toto Santoso Hadiningrat mengatakan, “Kraton tersebut merupakan perwujudan berakhirnya perjanjian 500 tahun yang ditandatangani penguasa terakhir Majapahit Dyah Ranawijaya dengan Portugis di Malaka tahun 1518.” Tulisan ini akan melihat fenomena raja abal-abal yang marak di Indonesia belakangan ini.
Sebelumnya, saya ingin mengingat interview saya dengan ‘Sultan Demak’ Sri Sultan Suryo Alam Joyokusumo di Bima, NTB 2014. ‘Sultan Demak’ berangkat menggunakan mobil Fortuner dari Demak ke Bima. Berbekal puluhan spanduk dan seragam ‘kerajaan’, dia berhasil mendapatkan 25 pelajar SMA di Bima yang diberi seragam sebagai peserta kirab Festival Kraton Nusantara VII. Spanduknya tersebar di seluruh penjuru kota dan entah bagaiamana, dia berhasil mendapatkan undangan di welcoming dinner.
Sultan Demak mungkin beruntung, tetapi temannya tidak. KRMH Abdul Hakim Prodoto Kusumo, SH, Spl. hadir dengan tutup kepala dari kuningan yang beratnya saya kira tiga kilogram, persis seperti raja-raja Syailendra. Metal detector menyala keras ketika dia melewatinya. Sang raja mengaku sebagai perwakilan dari Kasunanan Surakarta. Panitia yang bingung mempersilahkannya di deretan kursi depan yang sudah diduduki Gusti Moeng dan saudaranya. Sempat ada keributan kecil sebelum ‘Sultan Demak’ menariknya di kursi paling belakang untuk duduk di mejanya. Tanpa undangan, raja yang dalam spanduknya mengaku sebagai ‘Notaris Founding Fathers Nasional-Internasional’ yang ‘membawahi kerajaan Padjajaran, Mataram dan Majapahit,’ ini mungkin harus menanggung malu jika tidak ditolong ‘Sultan Demak’.
‘Sultan Demak’ sendiri dulunya adalah tukang pijat keliling bernama Mbak Minto. Karena wangsit kakeknya yang mukso, hilang, dia mendirikan ‘Keraton Demak’, lengkap dengan pendopo berukuran 10 x 10 meter persegi. Atraksi-atraksi Jawa sering dipentaskan di keratonnya.
Fenomena Raja/Sultan abal-abal ini muncul karena beberapa hal. Pertama, sebagai bagian dari penguatan identitas daerah pasca desentralisasi. Kutai Kertanegara adalah salah satu yang paling kuat menegaskan berdirinya kembali Keraton Kutai Kertanegara ing Martapura di Tenggarong. Dengan dana bagi hasi migas yang luar biasa dan menjadi kabupaten terkaya di Indonesia, Pemkab Kukar membangun kembali Keraton, mengangkat anak Sultan Aji Perikesit yang sudah dibubarkan tahun 1953 untuk menjadi Sultan dan mengaktifkan struktur kerajaan dengan dukungan penuh Pemkab. Penguatan identitas daerah ini juga mencakup penguatan budaya.
Kedua, kepentingan politik keluarga kerajaan. Demokratisasi membawa konsekuensi pemilihan langsung. Keluarga kerajaan menghidupkan kembali keraton yang umumnya sudah mati sejak 1950an untuk kepentingan politik. Cara melihatnya dengan mengamati anggota keluarga kerajaan yang maju di pemilu, entah eksekutif atau legislatif, termasuk DPD. Hal ini muncul sebagai tawaran atas belum kuatnya institusi partai. Contohnya antara lain misalnya Ternate, Tidore, Cirebon, Gianyar, Ubud, Pontianak dan Gowa.
Ketiga, dan ini yang paling umum, adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, terutama ekonomi dan status. Kelompok terakhir ini menggunakan alasan yang tidak masuk akal untuk menciptakan kerajaan baru. Kraton Agung Sejagad, Sultan Demak, dan Dimas Kanjeng merupakan beberapa contohnya. Di Palembang misalnya, dua Sultan mengaku sebagai Sultan Mahmud Badaruddin III. Keduanya menggunakan jaringan tradisional untuk menjual gelar-gelar kehormatan bagi warga Indonesia dan terutama Malaysia. Gelar “Dato” misalnya, bisa dijual sampai 30.000 Ringgit atau sekitar seratus juta rupiah, termasuk paket wisata ke Palembang yang tak banyak atraksi wisatanya.
Sebagai raja-raja baru, mereka membutuhkan legitimasi dari kerajaan eksisting seperti Kraton Solo dan Yogyakarta, dua yang paling kuat dan paling terinstitusionalisasi. Pada saat yang sama, Kraton Solo sedang menghadapi dualisme kepemimpinan. Gusti Moeng aktif di FKIKN sementara Gusti Tedjowulan mendirikan FSKN. Para raja pendatang baru ikut di dua organisasi ini dan memperkuat diri satu sama lain. Kerajaan di Yogyakarta tak pernah aktif di organisasi raja-raja. Mereka hanya mengirim utusan sebagai duta budaya.
Raja baru juga hampir selalu dekat dengan mistisisme dengan pemimpinnya kharismatis yang bisa menjadikan statusnya sebagai sumber ekonomi. Indonesia penuh dengan para penganggur yang selalu setia mendengarkan bualan mistisisme ini. Pengikutnya disebut ‘marokos’ karena mereka mendapatkan: makan, rokok dan ongkos. Tetapi sekali lagi ujung-ujungnya adalah keuntungan ekonomi sang pemimpin. Bukankah lebih enak disebut Sultan daripada sekedar tukang pijat?
Artikel terkait di Kompas.id