Dimuat di TANDEF
Salah satu pesawat TNI AU terjatuh lagi pagi ini. Belum jelas apa penyebabnya, yang jelas petaka adalah ini musibah berikutnya setelah pesawat Fokker jatuh di Bandung dan menewaskan putra terbaik di PaskhasAU. Saya langsung mengganti status di Facebook menjadi “Audit TNI !!!!”. Banyak komentar masuk. Musibah jatuhnya pesawat TNI AU sangat emosional buat saya. Mengapa?
Salah seorang sahabat, Norman Nugroho, tewas bersama jatuhnya Chopper Superpuma di Wonosobo dua hari sebelum tsunami Aceh di akhir 2004. Waktu itu pangkatnya masih Letnan Satu. Saya berdebar-debar menunggu berita di tagline TV setelah ditelpon kawan-kawan berkali-kali tentang kabar Norman adalah salah satu dari 14 korban. Norman adalah teman baik ketika SMA dan kami mendaki beberapa gunung bersama, termasuk berbagai kegiatan di SMA antara lain Pramuka. Dia Ketua PMR saya ketua Glacial (Pecinta Alam). Kami sering kerja bareng. Bersama teman saya yang lain, kami bertiga pernah ikut Geowisata di Bantul yang diselenggarakan Mapala Geologi UGM selama tiga hari. Ini peristiwa yang sangat mengesankan. Diantara teman tentara yang lain, dia yang paling tidak pelit untuk diajak diskusi. Darinya, saya tahu tentang berbagai posisi “sikap” di AAU. Setiap pesawat jatuh selalu mengingatkan saya pada sosok kalem Norman.
Saat menulis status tersebut di Facebook, saya tidak bermaksud memojokkan TNI AU. Maksudnya adalah, dengan diaudit, akan jelas kebutuhan “standar” TNI. Kalau kurang sebaiknya ditambah, kalau belum beres dibenahi. Kalau standarisasinya masih kurang, mungkin perlu sertifikasi management. Dengan cuaca yang bagus seperti di foto evakuasi (tidak seperti ketika Superpuma jatuh), jelas ada yang tidak beres, baik di internal TNI, maupun di luarnya. Mari diperinci satu-satu.
Secara politis, posisi TNI sangat-sangat jauh berbeda sejak Post-Soeharto Indonesia. Kebetulan, saya sedang membaca buku Marcus Mietzner (2009), dosen saya, Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation. Pemerintah Indonesia pasca Soeharto yang mengusung ideologi Huntingtonian yang menganggap tentara harus militer professional. Dengan pandangan ini, Dwi Fungsi ABRI dihapus, dan dampaknya sungguh sangat luar biasa. Keuangan Prajurit menciut drastis. Saat ini muncul desakan agar bisnis TNI dipreteli yang juga masih berakar pada ideologi Huntingtonian ini. Kini menjadi tentara tidak segagah sebelumnya. Di lain pihak, rakyatpun menolak militer termasuk pensiunan, ke kancah politik. Sekitar 8% pensiunan TNI dan Polri yang berlaga di Pilkada sebagian besar kalah (Mietzner, Inside Indonesia, January 2006). Saat ini sulit mencari Gubernur yang berasal dari TNI/Polri. Di Jawa hanya tersisa di Jateng. Di Jaman Soeharto, seluruh Gubernur di Jawa dari TNI. Dari lebih dari separuh kepala daerah di Indonesia yang berasal dari TNI selama Orba, hanya menyisakan kurang dari 10 orang di 400 lebih kabupaten kota dan 33 Provinsi atau sekitar 2%-3% saja. Posisi TNI di Di DPR/DPRD semakin masuk dalam kategori “endangered species.”
Dari jumlah yang sedikit itu, termasuk SBY, Wiranto dan Prabowo, adalah “generasi terakhir” militer dalam politik Indonesia. Mereka semua diuntungkan dengan sistem semasa Orba. Ketiga kandidat tersebut menjadi tokoh nasional karena publikasi sebelas tahun lalu. Jika dulu saya sebagai mahasiswa hapal betul nama-nama petinggi ABRI termasuk Syarwan Hamid yang menjabat Kasospol ABRI, mahasiswa sekarang Panglima TNI pun belum tentu tahu. Apalagi Panglima Kostrad. Tokoh saat ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah hasil investasi politik, ekonomi dan budaya selama Orde Baru, ketika Dwi Fungsi ABRI masih berjaya. Dalam lima-sepuluh tahun lagi, pensiunan TNI kian tidak diperhitungkan dalam politik Indonesia, karena modal social dan ekonominya semakin tidak signifikan.
Di lain pihak, dukungan pemerintah, terutama dalam hal kesejahteraan untuk anggota TNI masih menyedihkan. Anggaran tahun ini yang hanya 35 trilyun tidak ada separuhnya dari kebutuhan minimal TNI sebanyak 76 trilyun. Tiga tahun lalu saya membaca artikel di Kompas tentang tentara di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Tentara Indonesia disegani betul karena daya “survavilitasnya” yang luar biasa di hutan. Tanpa dukungan logistic yang memadai, tentara harus berpatroli di hutan-hutan. Jika tentara Malaysia membawa bekal yang sangat menjamin berlangsungnya operasi, tentara Indonesia cukup hanya berbekal parang karena tidak ada jatah. Teman saya bercerita, ketika diterjunkan untuk membantu korban tsunami di Aceh, baru dua-tiga minggu kemudian dukungan logistik datang. Ditengah mengangkut bangkai yang membusuk, prajurit harus jeli mencermati jika masih ada bungkus Indomie yang utuh, untuk sarapan hari itu.
Daya survavilitas untuk mendapatkan benefit ekonomi muncul di Post-Soeharto TNI. Pendeknya, korupsi menjadi pilihan survavilitas terbaik dari sedikit peluang yang ada. TNI dan Polri adalah beberapa institusi yang sampai saat ini masih kebal KPK. Apakah tidak ada korupsi, saya tidak yakin. Artinya, TNI selain keterbatasan dari luar, juga “dihancurkan” dari dalam.
Teman saya bercerita tentang bagaimana managemen perawatan Alutsista TNI AU dilakukan. Setiap komponen pesawat memiliki dua buah nomor, Part Number yang menjelaskan jenis part tertentu dan Serial Number yang menjelaskan seri keberapa part tersebut diproduksi. TNI AU memiliki peralatan canggih yang sangat-sangat mahal yang ditanam di landasan Halim. Alat ini, dengan softwarenya, berfungsi untuk menginvetarisasi seluruh part sekaligus langsung menghubungi pabrikan part tersebut, misalnya ke Lockheed Martin. Dengan alat ini, seluruh keluar masuknya part akan mudah dikontrol. Tapi alat ini meminimalkan peluang “survavilitas” di TNI AU. Entah mengapa, alat ini cepat rusak, jauh di dari masa pakai seharusnya. Sampai sekarang alat ini belum diperbaiki. Dengan tiadanya alat ini, besar kemungkinan alat yang rusak tidak diganti, hanya dilaporkan diganti. Jika dicek lebih jauh, nomor serinyapun tak terdaftar di pabriknya.
Nah, orang-orang macam begini masih bertebaran di TNI, menyunat apa yang bisa disunat, menjual apa yang bisa dijual. Barang negara menjadi “jarahan” yang menggiurkan atas nama survavilitas. Internal TNI menjadi medan perang perebutan barang jarahan tersebut. Di tengah perang ini, ribuan tentara berpangkat rendah berhutang setiap bulan di koperasi, hanya untuk membeli susu anaknya. Kasus di Sentani sebulan lalu mensahihkan pandangan ini.
Selain itu, Human Capital, keahlian pilot misalnya, dihargai sangat rendah. Teman saya bercerita betapa murahnya penghargaan terhadap instruktur penerbang, yang harus juga bertaruh nyawa di belakang kokpit yang dikendalikan siswa, sang instruktur berpangkat Letkol hanya dihargai beberapa puluh ribu setiap jamnya.
Tanpa dukungan kuat dari luar dan dihancurkan dari dalam, generasi terbaik Indonesia hanya akan masuk “peti mati” besar bernama Hercules. Rutin, terjadwal, menuju akhirat.