Kartu Kredit dan Neoliberal

Ini cerita sederhana dan bukan tentang sesuatu yang baru. Anda semua saya yakin sebagian besar tengah mengalaminya. Tetapi ditengah kesederhanaan dan “kebiasaan” tersebut, sebenarnya terungkap bagiamana kapitalisme ekonomi bekerja dengan luar biasa.

Beberapa hari yang lalu saya ingin membeli barang dari ebay karena tidak dijual di Indonesia, tepatnya Amazon tidak bersedia mengirimkan Kindle nya ke Indonesia. Beberapa negara lain juga mengalami blockade ini. Tetapi sekarang Krisdayanti bisa membeli Kindle, karena walaupun menolak mengirim ke Indonesia, Amazon bersedia mengirim ke Timor Leste, negara baru yang menurut beberapa literature terancam menjadi negara gagal.

Untuk mendapatkan Kindle, alternative lainnya adalah membeli via ebay. Walaupun lebih mahal, tetapi itu pilihan terbaik yang ada. Ada beberapa toko online di Indonesia yang menjual Kindle, tapi harganya dua kali lipat dari harga resmi Amazon. Masalahnya, uang di paypal  tidak pernah saya gunakan lagi sejak ke Indonesia. Saya mencoba membuat paypal baru, tetapi paypal Indonesia menolak menerima transfer uang dari rekening debit. Bahkan, dari keluhan di media,  beberapa rekening kredit juga ditolak. Pendeknya saya harus memiliki kartu kredit, untuk bisa berbelanja. Singkatnya lagi, walaupun punya uang (debit) saya tetap harus berhutang (kredit).

Hutang ini menjadi tren di dunia yang dikuasai dan dijalankan dengan ekonomi neoliberal yang dalam filosofi ekonomi, disebut neoliberalism. Kaum neoliberalism percaya bahwa negara seharusnya tidak turut campur dalam mekanisme pasar yang akan berlangsung sesuai dengan logika dan cara kerjanya sendiri. Selain itu, negara juga seharusnya tidak mengambil pajak besar yang progressif kepada kaum berpunya. Negara seharusnya menghargai para orang kaya yang sudah bekerja keras untuk mencapai kekayaannya. Negara tidak seharusnya “menghukum” kaum berpunya dengan kewajiban membayar pajak yang besar. Justru orang kaya harus diberi diskon pajak, karena kontribusinya terhadap ekonomi.

Baca Juga:  Rejeki Gusti di Kereta Ekonomi

Mereka yang percaya neoliberalism ini mulai menghubungi dan menawarkan ide-ide mereka pada politisi dan pemerintah untuk membuat regulasi baru yang tidak memberikan batasan kepada para orang kaya, terutama berkaitan dengan pajak. Kalau bisa tidak diatur negara, mengapa negara harus mengaturnya? Deregulasi ini menyangkut aturan tentang perbankan, pajak, social safety net, buruh, sistem jaminan sosial dls. Ketiga deregulasi dilakukan, semakin sedikit pajak yang didapatkan. Akibatnya, orang kaya senang karena mereka tidak harus membayar pajak dan semakin lama akan semakin kaya. Sementara itu, orang miskin merasa semakin susah karena dana yang dulu diberikan negara dalam bentuk redistribusi kekayaan orang kaya kepada orang miskin dalam bentuk transportasi umum, subsidi kesehatan dan pendidikan, perpustakaan umum, beras dls menjadi hilang. Orang yang tidak kaya semakin berat hidupnya karena fasilitas yang dulunya mereka dapatkan secara gratis atau murah, menjadi privat dan tidak terjangkau. Semakin lama, semakin banyak orang yang jatuh miskin.

Hal ini tentu saja tidak membuat senang orang kaya. Kenapa? Karena semakin banyak orang miskin, semakin sedikit orang yang akan memiliki kemampuan untuk membeli barang yang diproduksi orang kaya. Jika tidak ada yang membeli, perusahaan orang kaya akan bangkrut, dan ini tentu saja tidak mereka kehendaki.

Menariknya, orang-orang kaya, yang memiliki jaringan ke para pembuat kebijakan, memiliki solusi untuk hal ini. Mereka mendekati pembuat kebijakan untuk melakukan deregulasi terhadap aturan perbankan. Intinya, biarkan orang yang tidak kaya, bahkan miskin, untuk membeli produk orang kaya. Caranya dengan membuat peraturan yang membuat orang bisa berhutang. Jadi, walaupun tidak mampu membeli barang, bank bisa memfasilitasinya dengan berhutang. Itulah sebabnya kartu kredit menjadi kebutuhan utama. Selain itu, orang kaya juga membuat iklan-iklan yang luar biasa menarik yang membuat orang merasa butuh barang tersebut. Orang membeli sesuatu bukan karena mereka perlu, tetapi lebih karena mereka ingin.

Baca Juga:  Ceteris Paribus

Hanya dengan hutang-hutang orang tidak kaya lah, ekonomi neoliberal bekerja.

Selengkapnya lihat di bawah ini, atau tontonlah beberapa film dokumenter yang dikemas seperti layar lebar misalnya Capitalism A Love Story atau Inside Job.

 

Neoliberalism as Water Balloon from Tim McCaskell on Vimeo.

Print Friendly, PDF & Email
Be Sociable, Share!

Comments

comments

4 Replies to “Kartu Kredit dan Neoliberal”

  1. Pak Bayu,
    Saya ingin mengklarifikasi tentang pajak vs neoliberalisme.

    Pak Bayu menuding bahwa negara-negara penganut paham neoliberalisme tidak menetapkan pajak progresif. Contohnya?

    Negara-negara yang Pak Bayu mungkin asumsikan menjalani praktek neokolonialisme itu kebanyakan adalah negara-negara maju yang pada hampir semuanya melakukan sistem pajak progresif (semakin besar penghasilan, semakin besar persentase pajak yang harus dibayar). Australia termasuk juga disini, dimana persentase pajak perorangan untuk orang-orang yang memiliki penghasilan terbesar (orang-orang kaya) mencapai 48.5%. Begitu juga halnya dengan Austria: max. 50%), Belgia 55%, Denmark 60%, Jepang 50%, Belanda 52%, Norwegia 47,8%, Sweden 59,09%, Amerika Serikat 35% federal + 10,55% per negara bagian (berbeda-beda besarnya tiap negara bagian). Ini notabene pajak yang dibayar oleh orang-orang berpenghasilan tertinggi ini lebih kurang separuh atau lebih dari separuh dari penghasilan mereka!

    Sistem yang sama juga kurang lebih berlaku untuk badan-badan usaha swasta. Di Australia contohnya, pengusaha kecil jelas jauh mendapat keringanan pajak dibanding dengan perusahaan-perusahaan besar.

    Sebelum menuding bahwa pihak-pihak penganut neokolonialisme tidak berpihak pada yang miskin, mungkin ada baiknya Pak Bayu melakukan penelitian mendalam tentang sistem jaminan sosial di negara-negara tersebut.

    Saya juga ingin meyumbangkan sedikit pikiran tentang Paypal. Saya juga terkadang jengkel dengan keharusan untuk memiliki kartu kredit. Untungnya saya tidak tinggal di Indonesia sehingga tetap bisa menggunakan akun debit saya.

    Namun, perlu diingat bahwa kebutuhan penggunaan kartu kredit untuk Paypal di Indonesia adalah sebagai jaminan mengingat tingginya tingkat penipuan transaksi keuangan di Indonesia. Begitu banyak merchant internasional (contohnya penjual-penjual yang berjualan di eBay Australia) yang tidak mau melakukan transaksi dengan pembeli dari Indonesia (karena banyaknya kasus penipuan).
    Jika menggunakan kartu kredit, Paypal mendapat jaminan dari penerbit kartu kredit tersebut (Visa, Mastercard, dsb), sehingga tidak harus menerima resiko langsung kegagalan pembayaran dari pengguna Paypal itu sendiri.

  2. Terimakasih bu Nuke, atas komennya yang panjang dan menjadi bahan diskusi. Ada beberapa hal yang dapat saya klarifikasi:
    Pertama, dalam komentar, bu Nuke menulis tentang Neokolonialisme yang tidak saya singgung sama sekali. Saya menulis tentang Neoliberalism, bukan neocolonialism. Ini dua hal yang sangat berbeda sama sekali dan berangkat dari logika yang sama sekali berbeda.

    Kedua, dalam tulisan di atas, saya tidak menyebut satupun negara yang mempraktekkan neoliberalism seperti paparan konsep yang saya tulis. Mengapa ? Karena menurut saya, tidak ada yang mempraktekkannya seperti tertulis di teori, sebagaimana tidak ada pasar yang sempurna karena keseimbangan informasi tidak pernah terjadi. Tidak ada satupun negara yang seluruh penduduknya sepakat dengan neoliberalism, jadi kebijakan setiap negara berbeda dan tergantung pertarungan politik untuk menghasilkan kebijakan.

    Ketiga, negara yang disebut diatas (kecuali US yang saya tahu), juga bukanlah negara yang saya bayangkan mempraktekkan neoliberalism. Seandainya dibagi menjadi dua bagian, ada negara yang percaya dengan redistribusi of wealth dan ada yang percaya dengan pasar. Begitu sebuah negara masuk dalam welfare states yang percaya redistribusi wealth, negara yang bersangkutan bukanlah penganut neoliberalism. Apalagi negara seperti Denmark, Swedia dan Norwegia adalah para pendukung kuat welfare states. Negara seperti Belanda yang menganut Social Democrat juga bukan termasuk neoliberalism. Pada saat tinggal di Den Haag, saya tidak melihat mall yang besar. Bahkan di Amsterdam, kalau tidak salah hanya ada 3 buah “mall” yang juga tak semewah Malioboro Mall. Tidak ada spanduk di jalanan yang mengajak kita belanja produk tertentu. Bagaimana mungkin saya menuduh Belanda penganut pro-pasar ketika tidak ada “pasar” ? Negara yang kuat memberikan provision kepada penduduknya yang tidak kaya, bisa dikatakan bukan neoliberalism.

    Ketiga, study yang dilakukan Bird and Zolt dalam artikelnya “the limited role of the personal income tax in developing countries” , Jurnal of Asian Economics 16(2005) 928-946, menyebutkan bahwa most studies in developed countries have found that nominally progressive tax system have surprisingly weak re-distributive effects.
    Mengapa? Karena memang seringkali personal income tax (walaupun progresif) tidak ditujukan untuk melakukan redistribusi. Namun demikian, redistribusi tidak hanya masalah pajak (baik Personal Income Tax ataupun Value Added Tax system). Tapi keseluruhan sistem kebijakan negara yang bersangkutan (seperti yang saya tulis di atas ttg perbankan, social safety net, buruh, pension dll).

    Keempat, ketika terjadi globalisasi, orang kaya dan tidak kaya tidak lagi dengan mudah bisa disekat dengan batas tradisional teritorial geografis negara. Orang kaya di Singapura, selalu akan kaya karena produknya dibeli oleh orang kaya dari Indonesia, dan seterusnya. Globalisasi ini juga menjadi tantangan bagi negara-negara welfare states karena tingginya tingkat perpindahan personal untuk bekerja ke negara lain yang menerapkan pajak lebih kecil.

    Seandainya toh memberikan satu contoh yang paling dekat dengan neoliberalism, saya khawatir justru menunjuk Indonesia. Indikasinya begitu banyak. Tetapi paling mudah adalah melihat bagaimana SJSN tidak pernah direalisasikan, pertumbuhan “pasar” mall di seluruh Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, minimnya support untuk warga negara tidak kaya, penguasaan sumber daya publik (misalnya sumber air) oleh Aqua, transportasi publik yang mengecewakan, banyaknya iklan yang bertebaran di jalan-jalan, dan masih banyak lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *