Siapa Sosok HB XI ?

11060026_803023426447816_195846120691732303_nTulisan singkat dengan format tanya jawab ini untuk melengkapi beberapa kutipan media yang muncul setelah saya mendiskusikan hasil temuan sementara dalam Academic Rountable berjudul “Politik Keistimewaan Yogyakarta: Harta, Tahta dan Perebutan Kuasa” (23/3/2015). Saya sangat mengapresiasi teman-teman wartawan yang sabar menunggu dan hadir dalam diskusi dengan posisi berdiri karena jumlah peserta yang membludak. Namun demikian, pemberitaan online memiliki keterbatasan untuk menyajikan berita yang lengkap, utuh dan panjang karena akan ditinggalkan pembacanya, sehingga perlu kiranya berita-berita tersebut disambung dalam sebuah rangkaian logika berpikir utuh di tulisan ini.

Namun demikian, sebagaimana dikutip di berbagai media, saya selalu menyampaikan bahwa Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur tidak urgen dibandingkan dengan keempat Raperdais lainnya. Salah satu alasannya karena Sultan masih sehat, segar bugar sehingga membicarakan suksesi di keraton bisa dianggap “nggege mongso” dan tidak sopan.

Apa saja syarat menjadi Sultan Yogyakarta?

Ada beberapa syarat utama menjadi Raja Yogyakarta, salah satunya adalah anak dari Sultan sebelumnya. Syarat lainnya misalnya sehat jasmani dan rohani dan di dalam kasus Yogyakarta, Raja selalu dijabat laki-laki.

Ada berapa anak Sultan yang pernah bertahta?

Dalam buku “Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat” karangan KRT Mandoyokusumo (1980), Sultan HB IX memiliki 15 putra dan 7 orang putri sementara Sultan HB X memiliki 5 orang putri. Putri-putri dalem Sultan HB IX kecil kemungkinannya dipilih menjadi HB XI, karena itu kita bisa abaikan. Dari 15 putra Sultan HB IX, tiga orang sudah meninggal dunia yaitu alm. GBPH Hadikusumo, alm. GBPH Joyokusumo dan alm. BRM Kuslardiyanto. Jadi, ada 16 orang yang berpeluang menjadi pengganti Sultan HB X yaitu 11 laki-laki adik Sultan HB X dan 5 putri Sultan HB X (berdasarkan usia):

  1. KGPH Hadiwinoto (dari ibu Windyaningrum) –> Lurah Pangeran.
  2. GBPH Hadisuryo (dari ibu Pintokopurnomo)
  3. GBPH Prabukusumo (dari ibu Hastungkoro)
  4. GBPH Pakuningrat (dari ibu Ciptomurti)
  5. GBPH Yudhaningrat (dari ibu Hastungkoro)
  6. GBPH Chandraningrat (dari ibu Hastungkoro)
  7. GBPH Cakraningrat (dari ibu Ciptomurti)
  8. GBPH Suryodiningrat (dari ibu Ciptomurti)
  9. GBPH Suryometaram (dari ibu Ciptomurti)
  10. GBPH Hadinegoro (dari ibu Ciptomurti)
  11. GBPH Suryonegoro (dari ibu Ciptomurti)
  12. GKR Pembayun
  13. GKR Condrokirono
  14. GKR Maduretno
  15. GKR Hayu
  16. GKR Bendara

Apakah bisa diperkecil lagi kemungkinannya?

Bisa. Apabila tetap menggunakan garis laki-laki, kelima putri Sultan HB X akan hilang dari daftar, jadi tinggal sebelas adik Sultan.

Dari sebelas adik Sultan HB X, apakah bisa dikerucutkan lagi?

Bisa. Ada proses pengerucutan berdasarkan saudara kandung dan saudara tiri dan anak laki-laki tertua dari masing-masing istri. Dalam sejarah Mataram sejak Panembahan Senopati, ada  kategori adik kandung dan adik tiri. Hal yang sama juga diadopsi dalam UU 13/2012 pada pasal 18 terkait daftar riwayat hidup yangmenekankan calon gubernur untuk mencantumkan “adik kandung” secara spesifik. Dari pengerucutan ini, muncul empat nama yang kebetulan berdasarkan usia empat tertua adik-adik sultan, yaitu:

  1. KGPH Hadiwinoto (dari ibu Windyaningrum, adik kandung HB X)
  2. GBPH Hadisuryo (dari ibu Pintokopurnomo, anak laki-laki tertua kedua, adik dari alm GBPH Hadikusumo)
  3. GBPH Prabukusumo (dari ibu Hastungkoro)
  4. GBPH Pakuningrat (dari ibu Ciptomurti)

Apa dasar memasukkan GKR Pembayun di dalam kemungkinan seperti yang dipresentasikan dalam diskusi?

Saat ini terjadi perubahan di lingkungan internal keraton yang dimulai oleh HB X, yaitu dengan memasukkan kelima putrinya dalam posisi-posisi strategis di keraton. Putri-putri Dalem menjadi wakil dari paman-pamannya. Ada kasus yang menarik ketika GBPH Joyokusumo meninggal dunia, posisinya sebagai Pengageng Kawedanan Ageng Panitrapura (semacam Setneg) digantikan GKR Condrokirono yang sebelumnya menjabat wakil. Dalam UUK Pasal 19 ayat (3) huruf a, Gubernur diajukan oleh Panitrapura, maka saya memasukkan GKR Pembayun karena besar kemungkinan dia didukung GKR Condrokirono yang secara politik menentukan bisa tidaknya seseorang diajukan sebagai Gubernur seandainya sampai akhir hayatnya Sultan HB X tidak menentukan pengganti. Jadi, walaupun secara garis keturunan laki-laki hanya adik laki-laki Sultan HB X yang berpeluang menjadi Sultan, melihat konstelasi politik di Keraton, GKR Pembayun memungkinkan untuk menjadi Sultan. Dengan kata lain, karena seluruh posisi di keraton diangkat dengan Dawuh Dalem dari Sultan, maka Sultan HB X telah menyiapkan infrastruktur yang memungkinkan perempuan menjadi Raja.

Bagaimana sebenarnya dengan Paugeran Keraton terkait Sultan Perempuan?

Paugeran atau tata aturan adalah hal yang selama ini PERNAH terjadi di keraton Yogyakarta. Ada dua pendapat: Pertama, kalau secara Paugeran yang selama ini digunakan mulai HB II sampai HB  X, GKR Pembayun tidak dapat menjadi Sultan. Berdasarkan gelar, jangankan menjadi Sultan, menjadi Putra Mahkota pun tidak bisa karena gelar tertinggi bagi perempuan di dalam struktur keraton Yogyakarta adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR). Sama seperti KGPH Hadiwinoto, GKR Pembayun telah dua kali berganti nama dari Gusti Raden Ajeng (GRAj) waktu lahir lalu Gusti Raden Ayu (GRAy) setelah akil baligh lalu GKR setelah menikah, sementara KGPH Hadiwinoto naik dari Bendoro Raden Mas (BRM) ketik lahir, lalu ke GBPH (Gusti Bendoro Pangeran Haryo) setelah dewasa lalu ke KGPH (Kanjeng Gusti Pangeran Haryo). Sementara Putra Mahkota bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA).  Seorang Putra Mahkota juga akan mendapatkan keris lurus tanpa luk yang disebut Keris Joko Piturun. “Joko” dalam bahasa Jawa identik dengan laki-laki. Pendapat yang pertama ini juga beranggapan bahwa Sultan memiliki hak prerogatif tetapi dia terbatas oleh Paugeran. Jika diibaratkan dengan negara, Sultan memiliki hak prerogatif tetapi tunduk pada “Undang Undang Dasar.” Menurut pendapat pertama, Sultan seorang laki-laki adalah “Undang Undang Dasar” Keraton. Kedua, bahwa Paugeran tertinggi di dalam Keraton adalah Dawuh Dalem atau perintah raja. Selama Sultan menghendaki terjadinya perubahan, maka akan dapat dilaksanakan. Struktur kuasa di keraton seperti kerucut dengan Sultan sebagai pucuk tertinggi kerucut tersebut. Sultan dan kasultanan juga dituntut untuk peka terhadap kondisi sosial yang terjadi sekarang ini dimana kesetaraan perempuan menjadi wacana yang umum di masyarakat. Di beberapa negara di Eropa, kerajaan mengenal “gender blind” dalam menentukan penerus. Selama yang bersangkutan adalah anak pertama, maka berhak atas tahta.

Apakah sebelum menjadi Sultan harus bergelar KGPAA atau Putra Mahkota?

Ya. Setidaknya ada dua cerita dalam seratus tahun terakhir. Pertama, empat hari sebelum HB VIII meninggal tahun 1939, ia menyerahkan keris Kanjeng Kyai Joko Piturun kepada BRM Dorojatun/GBPH Purbaya yang secara simbolik menunjukkan Dorojatun ditunjuk menjadi Putra Mahkota. Padahal ada yang berpangkat lebih tinggi yaitu Angabehi yang lebih tua dari Dorojatun. Daerah tempat tinggal Hangabehi sekarang disebut Ngabean. Kedua, Pada saat penobatan Sultan HB X tahun 1989, beliau masih bergelar KGPH. Dalam Jumenengan, beliau dinobatkan dulu menjadi KGPAA (Putra Mahkota) selama lima menit lalu dinobatkan menjadi Sultan. Beliau bisa disebut: Putra Mahkota Lima Menit. Lihat videonya disini. Dalam Jumenengan tersebut juga diselingi dengan secara simbolik adik-adik dan paman-pamannya mengeluarkan keris yang disimbolkan seluruh keluarga Kasultanan mendukung HB X yang diputuskan melalui musyawarah keluarga karena HB IX tidak pernah memilih penerus.

Dari lima nama tersebut, apakah dapat dikerucutkan lagi?

Continue reading “Siapa Sosok HB XI ?”

Polemik Riwayat Hidup

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 7 Maret 2015

Screen Shot 2015-03-10 at 6.04.50 AMSemuanya bermula ketika Pansus Raperdais Pengisian Jabatan Guberur dan Wakil menemui Sultan HB X, putri-putri, adik-adik beserta beberapa perangkat Kasultanan dan Pakualam IX di Keraton. Pada waktu itu, Sultan mengusulkan agar daftar riwayat hidup dipangkas tanpa menyertakan kata “istri” seperti termaktub dalam UU Keistimewaan (UUK) yang dianggap mencegah kemungkinan perempuan menjadi Gubernur DIY.

Bola politik berkembang liar, apalagi ada menantu Sultan, KRT Purbodiningrat, sebagai wakil ketua pansus. Padahal, pada masa pembahasan Raperdais periode sebelumnya, tidak muncul isu pemangkasan riwayat hidup. Paling tidak ada dua poros besar yang berkembang.

Poros pertama menghendaki bahwa jenis kelamin tidak dapat menjadi basis diskriminasi jabatan gubernur. Secara implisit dan eksplisit, hal ini mengindikasikan bahwa pemimpin tertinggi keraton Yogyakarta yang selama ini dipimpin oleh Sultan yang selalu laki-laki dapat berubah. Lebih spesifik lagi, poros ini mendorong GKR Pembayun, putri pertama Sultan untuk menjadi pemimpin tertinggi Keraton sekaligus Gubernur.

Poros kedua berada di posisi berseberangan. Tradisi keraton Mataram Islam yang selama lima abad selalu dipimpin dengan garis keturunan laki-laki tidak seharusnya dirubah. Jika ditarik dalam spektrum yang lebih luas, Continue reading “Polemik Riwayat Hidup”

Dana Istimewa

Screen Shot 2015-02-11 at 4.17.43 PMKedaulatan Rakyat, Analisis, 10 Februari 2015

Dana Istimewa 2015 yang dialokasikan 547, 45 M dapat dipastikan terlambat. Dalam tiga kali penyaluran selama ini, danais tidak pernah datang tepat waktu. Pemerintah DIY menunjuk Pemerintah Pusat yang dikoordinatori Kemendagri lambat dalam menyalurkan anggaran yang penting bagi pembangunan DIY. Penelusuran penulis di DIY dan Jakarta memberikan kesan bahwa keterlambatan Danais merupakan kombinasi dari masalah di DIY dan pusat.

Danais 2015 melalui proses yang cukup panjang. Pada 21 Feb 2014, Gub DIY mengusulkan anggaran sebesar 1,02 T rupiah untuk anggaran 2015, padahal sebulan sebelumnya, dari alokasi 2013 sebesar 231 M, hanya mampu terealisasi 54 M atau 23,5 %. Setelah melalui sekian proses, pada 15 Agustus 2014, anggaran Danais 2015 disepakati 547, 45 M.

Danais jauh berbeda dengan Dana Otsus Aceh dan Papua yang berbentuk block grant, yang segera dicairkan Kemenkeu setelah ada rekomendasi dari Kemendagri. Tidak ada ukuran keberhasilan kinerja tahun lalu untuk pencairan tahun berikutnya, entah dikorupsi, atau gagal dikelola, Dana Otsus Aceh dan tetap akan dicairkan merujuk pada prosentase dari Dana Alokasi Umum.

Sementara Danais berbasis kepada kinerja. Dana tahapan berikutnya hanya dapat dicairkan setelah hasil dari tahap sebelumnya diverifikasi. Model ini mendapat apresiasi positif dari BPK karena hasilnya lebih terukur dibanding Dana Otsus. Dalam satu tahun terdapat tiga tahap penyaluran: 25%, 55% dan 20%. Dana tahap kedua hanya dapat dicairkan setelah dana tahap pertama mencapai capaian kinerja 80%, begitu juga tahap ketiga. Pada 2013, dana turun hanya satu termin. Pada 2014, Pemda DIY hanya mampu mencairkan dua termin dan tahun ini, prosesnya masih berada di Kemendagri.

Ada beberapa masalah terkait dengan terlambatnya pencairan Danais yang berimplikasi pada capaian serapan:

Pertama, Perdais yang terlambat. UUK memberikan kewenangan besar kepada DIY. Berbeda dengan Aceh dan Papua yang membutuhkan Peraturan Pemerintah, Continue reading “Dana Istimewa”

Aristocratic Elections in Yogyakarta

Published in The Jakarta Post (19/4/2014) Donwload PDF

If I had to select a single candidate out of 6,607 House of Representatives candidates and 945 Regional Representatives Council (DPD) candidates who had a 99.9 percent probability of being reelected, I would certainly choose Queen Hemas, a DPD candidate from Yogyakarta.

The queen of YogyakarRoy_S@kotabaruta has, undoubtedly, dominated DPD elections since their inception in 2004. She then secured more than 800,000 votes, more than all three legislators’ votes combined. In 2009, she won by a landslide with more than 80 percent of the valid 940,000 votes. In 2014, she has set a target of winning the support of no less than 1 million out of the 1.7 million in the voters’ list.

What explains this phenomenon? Does aristocratic status matter to voters? How well did aristocratic candidates do in the 2014 election? The recent election in Yogyakarta may shed some light on the aristocratic performance in politics.

In many parts of Indonesia, the aristocracy has a special place in people’s hearts. Many local aristocrats have successfully transformed people’s cultural support into political support since the fall of Soeharto. In Gianyar regency, Bali, for instance, the election has always pitted two royal houses, Puri Gianyar and Puri Ubud. In Ternate, North Maluku, both the sultan and his queen, Nita Susanti, received significant votes for the House and DPD seats.

wiro@mantrijeronThis tendency has always been strongest in Yogyakarta, which received special status in 2012. Unlike any other provinces, the Yogyakarta governor and vice governor are privileged positions for two royal houses, the sultanate of Yogyakarta and the Pakualaman principality.

In the 2014 election, high-ranking aristocrats competed for national and local legislative seats representing different parties in Yogyakarta. The sultanate of Yogyakarta planned to have representatives in three different legislative levels. Queen Hemas is running for the DPD for the third time, her son-in-law Prince Wironegoro is running for the House representing the Gerindra Party and another son-in-law, Prince Purbaningrat, of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) is running for the Yogyakarta Legislative Council (DPRD).

Pakualaman runners are Roy Suryo Notodiprojo, the Democratic Party’s candidate for the House and his wife Ismarindayani Priyanti for the DPD. In addition, middle- and low-level aristocrats are competing for seats in the provincial and five district legislatures in Yogyakarta.

However, the results show that depending solely on aristocratic status might not bear fruit. Prince Wironegoro lost in the polling station where he cast his vote against another Gerindra candidate, Andika Pandu Puragabaya, the son of former Indonesian Military (TNI) chief Gen. (ret) Djoko Santoso. Andika is likely to be one out of eight House representatives from Yogyakarta.

Continue reading “Aristocratic Elections in Yogyakarta”

Mengapa Bali tetap Hindu?

indonesia-bali-hindu-ritual-2009-12-16-16-12-59Bali, pulau eksotis di Indonesia yang kaya budayanya, tetap mayoritas Hindu di tengah “kepungan” Islam. Pertanyaan di atas akan dijawab dalam dua hal, pertama menjelaskan mengapa Bali Hindu, dan kedua mengapa Bali tetap menjadi Hindu pada saat Jawa telah berubah menjadi Islam. Berikut sedikit ringkasan dari buku Robert Pringle (2004) A Short History of Bali: Indonesia’s Hindu Realm.

Pertama, penduduk Bali sebagian besar berasal dari luar Bali, kemungkinan berasal dari Jawa atau Lombok. Bahasa Bali lebih mirip bahasa Sasak di Lombok daripada bahasa Jawa. Bali tidak pernah putus hubungan dengan Jawa dan juga Kerajaan lainnya. Raja Airlangga (p.48) adalah “setengah Bali” karena berayah Bali dan beribu Jawa (cucu Mpu Sindok). Bali selalu berada dalam pengaruh Kerajaan di Jawa terutama Majapahit. Saat Majapahit berada pada puncak kekuasaannya, Bali menjadi salah satu daerah penting dengan adanya pusat kekuasaan penting yang kemudian menjadi Kerajaan Gelgel yang semakin menguat seiring dengan melemahnya Majapahit. Gelgel pernah mengirimkan pasukan untuk membantu Blambangan di ujung Timur Jawa. Saat Islam di Jawa menguat, terjadi influx ke Bali.

Penjelasan tentang mengapa Bali tetap menjadi Hindu ada beberapa hal, paling tidak geografis dan historis. Penjelasan geografis Bali yang terpisah dari Jawa kurang masuk akal. Jarak kedua pulau itu hanya sekitar 2,4 kilometer. Sangat mudah untuk dijelajahi. Penjelasan historis lebih mudah difahami. Terdapat beberapa kemungkinan seperti ditulis Pringle (p.70):

Pertama, Bali tidak pernah secara nyata “anti Islam”, walaupun memiliki budaya yang berbeda. Continue reading “Mengapa Bali tetap Hindu?”

Konflik Keraton Solo

DOBRAK-PINTU-solo-260813-Sunaryo-HB-solopos

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 29 Agustus 2013

Konflik keraton Solo yang memuncak Senin lalu, meninggalkan corengan hitam terhadap proses perebutan kuasa, yang sepertinya memang nampak berharga untuk diperebutkan.

Konflik bermula tahun 2004 ketika Pakubuwono XII tidak menunjuk pewaris tahta Kasunanan Solo. Sejarah mencatat, tak cukup banyak yang bisa diapresiasi dari kepemimpinan PB XII yang bertahta sejak 1945. Pada saat masa awal menjabat, Sunan muda dihadapkan pada pilihan sulit untuk mendukung republik. Tak seperti Sultan HB IX yang supportif, Sunan terkesan menunggu dan pada akhirnya kehilangan momentum. Dirinya sempat diculik Barisan Benteng dan akhirnya status pemerintahan mandiri diturunkan menjadi karisidenan karena dianggap gagal mengelola ketertiban Surakarta.

Pada masa colonial, Belanda yang hanya memiliki SDM terbatas, cenderung memanfaatkan aristokrat lokal untuk menjamin stabilitas daerah. Dengan aristokrat ini, Belanda membuat kontrak jangka panjang dan pendek. Sebagai imbalannya, bangsawan lokal mendapatkan konsesi dari Belanda. Satu-satunya aristokrat yang kritis terhadap kontrak Belanda hanyalah Sultan HB IX (Cribb 2000) yang akhirnya setuju bertanda tangan setelah menerima bisikan leluhur. Jepang tak banyak merubah kondisi ini karena fokusnya hanya memenangkan peperangan.  Continue reading “Konflik Keraton Solo”

Keturunan, Bahasa dan Busana Raja Mataram

Membicarakan Mataram Islam selalu menarik. Dinasti Mataram Islam dimulai ketika Sultan Pajang: Adiwijaya memberikan Alas Mentaok kepada Pemanahan. Sebenarnya hadiah juga diberikan kepada Penjawi yang bersama-sama Pemanahan mampu membunuh Arya Penangsang. Penjawi mendapatkan tanah di Pati. Arya Penangsang dikalahkan dengan strategi yang memanfaatkan birahi kudanya, Gagak Rimang yang memburu kuda Pemanahan yang betina. Konon, Arya Penangsang kalah karena tidak menggenapi sehari lagi tirakatnya. Setelah perutnya robek terkena tombak Kiai Pleret, Arya Penangsang masih melawan dengan mengalungkan ususnya di keris pusakanya. Dia terbunuh ketika mencabut kerisnya untuk menikam Pemanahan yang sudah tak berdaya. Terputuslah ususnya, memutus nyawanya.

Dinasti Mataram, seperti juga dinasti lainnya, selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Mataram menurut Moedjanto (1987) adalah “jarak yang menjadi jat”,  orang kebanyakan yang menjadi raja. Nenek moyangnya adalah petani pekerja keras yang tetap bekerja dikala hujan. Ki Ageng Sela konon bisa menangkap petir dan memenjarakannya di pintu masjid Demak yang mengganggunya ketika bekerja. Oleh karena itu, belajar tentang dinasti Mataram salah satunya melihat keteguhan seseorang sehingga berhasil. Dinasti Mataram merupakan salah satu dinasti yang cukup kuat diterpa perubahan jaman.

Selain dengan penggunaan gelar yang sudah tak mungkin lagi tersaingi, cara lain yang digunakan untuk  mempertahankan kekuasaan dengan banyak hal. Beberapa cara klasik yang dilakukan misalnya dengan penambahan pasukan dan politik perkawinan. Cara lainnya adalah: menciptakan silsilah dan penciptaan bahasa Jawa yang bertingkat dan batik.

Silsilah Raja Mataram

Silsilah ini memegang peranan penting karena kerajaan dibangun dengan pertalian darah sebagai faktor penting, kalau tidak utama. Untuk dapat meneruskan garis keturunan ke bawah yang baik, harus diciptakan garis keturunan ke atas yang baik pula.

Dalam babad dan beberapa literature, Continue reading “Keturunan, Bahasa dan Busana Raja Mataram”

Gelar Raja-Raja Mataram

Tahukah anda mengapa gelar raja-raja Mataram begitu hebat dan luar biasa? Sebelumnya mari kita lihat gelar empat raja Mataram yang tersisa. Sebenarnya tidak empat raja, dua raja dan dua lagi penguasa wilayah. Tapi toh gelar keempatnya mirip-mirip dan luar biasa mentereng, walaupun hanya sebagian dari gelar panjangnya.

Pertama, Sultan Hamengkubuwono yang berarti yang memangku dunia. Artinya, seluruh dunia berada dalam pangkuannya. Kedua, Pakualam, menjadi paku atau sumber atau intisari, tidak hanya dunia, tetapi alam semesta. Ketiga, Mangkunegaran, memangku negara, dialah intisari dari negara. Keempat, Pakubuwono, menjadi paku dunia. Pendeknya, keempatnya menjadi inti dari seluruh dunia dan alam semesta, walaupun realitasnya, kekuasaannya hanya beberapa ratus/ribu hektar dengan supervisi ketat VOC dan Pemerintah Belanda.

Saya membaca buku G Moedjanto (1987) yang berjudul Konsep Kekuasaan Jawa: penerapannya oleh raja-raja Mataram, terbitan Kanisius. Gelar-gelar yang mentereng tersebut menurut Moedjanto karena seluruh keturunan raja Mataram berasal dari petani sehingga dibutuhkan gelar sebagai basis legitimasi kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan gelar Panembahan (yang dipakai Panembahan Senopati) yang sebenarnya bukan gelar untuk golongan ningrat. Juga gelar Ki Ageng (yang digunakan Ki Ageng Pemanahan) yang hanya menunjukkan legitimasi local diantara petani.

Sehingga, keturunan raja-raja Mataram adalah keturunan yang mencoba untuk terus memburu gelar sebagai basis penguat legitimasi kekuasaan. Istilahnya tetap mendapatkan: trahing kusuma, rembesing madu, wijining atapa, tedhaking andana warih. Saat berubah menjadi Mataram Islam, gelar Sultan dipakai karena menunjukkan adanya legitimasi atas Islam yang mulai menyebar. Gelar Sultan dipandang lebih tinggi dari gelar sebelumnya yang pernah ada. Perburuan gelar itu terhenti saat sudah mencapai level yang sudah tidak bisa lagi disamai oleh orang kebanyakan. Jadi perwujudan politik identitas oleh raja-raja Mataram dilakukan dengan menegaskan gelar kebangsawanan yang mustahil disamai oleh bangsawan lainnya.

Keturunan petani ini juga terus dipertanyakan, terutama oleh pemberontak. Trunojoyo, yang memberontak dan berhasil mengusir Amangkurat II dari keraton menghina bahwa keturunan raja Mataram itu ibarat tebu,” Raja Mataram iku dak umpakakake tebu, pucuke maneh cen legiyo, sanadjan bongkote ing mbiyen ya adem bae, sebab raja trahing wong tetanen; angor macula bae bari angona sapi” ( Raja Mataram itu saya umpamakan tebu; masakan ujungnya manis, pangkalnya saja sejak dulunya terasa tawar, sebab raja keturunan petani; lebih baik kalau mencangkul saja sambil menggembalakan sapi) (Medjanto 1987, hal. 84) . Trunojoyo kemudian ditangkap atas bantuan Pangeran Puger dan VOC. Kepalanya konon berada di bawah anak tangga menuju makam Imogiri. Siapapun yang akan berziarah ke Makam Imogiri akan menginjak kepala Trunojoyo.

Perlawanan terhadap raja Mataram bahkan juga dilakukan oleh seorang kepala desa. Namanya Ki Ageng Mangir (perhatikan gelar Ki Ageng Mangir Wanabaya yang mirip Ki Ageng Pemanahan) yang berkuasa di sekitar Kulonprogo, tak terlalu jauh dari pusat kekuasaan. Untuk meredam pemberontakan Mangir, Raja mengutus putrinya untuk menggoda Mangir dengan menjadi seniman keliling. Setelah terpikat, Mangir menikahi putri raja ini. Mangir kemudian dapat dibujuk untuk mengadap raja. Pada saat melakukan sungkem kepada mertuanya, raja menghantamkan kepala Mangir ke lantai. Mangir tewas seketika. Makamnya saat ini ada di Makam Kotagedhe dengan posisi yang paling mudah dikenali. Separuh makam berada di dalam tembok makam, dan separuhnya lagi berada di luar tembok. Jadi makam Mangir pas dibelah di bagian perut, separuh diluar, separuh di dalam. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Mangir separuh dianggap sebagai menantu dan separuhnya pemberontak.

Masih menurut Moedjanto, basis petani bagi raja-raja Mataram ini membawa implikasi kekuasaan yang serius. Dalam tradisi petani, seandainya seorang petani memiliki sebidang sawah 10 hektar dengan 5 orang anak, maka biasanya masing-masing anak akan mendapatkan 2 hektar. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan dalam kerajaan. Hanya putra mahkota yang menjadi pewaris seluruh kekuasaan raja. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan dalam hampir setiap pergantian raja di Mataram. Dalam proses pelantikan seorang raja, selalu ada orang yang dituakan (tetua kerajaan) yang akan melakukan pemakluman dengan mengatakan, kira-kira begini: “Atas perkenan Raja yang mendahului, putranya ….. menggantikan di atas tahta; maka bula ada yang tidak setuju ayo maju saja, saya yang akan menghadapi” (Moedjanto, hal 29). Belakangan, terutama setelah Amangkurat II (cucu Sultan Agung), VOC dan Belandalah yang melakukan fungsi tersebut.

Dalam sejarah Mataram, Continue reading “Gelar Raja-Raja Mataram”

Ken Arok

Dalam setiap penggalan sejarah Jawa, selalu muncul orang-orang yang kemudian menjadi tokoh dan dikenang sepanjang masa. Kita bisa mundur ke belakang agak jauh, tapi kiranya hidup Ken Arok adalah salah kisah yang paling banyak diceritakan. Bukan hanya karena kisahnya dicatat di Pararaton, tetapi lebih karena kisah Ken Arok adalah contoh nyata seperti apa yang dibayangkan Machiavelli dalam The Prince.

Saya pertama kali mendengar cerita tentang Ken Arok, ketika masih SD, dari ibu yang kebetulan guru SD yang sedikit banyak tahu cerita itu. Versi visualnya saya dapatkan beberapa minggu kemudian dari ‘kartu‘ yang dipotong-potong untuk bermain ‘tomprang’ dan ‘kiyu-kiyu‘. Setiap kartu terdiri dari 36  bagian yang harus dipotong sendiri. Ada gambar ‘gunung kelud‘ di salah satu kotak. Bahannya dari kertas yang bagus di bagian depan dan berwarna, serta coklat di bagian belakangnya. Bagian belakang kadang berisi rambu-rambu lalu lintas. Saya tidak tahu apakah mainan semasa kecil ini masih ada, dugaan saya sudah digantikan dengan kartu ‘pokemon‘, ‘avatar‘, ‘winnie the pooh‘ yang bahannya lebih mahal dan tentu saja hanya bisa dibeli di supermarket. Siapa juga yang mau menggunting sendiri ke 36 bagian kartu itu. Continue reading “Ken Arok”

Keris: Senjata bukan Tuhan

 

Keris Pamor Wos Wutah.jpg Lillahimafissamawati wal ardh

Catatan Pembuka

Keris adalah senjata tradisional yang berasal dari Jawa. Sebagai salah satu senjata, keris diciptakan dengan teliti dan rapi serta melalui perhitungan yang sangat matang. Menurut Bambang Harsinuksmo dalam Ensiklopedi Keris, Keris pertama ditemukan di Jawa pada sekitar abad ke 7 Masehi. Pada saat itu, bentuk keris masih sangat sederhana. Pecinta keris menyebutnya sebagai BETHOK sebagaimana terpampang dalam salah satu relief di Candi Borobudur.

Terdapat paling tidak dua bentuk standar keris yaitu keris lurus (lajer) atau keris berliku (luk). Selain itu, Keris juga dilengkapi dengan banyak sekali rincian yang hampir pada setiap perbedaannya memiliki nama tersendiri.

Setiap bilahan keris terdiri dari tiga bagian utama yaitu Bilah, Ganja (bagian bawah keris) dan Pesi (pegangan keris). Tiap bagian memiliki ciri tertentu dengan nama-nama tertentu pula. Keris-keris ini  juga masih dilengkapi dengan sarung (warangka) sebagai upaya membuat keris lebih terawat yang biasanya terbuat dari kayu (ada juga yang terbuat dari gading, tulang, viber dll) dengan teknik hiasan yang beragam. Biasanya, keris yang indah juga memiliki sarung yang Indah. Dalam pameran keris di Benteng Vrederberg bebebapa waktu lalu, saya pernah melihat sarung keris yang luar biasa indah dan priceless. Keris dari Lombok ini memilki gagang dan sarung yang terbuat dari Gading. Di gading tersebut diukir sebuah kisah di kerajaan tempat keris berasal. Dikisahkan dalam ukiran gading bahwa sang Putri yang kecewa karena keputusan sang raja ayahnya akhirnya menceburkan diri ke laut. Dalam kasus seperti ini, keris dan sarungnya merupakan barang yang tidak terpisahkan.

Perlengkapan dasar keris selain Warangka adalah Pendok (kecuali pada warangka sandang walikat), Selut (hiasan yang menyatukan Ganja dengan pegangan keris), dan Ukiran (pegangan keris). Pendeknya, menghapalkan seluruh bagian keris secara kasat mata dapat menjadi pelajaran setara S-1 karena rumit, banyak jenisnya dan banyak cabangnya. Sehingga seorang ahli keris yang hapal perbedaan satu dapur keris dengan dapur lainnya adalah mereka yang sudah lama menekuni dan mencintai keris.

Hampir semua orang hebat di negeri ini memiliki keris. Mulai dari para wali-wali songo (wali sembilan yang paling berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam di Jawa), Raja-raja di seluruh nusantara sejak jaman abad 7, Pangeran Diponegoro, Soekarno, Sudirman, Soeharto dan lain-lainnya. Walaupun bisa jadi fungsinya berbeda, tetapi pada dasarnya keris adalah senjata. Untungnya semua orang ini masih mencoba melestarikan budaya keris. Pernah suatu ketika, sebagaimana dimuat di majalah Keris edisi awal, pada saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, dilakukan penghitungan ulang terhadap seluruh pusaka berbagai bentuk milik alm Soekarno, ayahnya, yang teletak di beberapa istana presiden. Jumlahnya totalnya ada 178 buah. Tidak percaya dengan angka keramat tersebut. dilakukan penghitungan 3 kali lagi dan ternyata hasilnya tetap berjumlah 178, sebuah penerjemaan angka dari 17- 8 (agustus).

Tulisan ini akan mencoba berefleksi dengan keris sebagai senjata dan warisan budaya di satu sisi dengan anggapan mitos dan ketakutan syirik di sisi yang lain. Bambang H menyebut keris memiliki dua sisi sekaligus yaitu eksoteri dan isoteri. Eksoteri membahas tentang teknik dan bentuk kasat mata dari sebilah keris sedangkan isoteri membahas tentang “sesuatu” yang tidak kasat mata dari keris. Argumen  akan disajikan berkaitan dengan pandangan umum yang melihat keris identik semata-mata dengan klenik dan syirik, tanpa melihat dan mengetahui sedikit lebih dalam tentang keris. Bahasan tentang eksoteri  keris akan disajikan lebih dahulu, diikuti oleh kupasan tantang isoteri sebagai elemen-elemen dalam keris. Walaupun ditulis oleh orang awam, penulis berharap tulisan ini bermakna bagi pembaca di tengah rimba raya dunia perkerisan, oleh karena itu, pembaca diharapkan mengikuti link-link yang tersebar di seluruh tulisan untuk mengetahui lebih dalam tentang keris. Satu lagi, klasifikasi yang terurai di bawah ini bukan mutlak karena begitu variatifnya ilmu tentang tosan aji satu ini.

Continue reading “Keris: Senjata bukan Tuhan”