Kedaulatan Rakyat-Analisis- 080210
Seandainya pak Presiden tidak curhat ke mana-mana, sebenarnya isu-sua dalam demo 28 Januari memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono akan berakhir. Justru karena curhat itulah, isu-isu yang disampaikan demonstran terus terpelihara media. Presiden seringkali melakukan blunder politik yang tidak menguntungkan dirinya dan pemerintahannya.
Dalam sistem presidensial murni yang dianut Indonesia, Presiden memegang peran paling signifikan dalam pemerintahan. Artinya, Presiden menjadi nahkoda terhadap ke mana bangsa akan diarahkan. Walaupun dalam melakukan kerjanya, Presiden mendapatkan oversight dari lembaga-lembaga negara yang lain, dirinya tetap bertanggungjawab terhadap kesuksesan dan kegagalan pemerintahan.
Hanya saja, lebih sering terjadi, pembantu-pembantu presiden menjadi bumper terhadap buruknya kinerja pemerintahan. Hal ini seringkali membuat dinamika pemerintahan berlarut-larut. Sebuah pertanyaan sederhana, mengapa Pansus Century tidak menghadirkan Presiden yang menjadi penentu seluruh kebijakan ekonomi? Bukankah ketika Presiden datang, semuanya lebih jelas terlihat dan lebih cepat selesai? Di lain pihak, menyangkut kebijakan populis, Presiden sendiri yang maju ke depan. Contohnya sederhana, ketika BBM naik, pembantu Presiden yang mengumumkan, ketika BBM turun, Presiden dengan wajah berbinar sendiri yang mengumumkannya.
Demonstrasi 100 hari SBY-Boediono, terlepas dari sebagian yang dibayar oleh musuh politik SBY, mengarah langsung ke jantung pemerintahan. Target demonstrasi yang dibidik jelas, SBY-Boediono dianggap kurang berhasil dalam 100 hari pertama. Demonstran seolah ingin menunjukkan bagaimana sistem presidensial dijalankan. Untuk itulah, dibawa seekor kerbau yang ditulis SiBuYa. Apakah itu melanggar norma-norma ketimuran? Continue reading “Kerbau Pak Presiden”