Tanah Markaz Syariah

Tulisan ini ingin memberikan sedikit sumbang pikir terkait dengan klaim Muhamad Rizieq Shihab (MRS) terhadap tanah dengan sertifikat HGU PTPN VIII dari perspektif hukum dan ekonomi politik.

Pertama, apabila dilihat secara global dari perspektif internasional, seluruh batas lautan dan tanah yang ada di Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Hal ini tercantum dalam klausul Hak Mengusai Negara (HMN) yang terdapat dalam UUPA No. 5/1960. Klausul HMN merupakan perpanjangan dari kebijakan colonial Belanda melalui Agrarische Wet 1870.

Karena dikuasai negara, pada kondisi tertentu, terutama untuk menyangkut kepentingan umum, negara berhak mengambil alih kepemilikan tanah dengan status apapun. Jadi, kepemilikan individu yang tercermin dalam hak tanah tertinggi yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM), tetap dapat dibatalkan atas nama kepentingan umum. Contoh misalnya para pemegang SHM yang menolak pembangungan Yogyakarta International Airport tetap dapat dibatalkan hak miliknya oleh pengadilan. Di dalam sertifikat itu terdapat lambang Garuda Indonesia, yang berarti negara memberikan hak tertentu kepada seseorang/badan hukum. Artinya pula, sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh negara.

Kedua, oleh negara, tanah yang dikuasainya dibagikan kepada individu/badan hukum dalam berbagai bentuk hak. Individu dapat memiliki SHM yang merupakan hak terpenuh dan terkuat sementara badan hukum/lembaga dibatasi peruntukannya dengan hak tertentu. Individu yang memiliki tanah juga dibatasi kepemilikan maksimalnya sehingga tidak menghasilkan para tuan tanah. Kepemilikan individu dibatasi 5-15 hektar tergantung populasi dan karakter lingkungan sekitar. Hal ini sudah berlaku sejak 1961.

Ketiga, sisa tanah yang tidak/belum digunakan disebut sebagai tanah negara. Tanah negara dapat diberikan haknya kepada individu/badan hukum setelah melalui syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah mengolah tanah selama 20 tahun. Tetapi syarat ini hanya berlaku untuk tanah tanpa alas hak/tanah negara, bukan tanah yang sudah memiliki hak tanah.

Jadi misalnya anda mengolah tanah seseorang yang memiliki SHM selama 50 tahun pun, tetap saja tidak bisa mengaku sebagai pemilik tanah. Jika pemilik tanah berkenan, anda bisa mengajukan hak pakai di atas tanah hak milik tersebut. Contohnya, Hak Pakai di atas Tanah Milik Kasultanan Yogyakarta. Sertifikat Hak Pakai biasanya memiliki batasan waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Pada kasus lain, tidak mudah mendapatkan hak walaupun sudah menguasai, tidak hanya 20 tahun, bahkan ratusan tahun. Contohnya ada pada komunitas adat.

Keempat, untuk tanah-tanah yang luas, di atas 25 hektar, negara memberikan Hak Guna Usaha (HGU) bagi badan hukum untuk mengelolanya dengan batas waktu maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Kenapa HGU? Karena ada pembatasan kepemilikan dalam bentuk SHM. Coba anda bayangkan apabila Prabowo Subianto yang memiliki HGU 220.000 hektar di Kalimantan Timur sebagai Hak Milik, maka akan terjadi negara dalam negara karena memiliki tanah yang luasnya tiga kali Singapura yang hanya 72.800 hektar.

Kelima, untuk menjamin rasa keadilan, negara harus memastikan tanah yang bisa ribuan hektar itu, dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan negara dan masyarakat. Apabila tanah dibiarkan terlantar, sertifikat HGU badan hukum tersebut dapat dibatalkan dan diambil alih kembali menjadi milik negara. Sekali lagi, haknya kembali ke Negara.

Bagaimana menyikapi klaim MRS terkait tanah Markaz Syariah di Megamendung?

Melalui video di Youtube yang banyak tersebar di media, MRS mengatakan beberapa hal berikut. Tanah yang sekarang digunakan sebagai Markaz Syariah adalah tanah dengan sertifikat HGU PTPN VIII. MRS kemudian ‘membeli’ tanah tersebut dari petani penggarap. Sebelum digarap petani, tanah tersebut ‘ditelantarkan’ PTPN VIII. Para petani sudah menggarap lahan tersebut lebih dari 30 tahun. Proses ‘jual beli’ dilakukan dengan berbagai saksi dan prosedur. MRS berharap dengan proses tersebut, proses sertifikasi tanah menjadi milik Markaz Syariah bisa dilakukan atas dasar sudah ditelantarkan PTPN VIII.

Berikut beberapa catatan saya:

Pertama, tanah tersebut, seperti diakui oleh MRS adalah tanah dengan sertifikat HGU yang diberikan negara kepada PTPN VIII. PTPN VIII adalah pemegang sah hak guna tanah tersebut.

Kedua, definisi ‘ditelantarkan’ dan kemudian digarap oleh petani selama 30 tahun harus dibuktikan di pengadilan. Pada banyak kasus, tanah yang digarap penduduk sekitar tidak dianggap sebagai ‘ditelantarkan’. Tanah yang ditelantarkan adalah tanah yang dibiarkan setelah diambil kayu atau sumber daya di dalam tanah. Sementara, tanah yang digarap masyarakat bentuknya bisa sebagai mitra perusahaan pemegang HGU. Di Sumatera dan Kalimantan, masyarakat mengolah lahan sawit milik perusahaan pemegang HGU sebagai bagian dari plasma karena tidak dapat diolah sendiri  pemegang hak dan mendukung kemajuan ekonomi masyarakat.

Ketiga, apabila toh terbukti PTPN VIII menelantarkan tanah, yang berwenang mengambil alih

Hak Guna Usaha adalah Negara, bukan individu. Tanah tersebut harus dikembalikan lagi ke negara untuk kemudian dikelola lagi oleh negara.

Keempat, lalu MRS membeli apa dari petani? Yang dibeli adalah hak pengelolaannya. Namun demikian, patut ditelusuri lagi jual-beli hak pengelolaan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah: Apakah PTPN VIII sebagai pemegang HGU tanah tersebut dilibatkan dalam alih pengelolaannya?

Dugaan saya, ‘jual-beli’ antara MRS dengan petani tidak melibatkan PTPN VIII selaku pemegang hak HGU. Tanpa melibatkan pemegang hak, maka kesepakatan antara sesama pengelola tanah tidak ada pengaruhnya terhadap status hukum dan hak tanah. Jadi tidak ada manfaatnya melibatkan aparat mulai Kepala Desa sampai Presiden sekalipun, kalau tidak melibatkan pemegang hak tanah tersebut. Fungsi mereka hanya sebagai saksi perpindahan pengelolaan, tidak memiliki implikasi apapun terhadap status tanah. Jadi pendeknya, yang terjadi bukan ‘jual-beli hak’ tetapi ‘perpindahan pengelolaan’ dari petani ke MRS.

Kelima, karena dilakukan tanpa melibatkan PTPN VIII selaku pemegang HGU, maka PTPN VIII dapat membatalkan pengelolaan yang dilakukan MRS. Selama ini, PTPN VIII ‘diam saja’ tanahnya dikelola sebagai kebun olah masyarakat karena masih sesuai dengan peruntukannya. Apabila saat ini tanah tersebut digunakan sebagai pesantren, terserah pemegang hak untuk tidak setuju dengan pengelola baru yaitu MRS.

Keenam,: Prosedur pengajuan hak atas tanah tersebut adalah: tanah diambil alih negara karens PTPN VIII ‘menelantarkan’, lalu MRS mengajukan hak milik dari tanah negara tersebut. Persoalannya, MRS bukan sebagai pengelola tanah selama 30 tahun sehingga tidak bisa mengajukan hak milik tanah dari tanah negara yang diambil dari HGU PTPN VIII. Pengajuan hak milik dari tanah negara melekat kepada individu yang mengolah selama 20 tahun. Jika mau, MRS harus menunggu dulu selama 20 tahun setelah HGU diambil alih negara.

Dari proses yang terjadi, muncul pertanyaan saya mengapa MRS tidak membeli saja dari individu-individu yang memiliki Hak Milik atas tanah yang legal dan dijamin undang undang? Mengapa malah beresiko mengambil hak pengelolaan di atas tanah yang sudah jelas alas haknya dimiliki PTPN VIII?

Entahlah..

https://20.detik.com/detikflash/20201224-201224029/penjelasan-habib-rizieq-terkait-kasus-tanah-ponpes-markaz-syariah 

KLARIFIKSI BERITA terkait Menkopolhukam Mahfud MD dan M. Rizieq Shihab

 
Dalam beberapa media-media, ada framing yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan di acara Refleksi Akhir Tahun di Dept. Politik Pemerintahan pada 18 Desember 2020. Gatra.com menampilkan judul “Dosen UGM: Polisi Harusnya Periksa Mahfud MD Sebelum Rizieq.” Pikiran Rakyat menampilkan judul, “Dosen UGM Sebut Mahfud MD Lebih Layak diperiksa Terlebih Dahulu.” Demokrasi.co.id menampilkan judul, “Dosen UGM: Polisi Harusnya Periksa Mahfud MD Sebelum Rizieq.” MBS News menampilkan judul “Dosen UGM: Sebelum Rizieq Shihab, Polisi harusnya periksa Mahfud MD lebih dulu.”
 
Berikut ini beberapa klarifikasi saya:
 
Pertama, saya tidak pernah menyampaikan bahwa Menkopolhukam Mahfud MD harus diperiksa terlebih dahulu sebelum Muhammad Rizieq Shihab. Saya bahkan tidak menyebut sama sekali tentang pemeriksaan Rizieq Shihab. Kata “Rizieq” hanya saya ucapkan dua kali terkait dengan “penjemputan Rizieq”, dan sama sekali tidak berkaitan dengan pemeriksaannya.
 
Apa yang dipelintir dari pernyataan saya tersebut?
 
Menurut saya memang ada kecenderungan pelanggaran protokol kesehatan diubah menjadi motif politik yang dibuktikan dengan pemanggilan Gubernur DKI dan Gubernur Jabar. Ini berbahaya ketika kita bersama-sama berusaha untuk menangani pandemi. Jika ingin adil terkait penengakan protokol dengan melibatkan kepolisian dan bukan dengan koordinasi antar pemerintahan pusat-daerah, Menkopolhukam seharusnya diperiksa sebelum Gubernur DKI dan Gubernur Jabar. Jadi bukan sebelum Rizieq, tetapi sebelum Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Hal ini saya sampaikan dalam rangka melihat disharmoni hubungan pusat-daerah.
 
Sekali lagi, pernyataan saya terkait Menkopolhukam sama sekali tidak berhubungan dengan pemeriksaan Rizieq Shihab.
 
Kedua, pernyataan bahwa kalimat “Indonesia bukan yang terbaik, tapi juga bukan yang terburuk. Kapasitas kita setara Negara-negara terbelakang di Afrika” tidak berdiri sendiri. Kapasitas negara tersebut diukur dari kapasitas tes per sejuta populasi dimana pada 31 Agustus 2020 Indonesia hanya mampu melakukan 8.118/sejuta populasi dan pada 18 Desember 2020 meningkat menjadi 24.038/sejuta populasi (menurut wolrdometers.info). Angka ini memang setara dengan negara-negara seperti Zambia, Ethiopia dan Zimbabwe dan kritik tentang hal ini sudah banyak disampaikan sejak awal pandemi.
 
Penulisan berita sekolah-olah terkesan ada evaluasi terhadap semua negara di dunia, padahal karakter tiap negara sangat berbeda. Pada pilihan kebijakan Rem dan Gas yang dilakukan Pemerintah, terlihat capaian ekonomi Indonesia yang cukup baik di Asia Pasific yang saya sampaikan sebelumnya, tidak dimasukkan dalam kutipan berita. Padahal keduanya adalah bagian integral.
 
Silakan anda dengarkan kembali pernyataan saya tersebut disini:
 
Bahan Presentasi dapat anda download disini:
 
https://simpan.ugm.ac.id/s/agtbOUWuSf6EYWx