Category: Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 20 Agustus 2014

Hubungan Jokowi dengan UGM tentu sangat erat. Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Bahkan nyatanya, Jokowi adalah lulusan sarjana universitas negeri pertama di Indonesia yang menjadi presiden.

Pertama-tama, kita harus mendefinisikan dulu tentang apa yang dimaksud sebagai alumni. Dalam pengalaman penulis, alumni sebuah universitas dimaknai sebagai seseorang yang lulus dari universitas tersebut. Kartu Keluarga Alumni Gadjah Mada atau Kagama misalnya, baru didapatkan seseorang ketika yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya, apakah pendidikan profesi, D3, S1, S2 atau S3. Pendeknya, seseorang yang kuliah di UGM kemudian tidak menyelesaikan pendidikannya karena sesuatu hal, tidak dianggap sebagai alumni. Mari kita lihat profil masing-masing presiden yang pernah memerintah di Indonesia.

Presiden Pertama Sukarno disebut-sebut sebagai alumni ITB. Nyatanya, Ir. Sukarno lulus dari Technische Hogeschool (TH) pada tahun 1926. Dia adalah salah satu insiyur pertama yang diluluskan TH. TH kemudian mengalami berbagai transformasi, termasuk menjadi bagian dari Universitas Indonesia sebelum diresmikan oleh Presiden Sukarno menjadi ITB pada 2 Maret 1959. Artinya Ir. Sukarno bukan alumni ITB tetapi alumni TH yang menjadi cikal bakal ITB. TH dan ITB tentu sangat berbeda. Continue reading “Jokowi dan UGM”

Analisis Kedaulatan Rakyat, 14 Mei 2014

TEMUAN Gubernur Jateng Ganjar Pranowo soal pungli di jembatan timbang patut diapresiasi. Hanya saja langkah itu saja tentu belum cukup untuk mengatasi persoalan menahun. Setelah otonomi daerah, banyak daerah berlomba-lomba meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya dengan memaksimalkan denda di jalanan.

Langkah itu tentu tidak salah. Di beberapa kota di Australia seperti Sydney dan Melbourne, denda parkir dan pelanggaran di jalan raya merupakan salah satu instrumen pemasukan daerah yang cukup signifikan. Dendanya pun luar biasa menguras kantong, minimal ratusan dolar bahkan sampai ribuan dolar. Sistem denda juga dibuat terintegrasi dengan ‘STNK’. Sehingga jika tidak membayar denda, justru bisa berujung penjara. Denda digunakan sebagai instrument, bukan tujuan akhir.

Tetapi seringkali, pemimpin daerah terjebak karena hanya menjadikan peningkatan PAD sebagai tujuan utama tanpa tahu makna peraturan. Misalnya, pemerintah memberikan pajak dan cukai tinggi untuk rokok dengan tujuan utama untuk mengurangi konsumsi rokok, bukan untuk menambah pemasukan negara. Jika tujuan akhir hanya untuk menambah pemasukan, pemerintah akan memromosikan rokok, karena semakin banyak orang merokok, semakin banyak pemasukan.

Jembatan timbang tidak terlepas dari peluang sesat fikir yang sama. Tujuan diadakannya jembatan timbang adalah agar kendaraan tidak mengangkut muatan berlebihan. Hal ini berbahaya, tidak hanya untuk sopir truk, tetapi juga untuk pengguna jalan lainnya yang berpotensi menjadi korban akibat rem blong. Denda adalah instrumen agar tujuan keselamatan jalan tercapai. Selain itu, dampak paling nyata adalah kerusakan jalan yang bisa jadi nilai kerugian ekonominya sangat besar. Setiap tahun dan Continue reading “Pelajaran dari Jembatan Timbang”

 

Kedaulatan Rakyat, 11 April 2014

LUAR biasa. Selamat kepada seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Indonesia melangkah ke satu level yang lebih tinggi. Insiden yang cukup menghawatirkan tidak terjadi. Walaupun berbeda, simpatisan partai saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. KPU bekerja lebih baik dibandingkan 2009.

Juga menarik ketika pemilih Indonesia semakin setia dengan pilihannya karena semakin terkonsolidasi pilihan terhadap partai politik yang jumlahnya kian  rasional. Masing-masing partai telah memiliki basis massa yang relatif cukup solid dengan tidak ada yang mencapai 20% suara. Persaingan semakin setara yang menggambarkan realitas Indonesia yang beragam.

Realita yang dipaparkan quick count ternyata mengungkap bila ‘Jokowi effect’ yang diharapkan memenangkan PDIP lebih dari 20% sehingga bisa mengusung pasangan capres sendiri tidak terjadi. Justru ‘Prabowo effect’ yang mampu menaikkan suara Gerindra lebih dari kali lipat dan ‘Rhoma effect’. Inilah yang membuat hadirnya kritikan ke Puan Maharani, Ketua Bappilu PDIP yang kurang mampu menjual figur Jokowi untuk menaikkan suara PDIP. Penggemar Jokowi tidak mampu dikonsolidasikan untuk memilih PDIP.

Tidak kalah menarik dicermati adalah  dua partai yang tersangkut isu korupsi, perolehannya menurun. Paling parah penurunan dialami Partai Demokrat yang kehilangan 12% pemilih. PKS, diluar dugaan hanya kehilangan sebagian kecil pemilihnya dibandingkan dengan Pemilu 2009.

Ada fenomena baru dimana KB mampu menaikkan suaranya hampir dua kali lipat. Ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh.  (1). PKB mampu mengonsolidasi pemilihnya yang sebelumnya tersebar di beberapa partai yang tidak lolos verifikasi seperti PKNU. (2). PKB cerdik memilih vote getter, yaitu Rhoma Irama untuk golongan tua dan Ahmad Dhani untuk pemilih muda. (3). Hadirnya Rusdi Kirana, pemilik Lion Air yang suntikkan dana cukup besar ke konstituen PKB di Jawa Timur. (4). Konstituen sudah lupa terhadap konflik Muhaimin-Gus Dur. Continue reading “Catatan Pemilu Legislatif 2014”

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 19 November 2013. Download PDF

Isu terkait penyadapan terhadap Presiden, ibu negara dan lingkaran dalam istana yang dilakukan oleh Australia tahun 2009 segera mengundang kontroversi. Padahal, berhadapan dengan Australia, Indonesia memiliki banyak keunggulan secara politik dan tidak bergantung secara ekonomi.

Dalam presentasi dengan kop Australia’s Defense Signal Directorate, terlihat jelas siapa saja yang disadap. Setelah menarik Dubes Indonesia untuk Australia yang menurunkan hubungan diplomatik, apa saja keunggulan Indonesia dibanding Australia?

Pertama, pemerintahan partai koalisi (dengan Partai Liberal sebagai partai terbesar) di Australia adalah pemerintahan baru terbentuk September lalu. Setelah enam tahun tidak memegang tampuk pemerintahan, pemerintahan baru dihadapkan pada warisan-warisan kebijakan pemerintah partai buruh yang dianggap tidak popular yang menyebabkan kekalahan yang cukup signifikan.  Penyadapan dilakukan pada masa pemerintahan Partai Buruh dan dampaknya dirasakan Partai Liberal. Partai koalisi yang belum berpengalaman, masih terbata-bata membaca peta politik kawasan, termasuk hubungannya dengan Indonesia.

Kedua, bermain isu pencari suaka. Pencari suaka merupakan isu politik paling penting bagi Australia. Marty sebaiknya menghentikan sementara kerjasama terkait pencari suaka. Sudah pasti, hal ini akan menjadi goncangan terbesar politik dalam negeri Australia. Dalam masa kampanye, Perdana Menteri terpilih Tony Abott pernah berjanji untuk membeli kapal-kapal yang digunakan pencari suaka dan menempatkan lebih banyak polisi Australia untuk mengawasi perairan Indonesia dari penyelundup manusia. Kebijakan yang dianggap merendahkan kedaulatan Indonesia ini tidak pernah mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah Indonesia. Sudah saatnya kita sedikit berwibawa menghadapi tetangga kita di Selatan.

Karena keunggulan geografis, Australia bergantung kepada Indonesia secara politik, Continue reading “Menjewer Australia”

Kedaulatan Rakyat, 26 April 2013

 Bakal calon Legislatif telah diserahkan partai politik ke KPU. Ada yang senang karena berhasil melewati rintangan partai, ada yang sedih karena gagal.  Politisi memang bukan tujuan selanjutnya setelah mendapatkan popularitas. Politisi adalah profesi yang mengutamakan negoisasi yang dengan seksama mengutamakan otak dan mulut sekaligus.

Demokratisasi di Indonesia telah menawarkan cara pandang yang sama sekali baru dalam melihat kekuasaan. Mereka yang akan bertarung tahun depan harus ingat kekuasaan saat ini memiliki tiga karakter: sulit didapatkan, sulit digunakan dan mudah terlepas.

Pertama, kekuasaan sulit didapatkan. Lihatlah tingkat persaingan yang tinggi untuk mendapatkan kekuasaan. Pemilu yang sebelumnya penunjukan dan tanpa persaingan, mendadak menjadi pemilu dengan tingkat persaingan paling tinggi di dunia. Pada pemilu 2009 lalu 7.391 caleg bersaing untuk memperebutkan 560 kursi di DPR. Akhirnya, hanya 7,5% yang berhasil.

Tahun depan yang diikuti 12 partai, tidak kalah kompetitif. Dalam Pasal 54 UU Pemilu, partai boleh mengajukan sampai 100% jumlah kursi di setiap Dapil. Karena jumlah partai yang sedikit partai yang tidak lolos akan bergabung dengan partai peserta pemilu dan sekaligus menitipkan calegnya. Sehingga kuota mendekati 100% digunakan secara maksimal untuk menjaring pemilih yang terbentuk angka 6.576 nama.

Di eksekutif, persaingan juga tinggi. Syarat menjadi kepala daerah yang sah “hanya” mendapatkan legitimasi dari 30% pemilih juga tak mudah. Padahal, dengan tingkat partisipasi sekitar separuh, pasangan kandidat hanya perlu mendapatkan dukungan solid dari 15% pemilih untuk menang di suatu daerah. Tetapi kenyataannya tak mudah memenangkan dalam satu putaran saja. Dukungan rakyat semakin sulit dan semakin mahal.

Kedua, kekuasaan sulit digunakan.  Continue reading “Tiga Karakter Kekuasaan”

Kedaulatan Rakyat, 6 Maret 2013

Versi PDF silakan didownload disini

Salah satu cara untuk menganalisis kondisi politik Indonesia adalah dengan teori kekuasaan Jawa. Teori ini berbeda atau bahkan berseberangan dengan teori kekuasaan barat yang selama ini mendominasi

Kekuasaan Jawa sebagaimana ditulis oleh Ben Anderson (1972) berbasis kepada bentuk, asal, jumlah dan sifat kekuasaan. Orang Jawa percaya kepada kuasa yang bentuknya konkrit, berasal dari semesta yang tunggal, jumlahnya tetap dan sifatnya mutlak sehingga tidak perlu dipertanyakan legalitasnya. Kebalikannya, kekuasaan barat bentuknya abstrak, asalnya heterogen, jumlahnya bisa berubah dan selalu dipertanyakan atau menjadi subjek gugatan.

Bagi orang Jawa, kekuasaan itu bisa berada pada benda kongkrit seperti keris, tombak bahkan gamelan atau kareta kuda. Jika Barat melihat kekuasaan dicapai melalui partai politik atau organisasi, orang Jawa percaya kuasa dari Tuhan yang hanya diberikan kepada mereka yang mendapat “Wahyu Kedathon” atau pulung kekuasaan. Apabila seseorang sudah kejatuhan pulung sebagai bentuk kongkrit kekuasaan, semesta akan mengikutinya. Cepat atau lambat yang bersangkutan akan menjadi penguasa

Wahyu Kedathon ini dipercaya berada di rahim Ken Dedes, sehingga semua bayi yang keluar dari rahimnya, entah siapa bapaknya, akan menjadi penguasa Jawa saat masa Singosari. Wahyu Kedathon juga pernah mewujud dalam air kelapa milik Ki Ageng Giring yang secara tak sengaja diminum Ki Ageng Pemanahan. Keturunan Pemanahan, kita tahu, adalah penguasa Mataran Islam hingga terus menetes ke Solo dan Yogyakarta sampai saat ini. Di keraton Yogyakarta, pemegang keris Joko Piturun lah yang akan menjadi penguasa yang saat ini otomatis menjadi Gubernur DIY.

Seluruh proses itu tidak membutuhkan jawaban dari pertanyaan: mengapa? Penguasa adalah juga wakil Tuhan di muka bumi yang menjadi sumber dari semesta yang menghasilkan kesejahteraan.

Tengoklah gelar keempat raja di tanah Jawa yang tersisa, Hamengkubuwono (memangku dunia), Pakubuwono (paku dunia), Pakualam dan Mangkunegaran (memangku negara). Semuanya menjadi pusat dari segala sesuatu. Sehingga kekuasaan itu tak terbagi sehingga tak ada matahari kembar.

Menariknya, mengetahui siapa yang mendapatkan wahyu kedathon dapat dilacak dari siapa sumber atau pusat dari jagat politik dan kuasa yang tengah terjadi. Jika pada jaman dulu sumber berita selalu berada di seputaran keraton, sekarang tidak lagi. Media memainkan posisi yang sentral.

Kalau diperhatikan pemberitaan media selama enam bulan terakhir terfokus di satu politisi: Jokowi. Tanpa diminta dan dikomando, hampir seluruh awak media mengirimkan tim khusus yang memantau gerak-gerik gubernur baru. Tanpa dinyana berita seputar Jokowi selalu menarik untuk dibaca. Media yang bekerja salah satunya berdasar permintaan pasar, mau tak mau mengikuti selera pelanggannya. Saking dasyatnya pesona Jokowi, beritanya bahkan sudah merambah tidak hanya di meja politik tetapi juga di infotainment. Gerak-gerik Jokowi bahkan tak hanya menarik Continue reading “Jokowi Presiden?”

Kedaulatan Rakyat, 1 Februari 2013

Versi PDF dapat didownload disini

Berita mengejutkan itu datang ketika Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Citra PKS yang selama ini dikenal (atau diisukan) bersih dari segala macam praktek kotor korupsi langsung guncang.

LHI ditetapkan menjadi tersangka ketika suruhannya, AF tertangkap tangan menerima suap dan berdua di kamar hotel bersama seorang perempuan muda.

Sejak didirikan, tidak ada satupun anggota PK atau PKS yang menjadi tersangka apalagi terpidana kasus korupsi. Kader PKS yang cukup menghiasi layar berita adalah Misbakhun dengan kasus LC fiktif dan Arifinto yang membuka gambar porno di DPR. Misbakhun belakangan dibebaskan dan namanya direhabilitasi sedangkan Arifinto, yang juga pendiri PK , mengundurkan diri dari DPR.

Berbeda dengan dua kasus di atas, kali ini pukulan telak diterima PKS. Dengan tingkat kesuksesan perkara yang nyaris 100%, seluruh tersangka KPK akan menjalani proses hukum untuk akhirnya menghuni hotel prodeo. Belum pernah ada tersangka yang terkait dengan kasus tertangkap tangan KPK, dapat bebas dari jeratan kasus hukum.

Seluruh proses mengejutkan PKS ini terjadi diantara tiga ketidakberuntungan sekaligus:

Pertama, tersangka korupsi yang ditangkap KPK adalah Presiden PKS, pimpinan tertinggi yang menjalankan seluruh aktifitas eksekutif partai . Posisi Luthfi di PKS sejajar dengan Anas Urbaningrum di Demokrat, Megawati di PDIP atau Aburizal Bakrie di Golkar. Lebih dari itu, Luthfi juga salah satu pendiri PK.

Continue reading “Oh… PKS”